"Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi hutang, suatu perusahaan publik dimungkinkan untuk memanfaatkan berbagai instrumen pasar modal yang dianggap paling sesuai dengan keadaan perusahaan publik atau emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penjualan atas efek bersifat ekuitas baik melakukan penjualan saham, melakukan konversi obligasi dalam penyelesaian restrukturisasi utang, dan/atau melakukan penerbitan waran. Waran yang diterbitkan sebagai bagian suatu skema restrukturisasi Emiten Pasar Modal dalam pembayaran utang tentunya memiliki risiko hukum yang tentunya berdampak kepada para pemegang saham, ataupun kepada Kreditor sebagai pemegang waran.
Melihat pada suatu aksi korporasi emiten pasar modal Indonesia pada akhir tahun 2017 lalu, PT Bakrieland Development, Tbk., melakukan penerbitan sejumlah waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Kreditornya yang didasari atas adanya Putusan Pengadilan Tinggi (order of court) Singapura. Penerbitan waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu seperti itu biasa disebut dengan Naked Warrant dan mengakibatkan risiko hukum, serta melakukan analogi atas celah hukum dalam mengartikan waran sebagai suatu efek bersifat ekuitas. Sehingga waran yang diterbitkan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan penerbitan waran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hal mana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sekarang ini hanya mengatur pada penerbitan waran yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penerbitan waran tanpa melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh PT Bakrieland Development, Tbk., dapat menimbulkan risiko hukum kepada pemegang saham maupun para pemegang waran (kreditor), yaitu dilusi yang tak terbatas (karena tergantung pada jumlah tagihan yang dikonversi menjadi waran) serta risiko kepada pemegang waran tersendiri yang mendapatkan waran tersebut tanpa melalui mekanisme Penawaran Umum dan para pemegang waran harus berspekulasi untuk harga saham emiten tersebut setidak-tidaknya mencapai nominal harga pelaksanaan waran dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia selama masa pelaksanaan waran untuk warannya dapat di exercise.
In carrying out debt restructuring activities, it is possible for a public company to utilize various capital market instruments that are deemed most appropriate to the state of the public company or issuer. One of them is by selling equity securities by selling shares, converting bonds in debt restructuring settlement, and / or issuing warrants. Warrants issued as part of a restructuring scheme of the Capital Market Issuers in debt repayment certainly have legal risks which certainly have an impact on shareholders, or on creditors as warrants.
Looking at the corporate action of the Indonesian capital market issuer at the end of 2017, PT Bakrieland Development, Tbk., Issued a number of warrants without Pre- emptive Rights to its creditors based on the existence of a High Court of Singapore order. Issuance of warrants without pre-emptive rights as known as Naked Warrant results in legal risk, and makes an analogy to legal loopholes in interpreting warrants as an equity effect. So that the warrants issued do not fully meet the warrants issuance requirements as regulated in the Financial Services Authority Regulation, wherein the current Financial Services Authority Regulation only regulates on the issuance of warrants made through Pre-emptive Rights.
Issuance of warrants without pre-emptive rights carried out by PT Bakrieland Development, Tbk., Can pose legal risk to shareholders and warrants (creditors), ie unlimited dilution (because it depends on the number of bills converted into warrants) as well as risks to the individual warrants who get the warrants without going through a Public Offering mechanism and the warrants must speculate that the issuer's share price will at least reach the nominal price of the warrants in the trading of the Indonesia Stock Exchange during the exercise period of the warrants for warrants to be exercised."
