Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi jiwa kartu kredit daIam perbankan termasuk kategori asuransi kumpuIan (group insurance). Studi ini bertujuan untuk meIakukan estimasi perhitungan premi Ianjutan asuransi jiwa kartu kredit. DaIam menghitung premi asuransi kumpuIan, metode pengaIaman kIaim (experience rating) dipergunakan untuk mengetahui besaran kIaim yang teIah terjadi di masa IaIu dan menggunakan haI tersebut sebagai dasar perhitungan premi di periode seIanjutnya. Metode Loss Ratio merupakan saIah satu metode yang paIing sering digunakan untuk menentukan trend factor daIam experience rating. Metode ini digunakan dengan membandingkan antara besarnya kerugian/kIaim yang terjadi dengan premi yang diperoIeh perusahaan asuransi. Dalam menghitung expected claim cost rate dari suatu asuransi kumpulan, seorang aktuaris juga dapat menggunakan metode campuran (blended rating) yang merupakan perencaanaan penetapan premi berdasarkan manual rating yang disesuaikan dengan experience rating. Sampel daIam peneIitian ini adaIah debitur kartu kredit dari sebuah perbankan swasta di Indonesia dengan periode pengamatan adaIah antara tahun 2016 – 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah partisipan pengguna asuransi jiwa kartu kredit, nilai klaim asuransi dari tahun ke tahun, nilai premi asuransi, dan nilai biaya asuransi. Hasil penelitian menunjukan bahwa estimasi besaran premi lanjutan dari sebelumnya sebesar 0,4% menurun menjadi 0,25% - 0,26% berdasarkan metode loss ratio dan menjadi 0,22% - 0,31% berdasarkan metode blended rating.

---

Credit card life insurance in banking belongs to the group insurance category. This study aims to estimate the premium calculation for Advanced Credit Card Life Insurance. In calculating group insurance premiums, the experience rating method is used to determine the number of claims that have occurred in the past and use this as the basis for calculating premiums in the next period. The Loss Ratio method is one of the most frequently used methods to determine the trend factor in the experience rating. This method is used by comparing the number of losses/claims that occur with the premiums obtained by the insurance company. In calculating the expected claim cost rate of group insurance, an actuary can also use a mixed method (blended rating) which is a premium determination plan based on a manual rating that is adjusted to the experience rating. The sample in this study is credit card debtors from a private bank in Indonesia with an observation period between 2016 – 2019. The variables used in this study are the number of participants using credit card life insurance, the value of insurance claims from year to year, the value of insurance premiums, and the value of insurance costs. The results showed that the estimated premium continued from the previous 0.4% decreased to 0.25% - 0.26% based on the loss ratio method and became 0.22% - 0.31% based on the blended rating method."

"Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Pada Januari 2012, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). PBI APMK ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kartu kredit yang sehat yang salah satunya dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko kredit yang lebih tegas. Manajemen risiko kredit antaralain persyaratan memperoleh kartu kredit (usia dan pendapatan); Batas maksimum plafon kredit, jumlah penerbit kartu kredit, penarikan tunai dengan kartu kredit dalam sehari suku bunga kartu kredit; Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Dengan adanya batas-batasan tersebut, Bank-Bank Umum mengambil langkah untuk menerbitkan produk kartu kredit yang dapat mengantisipasi PBI APMK ini, yaitu kartu kredit co-branding. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana penerapan prudential banking menurut PBI APMK yang menjadi alasan terbitnya kartu kredit co-branding sebagai langkah strategis atas PBI tersebut dan bagaimana prudential banking dalam kartu kredit co-branding Garuda Indonesia-Bank BNI.

---

Preparation of this thesis uses normative research methods or literature. In January 2012, Bank Indonesia published Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/11/PBI/2009 on Card-Based Payment Instrument Activities (APMK). PBI APMK aimed at implementing credit risk management in the payment card system.Credit risk management are requirements of obtaining a credit card (age and income); The maximum credit limit, the number of credit card issuers, credit card cash withdrawals in one day credit card interest rates; The minimum limit payment by the credit card holder. With the boundaries limit, the Public Banks take steps to issue a credit card product that can anticipate this PBI APMK, that is co-branded credit card. Preparation of this thesis is to answer how the application of prudential banking regulation according APMK which is the reason co-branded credit card as a strategic step due to the PBI and how prudential banking in credit card co-branding Garuda Indonesia and Bank BNI."

"Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelenggaraan salah satu produk asuransi yang masih baru digunakan yakni asuransi kartu kredit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai peraturan dalam pemasaran produk asuransi tersebut oleh pihak penerbit kemudian mengenai moral hazard yang mungkin akan tercipta dari penggunaan produk tersebut, dan juga adakah kewajiban bank selaku pihak penerbit kartu kredit dalam mewajibkan nasabah nya untuk menjadi tertanggung produk asuransi kartu kredit tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa diizinkan pemasaran mengenai produk asuransi kartu kredit tersebut oleh pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemasaran produk asuransi, kemudian moral hazard pun dapat meningkat dan tidak ada kewajiban dari bank baik secara umum maupun secara peraturan dalam mewajibkan nasabahnya untuk menggunakan produk tersebut.

---

In this thesis, it will observe about the newest product from insurance which is a credit card insurance. The problems occurred in the matter of discussing about the marketing procedure of the product by the credit card issuer, then will the moral hazard increase when using that product and also if the Bank as the credit card issuer had an obligation to obligate their customer to use the credit card insurance. This thesis is juridical normative, which the data collected was obtained from the studies literature and also the interview with related speakers. In the end of thesis conclude that the credit card issuer has allowed to promote the credit card insurance in accordance with the regulations about the insurance marketing. Then, as the results from interview, it is also concluded that the moral hazard can be increases in the use of credit card insurance, and Bank did not has an obligation either from generally or from the regulations to obligate their customer to use the credit card insurance."

"Ketergantungan warga negara Indonesia terhadap kartu kredit telah naik secara drastis dalam dekade terakhir ini. Hal ini mungkin menunjukan semakin bertambahnya masyarakat menengah di negara ini, tetapi sayangnya tidak semua pengguna kartu kredit sadar akan kewajiban utamanya untuk pembayaran. Di sisi yang lain, Bank-bank di Indonesia dihadapkan dengan banyaknya kendala untuk menyelesaikan pembayaran kartu kredit. Sehingga, bank-bank tersebut sering menggunakan debt-collector untuk secara efektif mendapatkan pembayaran. Dalam hukum Indonesia, debt collector memang tidak dilarang. Tetapi, banyak kasus dimana debt collector menggunakan metode yang mengikutsertakan gangguan, penyiksaan, intimidasi, serangan verbal maupun fisik, blackmails dan cara-cara lainnya. Cara-cara ini mungkin efektif dalam mendapatkan pembayaran. Tetapi hal ini diduga keras melanggar hak-hak konsumen terhadap kenyamanan, keselamatan dan keamanan yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Menyikapi kekhawatiran dari berbagai macam pihak tentang metode-metode yang digunakan oleh debt collector, Bank Indonesia telah memang membuat beberapa peraturan yang mengatur tentang penagihan hutang kartu kredit. Namun, dalam analisis yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini, peraturan-peraturan ini Penulis rasa tidak cukup untuk melindungi hak-hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

---

Indonesian citizens' reliance on credit card has tremendously increased in the last decade. This fact may suggest the growing number of middle-class citizens in this country, but not all credit card users realize their primary obligation to repayment. On the other hand, Indonesian banks are confronted with a myriad of legal obstacles in securing repayment from their customers. Given such obstacles, banks often resort to hire debt collectors to effectively seek for remedy.

Under Indonesian law, debt collectors are indeed not prohibited. However, many debt collectors have used various methods involving "harassment, abuse, intimidation, verbal and physical attacks, constant blackmails and many others" to secure their clients' right to repayment. These methods might be effective to forcefully acquire the repayment, but they substantially violate the credit card users' rights to comfort, safety and security enshrined in Article 4 of Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.

In response to various stakeholders' concern on the methods used by debt collectors, Bank Indonesia has indeed enacted some regulations governing debt collection practices. The most recent ones are Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/17/DASP. However, as will be elaborated in this writing that employs legal normative analysis, these newly enacted regulations are slightly insufficient to protect the credit card users' right to comfort, safety and security."

"Risiko kematian adalah suatu risiko yang tidak dapatdihadapi dengan kepastian. Untuk menghadapi kematian dengankepastian maka diadakanlah suatu perjanjian pertanggunganantara penanggung dan tertanggung dalam suatu lembagaperalihan risiko yang disebut sebagai lembaga asuransi.Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikanperlindungan terhadap pihak yang ditinggalkan (keluarga,ahli waris) bila seseorang meninggal dunia, baik secaratiba-tiba maupun sesuai dugaan. AJB Bumiputera 1912 sebagaisalah satu perusahaan asuransi jiwa memberikan fungsiproteksi dan fungsi investasi untuk mengatasi risiko yangdialami tertanggung melalui produk-produknya yaitu asuransijiwa kumpulan dan asuransi jiwa perorangan, dengan atautanpa hak pembagian laba. Dasar AJB Bumiputera 1912memberikan laba pada setiap pemegang polis adalah karenabentuk mutual yang dimilikinya sebagai badan usaha, dimanadalam konsep bentuk usaha mutual, setiap pemegang polisadalah pemilik perusahaan sehingga setiap pemegang polisberhak mendapatkan keuntungan/laba perusahaan dalam bentukreversionary bonus. Pembagian laba tersebut direalisasikanAJB Bumiputera 1912 pada setiap produk asuransi jiwa denganhak pembagian laba, khususnya pada produk asuransi jiwaperorangan, dengan cara: laba tersebut diberikan bersamaandengan uang pertanggungan ketika masa asuransi tertanggungberakhir, tertanggung meninggal dunia atau pada saattertanggung mengakhiri masa asuransinya sebelum masaasuransinya habis, dengan ketentuan polis tertanggung telahberjalan 2 tahun. Anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 danSyarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912 memberikankepastian dan kekuatan hukum atas pelaksanaan pembagianlaba tersebut."

"Transaksi perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, akan dapat terselenggar a dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan memerlukan perantara yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang merupakan pilihan yang tepat dalam memberikan bantuannya yang berupa pembayaran dengan pembukaan letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan perdagangan internasional dewasa ini , yakni sebagai suatu instrumen kredit dan sarana untuk melaksanakan dan menjamin pembayaran. Suatu letter of credit mencerminkan adanya komitmen dari sebuah bank untuk membayar kepada penjual barang atau jasa sejumlah uang tertentu , asalkan si penjual dapat menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan, yang membuktikan adanya pengi riman dan atau penyerahan barang-barang atau jasa d al am jangka waktu yang telah ditetapkan pula. Jadi letter of credit tidak lain adalah surat jaminan pembayaran dari bank. Dalam pelaksanaannya, peranan dan tanggung jawab bank sudah diatur dalam peratu r an yang bersifat internasional, walaupun dalam kenyataannya masih dapat disimpangi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu."