Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatanekonomi yang berstatus badan hukum. Perseroan sebagaikesatuan hukum, mempunyai kapasitas yuridis yang samadengan orang-perorangan, yaitu dapat melakukan perbuatanhukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, perseroan diwakilioleh organ-organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi dan Komisaris. Organ-organ tersebut bertindak untukkepentingan perseroan sesuai dengan kewenangannya yangtelah ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan.Tindakan organ perseroan yang diluar kewenangannya (ultravires) tidak mengikat perseroan, melainkan menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bersangkutan. PT. Usaha Sandang(Penggugat) mengadakan perikatan dengan PT. Dhaseng dan PT.Interland (Tergugat I dan II), yang kemudian ternyata bahwaperikatan tersebut dibuat oleh direksi kedua badan hukum(Tergugat III) dengan melampaui batas kewenangannya. Dalamhal ini Penggugat sebagai pihak ketiga yang beritikad baikdapat mengemukakan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwaperikatan tersebut dibuat oleh Tergugat III denganmelampaui kewenangannya, sehingga perikatan tersebut tetapsah. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, Tergugat III harusbertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehubungan denganperlindungan pihak ketiga, akan terasa lebih adil apabilaperikatan tersebut tetap mengikat perseroan, sehinggaperseroan dibebani kewajiban pemenuhan perikatan tersebutbeserta dengan ganti kerugiannya. Kemudian perseroan dapatmenagih hak regressnya terhadap direksi yang telah bersalahatau lalai dalam menjalankan tugasnya. Alternatif inidiberikan dengan mengingat bahwa kekayaan perseroan lebihlikuid dibandingkan dengan kekayaan direksi."

"Dalam trilogi pembangunan nasional ditekankan perlunya "laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi" disertai "pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Indonesia perlu memikirkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduknya.Kesejahteraan sosial atau pemerataan adalah konsep ekonomi makro, dalam kegiatan ekonomi mikro tujuan utama perusahaan adalah kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemodal yang membiayai perusahaan di samping meningkatkan nilai perusahaan."

"Perseroan Terbatas, merupakan suatu persekutuan yang berbadan hukum, yang disebut juga dengan "Perseroan". Dinamakan perseroan karena modal dari badan hukum tersebut terdiri dari "Sero/Saham". Sedangkan istilah terbatas, tertuju pada tanggung jawab persero/pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal dari saham yang dimiliki.Kata Perseroan Terbatas, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Naamlooze Vennnootschap" disingkat NV, yang artinya tanpa nama, yaitu tidak memakai nama orang sebagai nama persekutuan, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan."

"Keadaan pailit tidak menyebabkan debitor pailit menjadi kehilangan kecakapannya bertindak karena kepailitan hanya mencakup dan berkenaan dengan harta kekayaan milik debitor pailit, demi hukum kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit beralih kepada Kurator namun kepemilikan harta pailit tetap berada pada debitor pailit.Pernyataan pailit perseroan tidak dengan sendirinya menyebabkan suatu perseroan bubar demi hukum. Perseroan tetap cakap bertindak yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi, untuk itulah keberadaan Direksi sebagai organ perseroan tetap ada. Direksi perseroan tetap berwenang melakukan secara sah setiap perbuatan hukum baik yang berkenaan dengan hak maupun kewajibannya sejauh itu bukan merupakan perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.Kepailitan hanya berakibat bahwa Perseroan melalui organ-organnya tidak lagi secara sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit Perseroan, karena kewenangan tersebut telah secara eksklusif ada pada Kurator.Melihat keadaan di atas, maka tidak dapat dipungkiri adanya tumpang tindih dalam pengelolaan dan pengurusan harta kekayaan yang tercakup dalam harta pailit, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari tindakan pengurusan yang dalam keadaan normal merupakan tugas Direksi.Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang rnuncul dari keadaan tersebut maka perlu dipahami terlebih dahulu secara mendalam konsep dasar dari Perseroan Terbatas dan Hukum Kepailitan."

"Legal aspects of limited liability companies in Indonesia."