Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Januari hingga April 2008 kejadian Excess klaim pada Perusahaan 'X' di PT. Citra International Underwriters terus bertambah. Sejak Januari sampai dengan April 2008, jumlah excess claim di PT. CIU semakin meningkat, bulan Januari tercatat jumlah excess claim Rp. 11.664.174,- , bulan Februari Rp. 6.066.848,-, bulan Maret sebesar Rp. 6.157.923,- dan pada bulan April 2008 sebesaar Rp. 41.960.876,-. Excess claim ini akan berdampak pada arus kas dan mempengaruhi citra perusahaan. Variabel- variabel yang dilihat dari segi provider, jenis pekerjaan dari peserta, pengecualian pada polis, dan limitasi manfaat polis, diduga mempengaruhi kejadian excess tersebut. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 'Kejadian Excess Klaim pada Perusahaan 'X' di PT. Citra International Underwriters periode Januari - April 2008'. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui desain penelitian Cross Sectional. Dari hasil penelitian didapatkan esimpulan bahwa kejadian excess terbesar terdapat di RSU. Pusat Pertamina dengan proporsi 26,32%. Sedangkan excess menurut jenis pekerjaan diperoleh peserta yang mempnyai pekerjaan guards mempunyai excess terbesar (77,52%), dan untuk perbandingan excess yang disebabkan oleh pengecualian polis dan habisnya limitasi manfaat diperoleh proporsi terbesar berasal dari limitasi manfaat (78,65%). Proses keredensialing PPK yang baik, kartu peserta dengan teknologi canggih, dan memastikan peserta mengetahui manfaat yang menjadi hak mereka, pengecualian yang tidak ditanggung dan limitasi manfaat, adalah beberapa saran yang untuk mencegah terjadinya excess claim."

"Outsourcing merupakan bentuk strategi baru yang sedangberkembang dalam dunia usaha sebagai salah satu efek dariperubahan cara pandang bisnis. Dilakukannya outsourcingdikarenakan agar perusahaan dapat lebih berkonsentrasi padapekerjaan utamanya. Dalam pelaksanaannya, outsourcingdiatur dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 64 yang menyebutkanbahwa terdapat 2 jenis outsourcing, yaitu outsourcingpekerjaan yang menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaandan outsourcing pekerja/buruh yang menggunakan perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh. Pada sistem outsourcing,tenaga kerja outsource terikat hubungan kerja denganperusahaan penyedia jasa di dalam perjanjian kerja. Sebagaiakibat adanya hubungan kerja antara tenaga kerja outsourcedengan perusahaan penyedia jasa tersebut, maka muncul hakdan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harusdiperhatikan. Hak dari tenaga kerja outsource yang wajibdipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa adalah kepastianadanya pemberian program jaminan sosial tenaga kerja,khususnya dalam hal ini adalah program jaminan kecelakaankerja. Hal ini penting mengingat dalam menjalankanpekerjaannya, tenaga kerja outsource dihadapkan pada resikotertimpa kecelakaan kerja. Tetapi pada prakteknya, tidakjarang ditemukan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan haktenaga kerja outsource tersebut. Hal ini dikarenakan tenagakerja outsource tidak bekerja di lokasi perusahaan penyediajasa melainkan ditempatkan lagi di perusahaan penggunajasa, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan programjaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja outsourcetersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. UndangundangNo.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjamembebankan tanggung jawab atas pelaksanaan program jaminankecelakaan kerja kepada pengusaha."

"Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan.

---

This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet."

"Nerara Indonesia ada.lah negara yang berdasarkan atas hukum. Setiap persoalan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajikan para warga negaranya harus berlandaskan atas hukum yang berlaku. Hukum melekat pada, setiap sisi kehidupan manusia, baik dalam hukunpan antara sesama manusia-maupun antara manusia dengan penguasa nepara. Hukum pada akhirnya "bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik, hak dan kewajiban masyarakat perlu diatur sedemikian rupa sehngga jelas batas-batasnya. Ini diperlukan supaya tidak terjadi pelanggaran hak maupun pengabaian kewajiban. Kesadaran hukum masyarakat yang sudah semakin tinggi mengakibatkan bertamkahnya pula pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, dalam mengadakan hubungan hukum para pihak yanp terlibat harus menpetahui denpan jelas batas-batas hak dan kewajiban masing-masinh yang diatur dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Demikian pula halnya denpan perjanjian antara seorang anggota masyarakat dengan suatu perusahaan asuransi, Perjanjian asuransi harus mengatur secara jelas hak dan kewajihan masing-masing pihak yaitu tertanggung dan penanggung agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."