Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam setiap hubungan hukum terlibat beberapa pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama. Setiap perjanjian yang dibuat tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat dan ada konsekwensi hukumnya apabila dilanggar. Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang herd sarkan atas hukum maka setiap persoalan yang menyangkut pelaks anaan hak dan kewajiban para warga negara harus berdasarka n atas hokum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang dibuat antara seorang anggauta masya rakat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan resiko yang di hadapi seseorang yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadi kepada orang lain ( perusahaan asuransi) yang bersedia untuk mengganti kerugian. Di mana dalam perjanjian tersebut para pihak saling memberikan prestasinya. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan. Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa tak tentu tersebut terjadi. Dalam perjanjian asuransi mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang megandung unsur gharar (ketidakpastian), maisyir (judi), serta riba yang terdapat pada asuransi konvensional.Berangkat dari latar belakang tersebut tersebut, penulis akan meneliti apakah ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Kemudian juga bagaimana isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Serta permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah walau sebagian pasal dari KUHPerdata, KUHD, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi, serta konsep penanggungan resiko. Kemudian pada polis asuransi PT Takaful Keluarga ditemukan juga beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam hal terdapat sengketa, proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian/musyawarah, atau apabila masih berlanjut peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS, atau lembaga peradilan.

---

This thesis discusses legal research concerning the implementations of life insurance contract at PT Asuransi Takaful Keluarga, the first sharia insurance company in Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga is one of the non-bank financial institutions operating on sharia principles based on Islamic law. Islam strictly forbids any transaction contains gharar (uncertainty), maisyir (gambling), as well as usury which are commonly found in conventional insurance.

Based on that background, the author will examine whether the provision of insurance contained in Indonesian Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are also applicable and used by the sharia life insurance contract. The author would also like to see if the contents of PT Asuransi Takaful Keluarga?s insurance policy somehow violating Article 18 Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. Then what kind of legal issues that may arise in this sharia insurance contract, and the solving methods.

This thesis uses the normative juridical type of research, with legislative approach, concept approach, and also analytical approach.

As the result, the author finds that some articles of the Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are applicable in the sharia life insurance contract, although there are adjustment needed so that it can be fully applied, such as the legal basis, and the concept of risk. The author also found a few article of the insurance police that doesn?t match Article 18 of Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. And lastly, in case there are any disputes, the settlement process will put the discussion between parties method first, and when it doesn?t do any good, the parties will choose between arbitration institution (BASYARNAS) or judiciary institution as the solving method."