Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan pengngkatan anak pada saat ini lebih ditekankan pada kepentingan si anak dan demi kesejahteraan anak. Pengangkitan anak adalah pernindahan kekuasaan orang tua atas seorang anak dari kekunsaan orang tua biologisnya kepada kekusaan orang tua angkatnya, tanpa atau dengan akibat hukum yang berpengaruh pada putusnya hubugan biologis antara anak dengan orang tuanya, pembagian harta warisan dari orang tua biologis atau dari orang tua angkat dan hubungan untuk perkawinan. Di Indonesia untuk pengangkatan anak baru diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran ahkamah Agung nomor 2 tahun 1979 dan Surat Keputusan Nenteri Sosial nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksana Perijinan Pengan fr Anak yang sebenarnya dirasakan kurang memadai, karena tidak mengatur masalah pengangkatan anak secara menyeluruh. Oleh knrena pengankatan anak itu sangat dibutuhkan masyaraknt dan juga untuk mernberi perlindungan bagi Si anak diharapkan dalam waktu dekat akn tenbentuk Undang-Undang Pengangkatan Anak yang mengutamakan sejahteraan bagi si anak."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan yuridis atas pengangkatan anak yang terjadi melalui Penetapan NO.287/Pdt.P/2011/PN.JKTSel. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu perihal dikabulkannya permohonan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon. Dalam Penetapan tersebut walaupun terdapat beberapa persyaratan yang tidak seluruhnya dipenuhi Para Pemohon seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 akan tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan lainnya juga mengenai bagaimanakah kewenangan mengadili serta akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan diajukannya permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang akan dikaitkan dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai sejarah pengangkatan anak di Indonesia, pengertian serta tujuan diadakannya pengangkatan anak. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang bagaimana peraturan perundang - undangan nasional mengatur mengenai mekanisme yang harus dijalankan dalam melaksanakan pengangkatan anak dan menjelaskan bagaimana adopsi tidak memutus hubungan darah sehingga anak berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya.

---

This thesis discusses about Juridical Analysis of Children Adoption in Indonesia that happen by Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 287/Pdt.P/2011/PN.JKT Sel. The problem discussed in this thesis is about the granted children adoption request proposed by the applicants. In the decree eventhough there are some requirements unfulfilled by the applicants like Government Regululation Number 54 Year 2007, but the Judge still granted that request. The other problem is about the effects that will happen regarding the proposal of children adoption to Court of Justice and Religious Court associated with Law Number 23 Year 2006 about residential administration and Law Number 3 Year 2006 which amended Law Number 7 Year 1989 about Religious Court. Also, this thesis will discuss about the history of children adoption in Indonesia, definition and purpose of children adoption. This Thesis also discuss about how the national law regulation rules the mechanism of children adoption and how adoption don?t eliminate blood relation so the children have the right to know who?s their biological parents."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"Masalah adopsi atau pengangkatan anak ini bukan suatu masalah baru lagi karena masalah adopsi atau pengangkatan anak ini sudah ada sejak dulu. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tujuan utama dari pengangkatan anak telah bergeser, kalau pada waktu tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan yang boleh diangkat adalah anak laki-laki. Tapi, untuk masa sekarang ini tujuan dari pengangkatan anak untuk menolong anak-anak yang terlantar dan memberikan kepada mereka kesejahteraan lahir dan batin. Pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan motif yang berbeda-beda salah satunya adalah mengangkat anak sebagai pancingan yang berarti bahwa dengan mengangkat anak maka pasangan suami-isteri ini akan memperoleh anak sendiri. Hal ini merupakan suatu kepercayaan yang masih tumbuh dalam masyarakat. Selain itu motif mengangkat anak yang lain adalah karena merasa iba atau kasihan terhadap anak miskin atau yang terlantar. Dan motif mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan si anak bukan untuk memenuhi kepentingan orangtua yang mengangkatnya. Sehingga dalam hal ini muncul Lembaga Pengangkatan Anak yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau keluarga yang ingin mengangkat anak dan juga untuk melindungi kepentingan si anak. Lembaga Pengangkatan Anak ini sangat membantu sekali dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Dan dalam perkembangan masyarakat dewasa ini peraturan yang mengatur tentang adopsi atau pengangkatan anak ini masih dianggap memadai selama menunggu dibuatkan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang adopsi. Tapi, kepentingan masyarakat semakin banyak dan hubungan antara bangsa yang satu dengan yang lain juga semakin luas maka sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang adopsi karena adopsi itu sendiri tidak hanya terjadi pada warganegara Indonesia tetapi juga terjadi pada warganegara Asing yang mengangkat anak Indonesia."