Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakJudicial Pardon di Indonesia merupakan hasil dari studi perbandingan dengan beberapa negara yakni konsep yang telah dipraktekkan di Belanda, Yunani, Portugal dan Uzbekistan. Penulis mencoba untuk menemukan sistem hukum apa yang mendasari konsep Judicial Pardon yang diterapkan di beberapa negara serta bagaimana konsep judicial pardon yang paling sesuai dengan Sistem Hukum di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Historis (Historical approach), pendekatan Perbandingan (Comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Saat ini hukum pidananya juga di pengaruhi oleh sistem hukum Anglo saxon. Menjawab permasalahan kedua lebih tepat ketika memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam perumusannya, dimana harus ada perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya terjamin serta menformulasikan dalam RKUHAP menjadi salah satu jenis putusan yang dapat diberikan oleh hakim atas pemaafan hakim yakni putusan salah tanpa pidana (a guilty verdict without punishment)."

"ABSTRAKTransaksi derivatif nilai tukar merupakantransaksi turunan dari transaksi jual beli valutaasing yang banyak dilakukan guna meminimalkan resikoakibat adanya fluktuasi nilai mata uang. Tesis inimenguraikan;(i)pengertian transaksi derivatif; (ii)manfaat transaksi derivatif dalam perkembangan duniausaha di Indonesia; (iii)keabsahan transaksi derivatifmenurut hukum perikatan Indonesia; dan (iv)Bagaimanalembaga peradilan di Indonesia menyikapi transaksiderivatif dalam berbagai kasus. Berdasarkan metodepenelitian kepustakaan dan metode penelitian lapanganyang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini makaj awaban atas pokok permasalahan tersebut adalah(i)Transaksi derivatif Nilai tukar adalah suatukontrak atau perj anj ian pembayaran yang nilainyamerupakan turunan dari nilai instrumen yangmendasarinya yaitu nilai tukar baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen; (ii)Transaksi derivatif yang digunakansecara benar akan sangat membantu suatu perusahaandalam meminimalkan resiko atas fluktuasi nilai matauang asing terhadap Rupiah; (iii)Transaksi derivatiftelah diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkanoleh Bank Indonesia, dan dalam sistim hukum perikatanIndonesia dapat dikelompokkan dalam bentuk perjanjiantak bernama (inominat) dan (iv) Mahkamah Agung dalamkeputusannya nomor. 02/PK/N/1999 tertanggal 6 April1999 yang kemudian dikuatkan dengan putusan MahkamahAgung nomor. 2461/K/Pdt/1999 tertanggal 17 Desember1999 telah membuat terobosan yang sangat berarti dalamhukum perikatan terutama dalam kaitan denganeksistensi transaksi derivatif dalam sistem hukumperikatan Indonesia.;"