Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berjudul Hubungan Bisnis Cina dan Politik di Indonesia pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group (BPG). Sesuai dengan judulnya, tesis ini berusaha meneliti mengenai hubungan antara jatuh bangunnya bisnis pengusaha Cina, kaitannya dengan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya dianalisis tentang kasus Summa-Astra dan perkembangan Barito Pacific Group. Dua kasus ini dipilih dengan pertimbangan, kasus Summa Astra dapat memperlihatkan proses jatuhnya seorang konglomerat, sementara BPG dapat memperlihatkan pesatnya perkembangan sebuah konglomerasi dalam waktu singkat. Kedua kasus tersebut dengan jelas memperlihatkan masih besarnya peranan negara dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah kelompok bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada pasar babas dan modal asing telah memberi kesempatan kepada kelompok pengusaha Cina Indonesia untuk berkembang secara pesat, suatu keadaan yang belum pernah dialami pada masa kolonial maupun masa Sukarno. Dalam kaitan ini, model negara otoriter birokratik dapat membantu memahami kaitan antara sistem ekonomi internasional dengan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi Orde Baru, dan kemunculan pengusaha Cina yang kemudian dominan dalam perekonomian Indonesia. Kedua, bahwa networking, baik itu jaringan modal, distribusi dan perdagangan, berperan besar di dalam keberhasilan bisnis orang-orang Cina. Jaringan ini tidak hanya bekerja di tingkat lokal (Indonesia) Baja, tetapi juga di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara), serta di tingkat global. Jaringan Chinese Overseas ini telah mendunia dan memberi dampak positif dalam ekspansi pengusaha Cina Indonesia. Ketiga, bahwa network atau jaringan dengan penguasa juga terbukti berperan besar di dalam membesarkan dan menyurutkan suatu bisnis. Dalam kaitan ini terdapat koalisi politik domestik yang mencerminkan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara aliansi utama Orde Baru yaitu militer, birokrat, dam kaum industrialis besar. Kolusi menjadi bagian penting yang mewarnai hubungan di antara koalisi politik domestik itu. Melalui kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group ini nampak bahwa kelompok pengusaha Cina semakin sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungannya kepada negara kalau ingin tetap menjadi besar. Walau tidak dipungkiri adanya perbedaan kepentingan antara anggota kelompok pengusaha Cina tersebut dengan negara, tetapi di dalam struktur politik dan ekonomi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak demokratis, maka pengusaha harus tetap memperhatikan kepentingan negara."

"Keluarnya Peraturan-peraturan Pemerintah, terutama terbitnya Keputusan Presidium Kabinet No. 1271UIKep11211966 dan diikuti Peraturan Peiaksanaannya tentang ganti nama yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Gina adalah upaya pemerintah dalam nation dan character building Indonesia.Ganti nama dari orang-orang WNI keturunan Gina mengganti nama-namanya menjadi nama-nama yang lazim di Indonesia telah mempercepat proses asimilasi, yang secara perorangan membaur kedalam masyarakat setempat Indonesia, bersamaan terjadi proses melunturnya identitas kelompok etnis yang disandangnya. identitas etnik memiliki sisi internal dan eksternal. Sisi internal adalah kesadaran seseorang dalam pengetahuannya mengenal dan menelusuri asal usul leluhumya. Sedangkan tanda eksternal adalah tanda-tanda konkrit berupa atribut atau simbol antara lain yaitu nama.Perubahan atas nama-nama Cina secara perorangan memiliki problemaiknya sendiri di tingkat hubungan sosial dan budaya. Nama Cina sebagai suatu tanda yang berupa kata benda, tampak perubahannya terjadi bermacammacam. Perubahan dapat terjadi sebagian masih menggunakan unsur nama lamanya digabung dengan nama-nama yang lazim dipakai di Indonesia seperti bersumber dari unsur keagamaan setempat dan nama marga dari suatu etnik tertentu di Indonesia. Ada nama yang sama sekali berubah serta ada yang mendasarkan pada suara dari sebutan nama lamanya dipakai menjadi nama diri yang bernuansa Indonesia."

"Selama dua dasawarsa terakhir ini, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pandang Ilmu Politik terhadap negara dimana negara dianggap merupakan struktur yang otonom, suatu struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama dan selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun negara bukanlah sekedar arena tempat konflik kepentingan sosial ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya negara jauh lebih mandiri dan cenderung bersifat ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat. Studi ini mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan yang memiliki pengalaman historis bernegara jauh ke masa lampau, tetapi relatif terbatas dalam interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional Indonesia. Keterbatasan interaksi dengan negara nasional ini berlangsung sampai paruh pertama Orde Baru. Sedangkan pada paruh kedua, negara telah melakukan penetrasi secara politik dan ekonomi bersamaan dengan intervensi ekonomi kapitalis dunia. Untuk mempelajari implikasi penetrasi negara ini, dipergunakan teori Bureaucratic Capitalist State dari Richard Robison, Negara Otoriter Birokratik Rente dari Arief Budiman dan Rent Capitalism State dari Olle Tarrnquist. Sedangkan untuk menjelaskan dimensi kapitalisme yang menyertai penetrasi negara tersebut, dipergunakan perspektif Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein. Dalam kondisi dimana suatu kawasan interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional relatif terbatas, sedangkan pada sisi lain kawasan tersebut memiliki pengalaman bernegara yang jauh berakar ke masa lampau, kuatnya pengaruh negara tetangga dari segi budaya (Malaysia) dan ekonomi (Singapura), serta terdapatnya kepincangan dalam tingkat kesejahteraan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, maka penetrasi negara yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut seharusnya membuat kawasan ini semakin terintegrasi ke negara nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, penetrasi negara tersebut telah membuat (1) ekonomi kawasan ini semakin terintegrasi ke ekonomi global, (2) status quo kepincangan struktur sosial-ekonomi, (3) sentripetalisasi atau allienasi masyarakat dari negara, (4) sentralisasi pemerintahan dan pembangunan, serta (5) marginalisasi masyarakat lokal. Hal yang demikian itu terjadi disebabkan penetrasi negara yang dilakukan itu lebih dimotivasi untuk kepentingan kapitalisme internasional dimana sebagai akibat krisis harga minyak, Indonesia terpaksa beralih dari strategi Industri Substitusi Impor (ISI) kepada ekonomi berorientasi ekspor atau pembangunan Industri Berorientasi Ekspor (IBE), menyusul merosotnya kemampuan negara sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, negara terpaksa membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing. Dalam hubungan inilah kapitalisme internasional masuk ke Riau Kepulauan melalui program kerjasama Sijori. Dengan demikian modal negara sentral beralih ke negara semi pinggiran, dalam hal ini Riau Kepulauan, bukan melalui mekanisme surplus ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dunia sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein, melainkan diundang oleh pemerintah atau negara semi pinggiran. Jika Wallerstein berpendapat peralihan arus modal akan terjadi dengan sendirinya, tak terelakkan, sebab sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan satu jaringan ekonomi yang utuh yang terdiri dari berbagai macam struktur produksi, yang terintegrasi dari berbagai wilayah yang tidak sederajat tahap perkembangannya, untuk Riau Kepulauan hal tersebut tidak terbukti. Dengan demikian teori Wallerstein tentang sistem ekonomi kapitalis dunia mengandung kelemahan pada aspek peranan negara nasional dalam arus perpindahan modal dari negara sentral ke negara semi pinggiran. Sebagaimana halnya perspektif yang berskaia makro (global) cenderung mengabaikan dimensi mikro (negara nasional), demikian juga teori Wallerstein. Analisis sistem dunia tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan yang khas dari suatu lokalitas tertentu, atau dengan kata lain lead sistem dunia dalam usahanya untuk mengamati dinamika global, mengabaikan bahkan melupakan analisis sejarah perkembangan lokal yang kongkrit, dalam studi tentang Riau Kepulauan, terbukti kebenarannya. Perhatian Wallerstein yang selalu dicurahkan pada ?totalitas" telah menghalanginya untuk terlibat dalam analisis sejarah yang kongkrit dan spesifikasi dari suatu masyarakat tertentu, studi tentang penetrasi negara di Riau Kepulauan, membuktikan kebenaran kritikan terhadap teori Wallerstein tersebut."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan masalah pokoknya "Apakah kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tergolong rendah?. Penelitian ini mencoba mengungkapkan rasa, paham, dan semangat bela negara atau kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan acuan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, yakin akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi, dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Guna mengungkapkan kesadaran bela negara tersebut, telah dilakukan penelitian di Timor Barat dengan wilayah sampel Kabupaten Dati II TTS dan Kabupaten Dati II TTU. Sedangkan unit sampel sebesar 120 orang penduduk yang ditetapkan secara acak. Unit sampel ini dibagi dalam dua golongan, dan golongan WNI pribumi dijadikan pembanding. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar tanyaan dengan berpedoman pada skala Likert. Di samping itu dilakukan studi kepustakaan dan pengamatan. Data dianalisis dengan metode deskriptif dan inferensial dengan menggunakan model regresi linear berganda yang selanjutnya diolah melalui komputer. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tidaklah mengecewakan. Ini terlihat dari nilai koefisien regresi yang menunjukkan relatif sama, baik pada dimensi rasa, dimensi paham, dan dimensi semangat bela negara. Demikian pula dalam perbandingan menurut kelompok responden terlihat ada perbedaan yang sangat kecil yakni WNI pribumi mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi rasa dan dimensi semangat. Sedangkan WNI keturunan Cina mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi paham atau pengetahuan bela negara. Secara umum kesadaran bela negara WNI keturunan Cina maupun WNI pribumi adalah baik dan mempunyai korelasi positif dengan Ketahanan Nasional. Artinya, jika kesadaran bela negara dari warga negara ditingkatkan maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Dalam kaitan ini, mengingat masih adanya pemahaman yang berbeda-beda tentang bela negara, dan untuk mensosialisasikan serta mengaktualkan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, keyakinan akan kebenaran Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk negara dan bangsa, maka konsep bela negara harus dibina-kembangkan secara terus menerus dalam setiap aspek kehidupan bangsa."

"Studi ini mempelajari pola konflik Islam dan negara pada masa Orde Baru dengan memilih studi kasus Insiden Tanjung Priok 1984. Mempelajari konflik Islam dan Negara pada masa Orde Baru pada kasus Insiden Tanjung Priok menjadi cukup menarik, karena memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Oleh sebab itu ada tiga permasalahan yang ditelaah pada studi ini. Pertama, bagaimana peran negara dalam melangsungkan pembangunan pada masa Orde Baru dengan memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas politik dan pengaruhnya terhadap umat Islam. Kedua, mengapa pemerintah Orde Baru bersikap represif terhadap kegiatan umat Islam dan Ketiga, bagaimana reaksi kelompok radikal Islam terhadap tindakan represif Pemerintah Orde Baru. Teori untuk menganalisis permasalahan tersebut ada dua teori yakni: 1. Teori negara Otoriter Birokratik (OB). 2. Teori radikalisasi Islam. Instrumen penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori yang digunakan, masih relevan untuk menjelaskan studi ini. Terlalu besarnya intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan berdampak pada melemahnya kekuatan politik diluar negara, terutama kelompok radikal Islam. Negara memiliki otonomi relatif dalam menghadapi kekuatan diluar dirinya. Implikasi teoritisnya adalah kelompok radikal Islam sebagai kekuatan politik diluar negara menjadi terbatas dalam melakukan kegiatannya. Akibatnya mereka melakukan reaksi melalui ceramah-ceramah yang ekstrim dan aksi sosial yang radikal. Selain itu dengan tidak meratanya hasil pembangunan ekonomi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Keadaan demikian bagi kelompok radikal Islam merasa kecewa yang puncaknya ditandai dengan meletusnya insiden Tanjung Priok 1984 sebagai wujud perlawanan Islam terhadap negara."