Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997, dengan dilikuidasinya beberapa Bank Umum Nasional maupun Bank Umum Swasta, membuat sistem perekonomian nasional menjadi tidak menentu, khususnya di bidang perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain membengkaknya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang harus dibayar berikut bunga pinjaman, pelaku perbankan yang kurang kredibel, lemahnya struktur permodalan dan manajemen serta adanya tindakan yang tidak sistematik dan tidak efisien terhadap pelaku perbankan. Lambannya reaksi dan tindakan dari pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan, sosial dan politik terhadap pemerintah dan mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru khususnya antara nasabah dan bank, menyangkut masalah simpanan para nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Bank Ratu adalah salah satu bank yang direkomendasikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia (B1) yang masuk dalam daftar Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) untuk selanjutnya dilikuidasi yang proses penyelesaiannya diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab pemilik bank dalam kewajiban pembayaran kembali dana para nasabah dan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan nasabah jika pemilik aset bank tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan bentuk penelitian bersifat evaluatif analitis. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bank umum yang di Bekukan Kegiatan Usahanya tidak boleh melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk apapun dan tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, untuk dicabut izin usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maupun izin badan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya dilikuidasi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan apabila aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata."

"Sistem perbankan di Indonesia dewasa ini belum berjalan dengan baik, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lemahnya fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Single Presence Policy (SPP). SPP adalah kebijakan agar bank melakukan penataan kembali struktur kepemilikannya melalui pelepasan saham, merger atau membentuk Bank Holding Company (BHC).Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan SPP terhadap bank-bank BUMN, dan apakah BHC merupakan pilihan yang tepat bagi bank-bank BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara.Kesimpulan yang didapat adalah SPP terhadap bank-bank BUMN tetap dijalankan, dan pelaksanaannya dengan membentuk BHC dalam bentuk services company yang membawahi bank-bank BUMN sebagai anak perusahaannya.

---

Indonesia's banking system today has not gone well, one of the factors that influence it are weak functions of banking supervisons and regulations. This make the Bank of Indonesia (BI) published the Indonesian Banking Architecture (API) and the Single Presence Policy (SPP). SPP is a policy for restructuring the bank to its ownership structure, through the release of stocks, merger or forming the Bank Holding Company (BHC).

The main problems in this legal writing are, how is the implementation of SPP for state-owned enterprise banks, and whether BHC is the right choice for state-owned enterprise banks. The research in this legal writing uses data collecting tool of documentary study and interviews.

The conclusion reached is SPP of state-owned enterprise banks still run, and it's implementation by establishing a BHC in the form of company services, in charge of state-owned enterprise banks as subsidiaries."

"ABSTRAKHASALAH POKOK SKRIPSI Masalah jaminan utang dalam hubungan utang piutang secara umum telah diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Namun bagi pihak kreditur tertentu ketentuan pasal 1131 dan 1032 KUH Perdata ini masih terlalu bersifat umum, kurang memberikan rasa aman untuk melindungi hak-haknya. Kreditur menghendaki untuk jaminan lain yang lebih khusus, dengan alasan bahwa kedua ketentuan pasal Undang-Undang tersebut adalah jaminan terhadap semua utang-utang debitur, sehingga hak kreditur tertentu tersebut kurang terjamin dalam hal terdapat beberapa kreditur lain yang dihadapinya. Begitu juga alasan lainnya bahwa jaminan harta benda debitur yang menjadi jaminan utang-utangnya dapat saja menjadi susut, berkurang atau bahkan menjadi musnah sama sekali. Ketentuan Undang-Undang juga mengatur masalah jaminan yang lebih khusus ini, yaitu berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan atau penanggungan utang. Salah satu bentuk jaminan perorangan yang mengalami kemajuan sangat pesat dewasa adalah BANK GARANSI. Bank Garansi ini tak lain adalah perjanjian penanggungan dimana Bank sebagai pihak ketiga bertindak aeba gai penanggung bagi debitur. Sehubungan dengan bidang pabean, Bank Garansi laemegang peranan yang penting dalam hal.penjaminan utang pajak debitur kepada Negara yang timbul sehubungan dengan pemasukan barang—barang impor kedalam daerah pabean. Untuk itu kiranya perlu dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Bank Garansi dalam peranannya sebagai jaminan utang pajak yang berupa pungutan pabean. METODE PENELITIAN Dalam rangka penyusunan skripsi tentang peranan Bank Garansi dalam penyelesaian pungutan pabean ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kwalitatip, yaitu dengan jalan mengumpulkan data primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder bib penulis utamakan dalam penulisan skripsi ini, namun peneli.— tian lapangan yang merupakan data primer juga penulis lakukan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan perbankan yang mempunyai kaitannya dengan masalah Bank Garansi dan Pungutan pabean, untuk mendapatkan data primer yang penulis jadikan sebagai bahan pelengkap penulisan skripsi ini. HAL-HaL YanG DITEMUKan DALAM PrAKTEK Masalah yang timbul sehubungan dengan Bank Garansi dapat terjadi apabila kreditur mengajukan claim berupa tagihan tertulis kepada Bank dan oleh Bank kemudian Bank Garansi tersebut cairkan, tapi kemudian ternyata bahwa sesungguhnya debitur tidak wanprestasi,- sehingga pencairan Bank Garansi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu. Jika terjadi hal yang semacam ini, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan sangatlah tepat bila. mengajukan tuntutan terha dap kreditur untuk mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pencairan Bank Garansi tersebut. Dan ini memang benar-benar dilakukan oleh debitur dalam suatu sengketa Debitur dengan Kreditur yang kenudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta , Utara Timur dengan keputusan Nomor 155/77G yaitu mengabulkan gugatan debitur. Disini terlihat, bahwa kreditur (penerima tanggungan) senantiasa dapat dengan mudah merealisir Bank Garansi yang ada pa dan sebaliknya Bank akan melakukan pembayaran dengan segera tanpa ada keputusan Hakim terlebih dahulu untuk itu. Sikap Bank yang demikian tidak dapat disalahkan ataupun disesalkan, ini memang sudah kode Etik perbankan dalam rangka pelayanan masyarakat agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank sebagai, penanggung. Dalam penggunaan lembaga-lembaga jaminan yang dipakai & bidang pabean, maka Bank Garansi menduduki urutan teratas dalam hal penggunaannya dibandingkan dengan jaminan tertulis dan jaminan tunai. "

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"[Tesis ini membahas tentang ketentuan rahasia bank di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun pada kenyataannya, batasan-batasan tentang rahasia bank itu sangatlah sempit, dan tidak melindungi nasabahpeminjam. Selain itu, terdapat banyak pengecualian dari ketentuan rahasia bank di peraturan perundang-undangan lain, bahkan yurisprudensi hakim. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori hukum dari Lon L. Fuller dan menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan dan pengecualian dari ketentuan rahasia bank di indonesia. Dalam penulisan ini juga mencantumkan beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dari beberapa negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan agar ditambahkan ketentuan untuk melindungi data nasabah debitur dengan kolektibilitas pinjaman lancar dan menambahkan ketentuan pengecualian dari ketentuan rahasia perbankan di undang-undang perbankan. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar Undang-Undang Perbankan menambahkan nasabah debitur dalam pengertian rahasia bank dan menambahkan ketentuan pengecualian atas rahasia bank;This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions, This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions]"

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penambahan modal dalam Bank Perkreditan Rakyat X berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hasil penelitian menemukan bahwa penambahan modal yang dilakukan oleh BPR tidak dapat langsung dipergunakan dalam operasionalnya. Hal ini dikuatirkan mempengaruhi kerja BPR khususnya dalam memberikan kredit kepada debitor. Maka diperlukan penyederhanaan prosedur penambahan modal BPR berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

The focus of this study is about implementing in increasing capital in Bank Perkreditan Rakyat X accordingly to Bank Indonesia Law and Regulations No. 8/26/PBI/2006 regarding Bank Perkreditan Rakyat (BPR). The survey proofs that the money in which to increase the capital by Bank Perkreditan Rakyat cannot be used directly in its operational needs. This is something to be concerned about because it might effect Bank Perkreditan Rakyat?s operation, especially in lending credits to debitors. So, it needs simplifying procedures in increasing capital in Bank Perkreditan Rakyat which according to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)."