Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah dan rumah adalah kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Karena itu usaha pengembangan di bidang perumahan semakin tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Agar kebutuhan masyarakat akan rumah terpenuhi dan usaha pengembangan perumahan berjalan lancar, diberikanlah beberapa kemudahan. Misanya pembeli boleh membayar secara angsuran, penjual boleh memasarkan rumah secara pre project selling, atau menjual rumah disaat bangunan belum dibangun. Bahkan pihak perbankanpun dilibatkan guna mempermudah lagi transaksi tersebut. Akan tetapi, disisi lain kemudahan-kemudahan ini justru dapat menimbulkan permasalahan. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai masalah-masalah apa saja yang dapat diantisipasi dalam transaksi tanah dengan pembayaran secara angsuran dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Secara khusus penelitian dalam tesis ini hanya dibatasi pada transaksi tanah (dan rumah) yang dilakukan pada PT. Kreasi Prima Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersierm yang didapatkan dengan studi kepustakaan. Setelah mendapatkan data dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas, sistematis dan logis mengenai masalah yang dikaji serta merumuskan kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa masalah-masalah yang perlu diantifipasi para pihak dalam transaksi tanah secara angsuran dapat ditinjau dari tiga segi. Ada yang merugikan konsumen, developer maupun bank sebagai pihak terkait dalam transaksi tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut dapat dilakukan secara preventif dan represif."

"Dipailitkannya PT. Dong Joe Indonesia telah membawa iklim yang buruk terhadap investasi khususnya dalam bidang industri sepatu di Indonesia, padahal kepailitan tersebut sebenarnya telah memenuhi segala ketentuan mengenai syarat-syarat kepailitan yang ada dalam UU Kepailitan. Atas kondisi tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia selaku kreditor dari PT. Dong Joe Indonesia dengan dukungan para pekerja dan pemerintah mengajukan kasasi atas putusan pailit PT. Dong Joe Indonesia yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit tersebut. Dalam penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk menganalisa sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melindungi kepentingan investor, pemerintah dan masyarakat dengan memakai acuan perkara PT. Dong Joe Indonesia ini. Dianalisa juga mengenai apa yang menjadi pertimbangan mendasar bagi PT. Bank Rakyat Indonesia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dilihat dari kepentingan-kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia sendiri secara pribadi, padahal sebenarnya kedudukan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor pemegang hak sudah diutamakan sehingga kepentingannya menjadi lebih terjamin."