Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transeksualisme sudah lama dikenal keberadaannya, mereka adalah segolongan kecil manusia yang dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Saat ini transeksualisme sudah dapat diatasi dengan adanya operasi penyesuaian kelamin. Operasi penyesuaian kelamin tersebut telah menimbulkan berbagai konsekwensi bagi penderita transeksual setelah menjalani operasi tersebut, khususnya di bidang hukum. Penderita transeksual yang telah menjalani operasi tersebut antara lain menghadapi persoalan di bidang hukum perdata yaitu perkawinan dan kewarisan. Banyak pendapat yang menerima dan menentang penyesuaian kelamin ini. Belum adanya pengaturan hukum yang lengkap tentang penyesuaian kelamin yang dapat mencakup semua aspek hukum membuat masalah ini semakin menarik."

"Operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh para penderita transeksual bukanlah hal baru dalam dunia kedokteran. Namun bagi masyarakat, transeksual masih belum dianggap sebagai suatu peristiwa biasa. Akibat operasi penyesuaian kelamin tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas di segala bidang, terutama dibidang hukum. Berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra atas hal ini menambah semakin menariknya permasalahan ini, perbuatan mana akan membawa akibat terhadap status hukumnya. Melihat permasalahanvya yang cukup kompleks, para ahli seperti hakim, dokter maupun pemuka agama kerap kali mengadakan diskusi atau seminar yang khusus membahas tentang operasi ini apatkah dibenarkan suatu perbuatan yang merubah ciptaan yang kuasa menjadi wujud yang berlawanan dengan kodratnya dilakukan oleh manusia demi memuaskan keinginannya? Ataukah timbulnya larangan keras teradap operasi semacam ini meskipun sangat menyiksa kondisi psikis seseorang, bahkan sampai ingin bunuh diri? Kemudian masih menjadi pertanyaan apakah melakukan operasi penyesuaian kelamin para penderita transeksual itu memiliki akibat yang sah menurut hukum, terutama aspek hukum perdata."

"Sering kali pihak pemberi waralaba membuat perjanjian waralaba tanpa terlebih dahulu mendaftarkan merek miliknya di negara asalnya maupun di negara tujuan. Perbedaan sistem pendaftaran di negara asal dan di negara tujuan sering pula tidak diperhatikan. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika merek yang digunakan dalam waralaba berkembang menjadi merek asing terkenal. Terdapat banyak kasus dimana para pihak dalam perjanjian waralaba dirugikan karena merek yang digunakan dalam waralaba telah digunakan oleh pihak ketiga terlebih dahulu ataupun merupakan subyek dari peniruan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelaksanan waralaba atas merek asing terkenal. Namun, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang didaftarkannya suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek asing yang sudah terkenal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah urgensi dari dilaksanakannya pendaftaran merek milik pemberi waralaba di negara asal dan pemeriksaan apakah merek tersebut telah digunakan di negara tujuan, sebelum pihak pemberi waralaba melakukan perjanjian waralaba dengan pihak penerima waralaba? Apakah perbedaan sistem pendaftaran merek di negara pihak pemberi waralaba dan di negara pihak penerima waralaba mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal? Serta apakah hukum merek dan hukum waralaba di Indonesia sudah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian waralaba untuk menggunakan merek asing terkenal tanpa gangguan dari pihak ketiga ataupun bahaya peniruan? Penelitian ini akan memberikan tinjauan HPI atas pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif."

"ABSTRAKHukum kesehatan adalah suatu bidang hukum yang mencakup semua bidang pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penetrapan dari hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana dalam hubungan tersebut. Dunia kedokteran saat ini telah maju dengan pesat penemuan-penemuan baru sangat membantu para dokter untuk menyembuhkan pasien-pasien. Sebagai salah satu akibat dari kemajuan tersebut dikeluarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 253/Menkes/SK/VI/1979, yang kemudian diganti dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 19 1/Menkes/SK/II 1/1989 tentang penunjukkan enam rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin atau transeksime. Pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin ini mengakibatkan terjadi nya perubahan phisik sesuai dengan kehendak orang yang dioperasi. Dengan demikian juga mengakibatkan terjadinya diskrepansi (pertentangan) antara identifikasi yuridis dari seks dalam akte kelahiran dengan seks dalam kenyataan Seperti kita ketahui suatu akte kelahiran salah satu fungsinya adalah untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum."

"Perkembangan teknologi mendukung terjadinya perubahan dalam sistem kehidupan manusia dari gaya hidup alam wujud (pisik) beralih ke alam elektronik (non pisik} atau yang biasa disebut sebagai ruang maya (cyberspace). Seringkali dalam kegiatannya, manusia menghasilkan berbagai jenis hubungan hukum dengan sesamanya akibat dari adanya kesepakatan yang mengikat diantara mereka dengan menggunakan media elektronik, atau dengan kata lain teknologi menjadi media bagi manusia untuk melakukan suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan media elektronika inilah yang disebut dengan online contract. Sedangkan pengaturan secara spesifik yang hampir menyentuh masalah online contract ini hanya mengatur perdagangan melalui media elektronik (e-commerce) dan Scripless trading dalam pasar modal. Sehingga untuk menghadapi persoalan hukum perdata dari online contract ini maka di coba untuk mengatasinya dengan menggunakan peraturan megenai hukum perdata yang ada di Indonesia terutama yang mengatur mengenai perjanjian. Adapun peraturan tersebut adalah Buku ke III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sebenarnya adalah warisan dari zaman kolonial diharapkan skripsi ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menyusun peraturan yang khusus mengatur online contract."