Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Pembakuan sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang pada waktu itu, yaitu Rasionalisme dan Individualisme. Individu dipandang sebagai pusat kehidupan dan tujuan dari setiap tindakannya. Ia mempunyai akal budi dan kebebasan untuk berkehendak atau berkemauan juga untuk menyatakan ya atau tidak dalam pembuatan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sarana perwujudnyataan dari kebebasan manusia. Itu berarti perjanjian menjadi sarana aktualisasi jati diri manusia. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat para pihak yang membuatnya, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam sepakat, terpancar kebebasan manusia. Sepakat menjadi hubungan antar individu yang saling memiliki kebebasan, kehendak, dan kemauan. Para individu yang terlibat dalam pencapaian sepakat adalah sejajar dan seimbang. Disetujui atau tidaknya suatu penawaran dalam rangka membentuk perjanjian, bergantung pada kehendak bebas dari para pihak. Pembakuan sepakat tersebut menjawab tuntutan pemikiran Rasionalisme dan Individualisme. Karena itu, sudah sewajarnya sepakat perlu distandardisasi atau dibakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi dari pihak-pihak tertentu. Pasal 132 pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan batasan sepakat, yaitu tidak boleh adanya kekhilafan, paksaaan ataupun penipuan. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat secara sah, telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat dari para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Jadi, cukup disampaikan secara lisan. Akan tetapi, sifat perjanjian konsensual (asas konsensualisme) ini adakalanya dibatasi dengan perjanjian ormal yang mengharuskan adanya formalitas tertentu (perjanjian harus dibuat dengan akta) yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, agar perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan. Jadi, formalitas tersebut adakalanya merupakan syarat bagi adanya suatu perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sepakat untuk menutup perjanjian yang memiliki hal tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tetapi diberikan oleh pihak yang belum dewasa, oleh pihak yang berada di bawah pengampuan, oleh perempuan yang bersuami, atau oleh orang yang kepada siapa undang-undang melarang melakukan perjanjian tertentu, dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan, sepakat untuk menutup perjanjian yang tidak memiliki hal tertentu atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, adalah batal demi hukum, kendatipun diberikan oleh pihak yang cakap. Apabila hanya syarat sepakat yang tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya."

"An Overview on The Returning of Payment Excess of Value Added Tax Arranged in Article 17C Law Number 16 The Year 2000 About Ordinary Implementation and Ethic of TaxationNowadays, the effort to increase tax acceptance is an urgent one. It is caused either by the uncertainty of oil and gas acceptance or the difficulty and the risk to get foreign loan. The tendency triggers the government to dig out and to maximize the acceptance from tax sector. One of them is done by the completion of regulation in the field of taxation while keeping in mind with the principles of fairness, Law assurance, legality and simplicity.The implementation of tax reform 2000 still undergoes many handicaps emerging both from the government. Who doesn't often have coordination in preparing the implementation regulation and lazy obliged taxpayers to implement or make use of taxation rules, which have been established smie they are often in a disadvantageous position. The handicap also takes place in the implementation of article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation especially in the completion process of restitution of value added tax since in one side the government is willing to give a quick service in the restitution process but in the implementation regulation which have been released.The goal of this thesis writing is to know factors which affect the effectives of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of value added tax as set in article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation and further to analyze factors in order to be able to overcome the emerging problems.The research method done in this thesis writing is analytical descriptive method with data collecting technique is library research and field research through serious interview by using interview guideline to related persons and questionnaire distribution to 42 obedient obliged taxpayers which are listed in tax service offices in the area of Kanwil DJP Jakarta Khusus.From the discussion result we've got a conclusion that the handicap of the effectiveness of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of valve added tax as established in article 17 C about Ordinary Provision and Taxation Procedure is primarily caused by the requirement or the criteria of obedient established is too heavy and the taxation section is too high if fiscal correction in post audit is found.To implement the facility policy of tax access preliminary returning well, the requirement or criteria in establishing obedient obliged taxpayers should be reoverwied and so should the regulation of administration section impalement in the form of 100% rise as established in article 17 C paragraph 5 about General Provision and Taxation Procedure.Bibliography = 40 references, 8 regulations, 4 scientific works 1 seminar papers (1971 - 2004)"

"ABSTRAKDalam skripsi ini, penulis membahas masalah ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum secara umum, yang di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW. Masalah ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum ini, menarik bagi penulis, karena kasusnya sering atau banyak kita jumpai di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sementara itu, terdapat kecenderungan, bahwa sebagian besar dari masyarakat kita, sering kali tidak menggunakan hak mereka untuk menuntut ganti rugi, manakala mereka merasa dirugikan, pada hal oleh hukum mereka dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi ini. Kecenderungan ini, dapat disebabkan karena tingkat pendidikan msyarakat dan pengetahuan masyarakat masih relatif rendah, termasuk pengetahuan dibidang hukum, disamping juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya rasa enggan dikalangan warga masyarakat untuk mengajukan persoalan atau perkara mereka ke muka Pengadilan. Untuk itulah penulis mencoba membahas masalah ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam skripsi ini, penulis Juga membahas mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum secara umum, beserta unsur—unsurnya dan hal-hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan, dan guga membahas mengenai pengertian ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, bentuk ganti rugi serta mengenai wujud dan besar-kecilnya jumlah ganti rugi. Dan dalam bagian akhir penulis juga menguraikan tentang cara penyelesaian perselisihan apabila timbul masalah ganti rugi ini. B. Methode Research. Di dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal adanya dua macam methode research yaitu, library research metode penelitian kepustakaan dan field research metode penelitian lapangan. Untuk dapat melakukan penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan methode library research, Jadi bahan-bahan yang kami kumpulkan dalam usaha membahas masalah-raasalah pokok tersebut tadi, antara lain penulis peroleh dari Kepustakaan Ketentuan-ketentuan Undang-undang Gatatan-catatan kuliah Buku-buku yang ada hubungannya dengan materi sekripsi ini Keputusan-keputusan dari Badan-badan Peradilan, terutama dari Putusan Mahkamah Agung Terakhir kami mencoba menggunakan segala pengeta huan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. C. Hal-hal Yang Ditemukan Dalam Pembahasan Sekripsi Ini. 1. Mengenai masalah ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, ternyata Undang-undang tidak mengaturnya secara lengkap dan jelas, sehingga lebih, banyak penafsirannya atau perumusannya diserahkan pada Hakim melalui yurisprudensi, dan para sargana hukum melaui doctrine. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan bagi Hakim dalam menangani kasus-kasus gugatan ganti rugi karena suatu perbuatan melanggar hukum 2. Menurut doctrine maupun yurisprudensi, dimungkinkan adanya penggantian kerugian karena perbu atan melanggar hukum dalam wugud materiil atau vmgud uang terhadap kerugian yang bersifat imma teriil, seperti rasa sedih, mengalami gangguan mental, rasa malu dan lain-lainnya. Kamun kesulitannya adalah dalam menentukan jumlah ganti ruginya secara obyektif. D. Saran-saran. Di dalam usaha pembentukan hukum perdata yang bersifat Rasional, maka masalah-masalah ganti rugi karena suatu perbuatan melanggar hukum, baik itu mengenai pengertiannya, bentuk ganti ruginya, wujud ganti ruginya maupun besar kecilnya ganti rugi itu, hendaknya diberikan pengaturan yang jelas. Oleh karena masalah ganti rugi ini, memang sering kita hadapi dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sebab dalam pergaulan hidup ini, kita tidak bisa luput dari kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain."

"Hukum yang mengakomodir kepentingan masyarakat di masa modern ini selayaknya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan; hal ini juga telah ditempuh oleh lembaga Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang merupakan sebagian dari pengaturan Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan, selama ini hanya mengandalkan jurisprudensi sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Fidusia), dibentuk secara komprehensif dengan maksud untuk memenuhi tuntutan pembangunan di sektor ekonomi dan menampung kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di dunia bisnis sehingga memberikan kejelasan, kepastian hukum serta perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya maupun pihak lain yang berkepentingan. Guna melengkapi aturan mengenai Jaminan Fidusia, banyak hal baru yang dimuat dalam Undang-Undang Fidusia; sebagian aturan di-receptie dari Undang-Undang Hak Tanggungan yang telah lebih dahulu diundangkan. Nemun demikian, apakah Undang-Undang Fidusia sudah memenuhi sepenuhnya (mengakomodir) kebutuhan masyarakat tersebut ? Materi tesis akan mencoba membahas lebih jauh kebutuhan yang masih belum terpenuhi yang timbul di masyarakat berikut mengangkat mekanisme yang telah dipergunakan selama ini serta beberapa pemikiran para praktisi, yang tentunya diharapkan dapat membantu pembuat undang-undang untuk melengkapi Undang-Undang Fidusia dengan peraturan pelaksanaannya."