Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah dan PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Ditindak lanjuti dengan KepMen. Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dan diganti dengan PerMen Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, diikuti dengan SE Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 110-2871 tentang Pelaksanaan PP 41 Tahun 1996, yang pada prinsipnya sudah secara komprehensif mengatur tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia. Setelah disahkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 22 yang mengatur tentang kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Pangkal permasalahannya adalah perbedaan jangka waktu pemberian HGU, HGB, dan HP Atas Tanah, hal inilah yang memicu ketidakserasian. Penulis berpendapat, pemberian hak atas tanah dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan akan memicu kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang berlebihan sehingga merusak rasa keadilan masyarakat dan menyalahi landasan filosofis negara Republik Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang arif dan bijaksana dalam menyikapi kedua perbedaan ini, sehingga investor asing dapat meyakini bahwa peraturan tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh WNA dan BHA benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya, tanpa suatu keragu-raguan dan kekhawatiran atas keberadaan mereka.

---

The legal basis of ownership of land and buildings for foreigners and foreign legal entities in Indonesia is the Constitution of 1945 Article 33 Paragraph (3), the Basic Agrarian Law Article 1 Paragraph (2) and Article 2 Paragraph (1). Implementing regulations are PP No. 40 year 1996 on HGU, HGB, HP on Land and the Regulation No. 41 of 1996 on Housing Home Ownership or occupancy by Foreigner. Followed up by ministerial decree. Agrarian Affairs / Head of BPN No.. 7 / 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by Foreigner and replaced with candy Agrarian Affairs / Head of BPN No. 8 of 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by The Stranger, followed by SE Minister for Agrarian Affairs / Head of BPN No. 110-2871 on the implementation of PP 41 of 1996, which in principle has been comprehensively regulates the ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities in Indonesia. After the enactment of Law No.25 of 2007 concerning Investment, Article 22 which regulates the ease of service and / or licensing rights to the land. The base problem is the difference in term of provision of HGU, HGB, and HP on Land, this is what triggers the incompatibility. The author argues, the granting of rights to land in a long period time and it is feared will lead to ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities that excessive and damage the public sense of justice and violates the philosophical foundation of the Republic of Indonesia as an agricultural country. Therefore, necessary steps are wise and prudent in dealing with these two differences, so that foreign investors can be confident that the rules on ownership of land and buildings by foreigners and BHA truly benefit the nation of Indonesia in its people prosper, without a doubt- doubts and fears for their existence."

"Kelangkaan sumber-sumber permodalan domestik mengakibatkan investasi asing menjadi salah satu motor pembangunan di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang investasi asing tentu akan mempengaruhi arus modal yang masuk. Semakin menarik insentif yang diberikan, semakin besar pula minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Berkaitan dengan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing, maka dalam penelitian ini akan diamati bagaimana perbandingan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974). Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya pendukung paham liberal dan nasionalis serta kondisi perekonomian pada masa itu, sementara faktor eksternalnya adalah adanya lembaga keuangan internasional. Adanya saling mempengaruhi atas berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi perubahan arah kebijakan investasi asing di Indonesia pada kedua masa tersebut.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai kebijakan perekonomian termasuk pula kebijakan investasi asing, pengaruh lembaga keuangan internasional dan perubahan kebijakan investasi asing diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal jumal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adanya pegaruh dari faktor internal dan eksternal ini menyebabkan bahwa meskipun pada awal pengakuan kedaulatan dan masa awal Orde Baru Indonesia sama-sama mengalami permasalahan ekonomi yang serius dan membutuhkan dana untuk perbaikan ekonominya, namun kebijakan ekonomi luar negeri di bidang investasi yang dikeluarkan Pemerintah pada kedua masa itu sangat berbeda."

"Tesis ini membahas pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (sharf) yang dilakukan dalam perbankan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) serta peranan bank syariah dalam transaksi pertukaran mata uang asing (sharf) tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (sharf) dalam perbankan syariah di Indonesia harus terbebas dari unsur riba, masyir, dan gharar; harus ada ijab-qabul; dilakukan secara tunai (bai' naqd); tidak boleh memberikan syarat; dan objek mata uang yang dipertukarkan harus sudah ada. Bank syariah termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri memiliki peranan yang berarti dalam transaksi pertukaran mata uang asing (sharf), yang diimplementasikan melalui produk jasa penukaran uang yang disediakan oleh bank tersebut, baik itu penukaran secara tunai ataupun melalui transfer.

---

This thesis contains a research output and conclusion of foreign exchange currencies transactions (sharf) in Indonesian sharia banking based on sharia principles, related official regulations, fatwa of Indonesian Nationwide Sharia Council (DSN) No. 28/DSN-MUI/III/2002 about Foreign Exchange (Al-Sharf) and role of sharia bank itself in those transactions where is uses qualitative approach and descriptive design to analyze all aspects of implementation. Those foreign exchange transactions in Indonesian sharia banking must be fulfill any implementation prerequisites such as physically available, free of riba, masyir, gharar and any added conditions, there is an ijab-qabul and must in form of cash transaction (bai' naqd). Conclusion of this research explains that Indonesian sharia banking, where including Bank Syariah Mandiri plays an important role in foreign exchange currencies transactions (Sharf) by provided foreign exchange service as their products, either in form of cash or by transfer."