Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sari tertanggung kepada penanggung (PT Asuransi Jasa Indonesia). Dalam garis besarnya asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (jiwa). Dalam asuransi kerugian dikenal adanya asas subrogasi yang diatur dalam Pasal 264 KGHD, yang maksudnya adalah penyerahan hak dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap pihak ketiga. Maksud subrogasi ini adalah untuk memberikan perlindungan/hak kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, kaitannya dengan Pasal 1365 it f?er_ menurut Pasal 5 ayat (4) alinea 3 Polis Rendarean Bermotor, disebutkan bahwa: Tertanggung diwajibkan memberikan segala bantuan yang ada padanya dan segala keterangan kepada Maskapai (PT Asuransi Jasa Indonesia (Penulis) dalam penyelesaian sesuatu tuntutan.Dalam pelaksanaannya yang dimaksud subrogasi asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah meliputi:1. Penyerahan hak dari, tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia untuk menuntut pihak ketiga, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian yang nenyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.2. Penyerahan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian/Pejabat yang berwenang tentang terjadinya kecelakaan.b. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).3. Penyerahan hak untuk menuntut pihak ketiga dan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada.PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerabkan surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.d. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan subrogasi masih banyak permasalahan yang muncul sehingga belum dapat berhasil secara maksimal. Adapun, permasalahan ini disebabkan oleh: Tertanggung, Pihak Ketiga, dan Penanggung."

"Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan doktrin indemnitas yang terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re yang berkaitan erat dengan penyelesaian dan besaran penetapan ganti rugi. Kemudian persoalan lainnya Pertimbangan Hakim pengadilan dan arbiter perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian indemnity yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian reinstatement yang terdapat dalam polis asuransi property all risk - standard munich re. Persoalan berikutnya mengenai prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi property all risk -standard munich re dan persoalan terakhir, cara penyelesaian sengketa klaim asuransi polis property all risk - standard munich re antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis.Sebagai hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya doktrin indemnitas juga terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re, hal tersebut ditegaskan dalam polis bila tertanggung tidak melakukan penggantian secara reinstatement maka penggantian yang digunakan secara indemnity. Hakim Pengadilan dalam pertimbangannya masih belum memahami doktrin indemnitas dan reinstatement sehingga putusan hanya mengacu kepada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk membayar secara reinstatement.Lain halnya dengan putusan arbitrase ad-hoc memutuskan jumlah klaim yang harus dibayar memang berdasarkan kondisi polis.Prosedur klaim yang diajukan oleh Tertanggung sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam polis. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa klaim asuransi, bila terjadi perselisihan mengenai jumlah pembayaran klaim maka akan diselesaikan secara arbitrase. Dengan kata lain sengketa yang terjadi diluar perbedaan perselisihan jumlah pembayaran klaim dapat diajukan melalui pengadilan.

---

This law research is using normative juridicial as a type of law research which produces prescriptive studies. In the data collection techniques, researchers using secondary data by conducting literature study of the legal materials of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. The data are analyzed in qualitative manner. The problem in this research is the application of indemnity doctrine specifically Property All Risk Policy - Standard Munich Re is closely related to the settlement and determination of compensation amount. Then another problem Considerations Justice and arbitral court lawsuit case between PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al to indemnity basis method set forth in the Book of Laws of Commerce and reinstatement basis method set forth in the Property All Risk Policy - Standard Munich Re.The next issue regarding the claims procedure in the Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy and the last issue, how the settlement of insurance claims Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy of PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al is in compliance with dispute resolution clause contained in the policy.

As a result of this thesis research can be concluded basically indemnity doctrine also exists in Property All Risk Policy - Standard Munich Re, it is stressed in the Policy if Insured does not fulfill reinstatement basis therefore will be used as indemnity basis. Justice of court in its consideration still do not understand the indemnity doctrine and reinstatement, the decision only refers to the agreement between Insurer and Insured to pay the claim with reinstatement basis. Contradiction with the award ad hoc decide that the amount of claim must be pay according policy condition. Claim procedure proposed by insured has fulfilled the requirement contained in the policy. And the last, settlement of insurance claims disputes declared when there is a dispute about the amount of the claim payment will be settled by arbitration.In other words going beyond dispute the amount of the difference of claim payment may be filed through the courts."