Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berbeda dengan konsep penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh adalah untuk keperluan penerimaan negara dan mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk redistribusi penghasilan, sedangkan tujuan penghitungan penghasilan benlasarkan SAK adalah memberi informasi kepada manajemen dan perbedaan antara UU PPh dan SAK. Selanjutnya dikaji pula apakah ketentuan UU PPh yang berbeda dengan SAK tersebut seyogyanya dipertahankan, dipertahankan dengan aturan tambahan secukupnya ataukah diusulkan untuk direformasi.Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa perbedaan antarapenghitungan panghasilan berdasarkan SAK dan PKP berdasarkan UU Pajak tidak dapat dihindarkan karena adanya perbedaan tujuan penyusunan laporan keuangan komersial dengan tujuan penyusunan laporan keuangan fiskal. Perbedaan pedakuan ata.s Bantuan atau Sumbangan, Hibah, Dividen, Penghasilan Dana Pensiun, Bunga Obligasi Reksa Dana, Penghasilan Modal Ventura, Piutang Tak Tertagih, Penyusutan/Amortisasi, Penelitian dan Pengembangan, Pembentukan dan Pemupukan Cadangan, Natura dan Kenikmatan, Entertinmen dan Jamuan Makan, Sanksi Administrasi!Pidana adalah oleh karena UU PPh memiliki pertimbangan dan pendirian yang berbeda dengan SAK.Perbedaan perlakuan UU PPh dengan perlakuan SAK atas Bantuan atau Sumbangan, Hibah, Penghasilan Dana Pensiun, Bunga Obligasi, Piutang Yang tidak dapat ditagih, penyusutan/amortisasi, penelitian dan pengembangan, pembentukan dan penupukan cadangan, natura dan kenikmatan, entertainmen/jamuan, sanksi administrasi pada prinsipnya sebaiknya dipertahakan tetapi diberi aturan tambahan secukupnya, sehingga tercipta kepastian hokum. Sedangkan atas deviden, penghasilan modal ventura diusulkan untuk direformasi"

"Pada era globalisasi sekarang ini, perekonomian Indonesia merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian dunia. Oleh sebab itu tidak mungkin kita dapat melepaskan diri dari percaturan ekonomi dunia dengan segala konsekuensinya. Krisis ekonomi Indonesia yang belum pulih sampai saat ini terutama sebagai akibat dari terdepresiasinya mata uang rupiah yang luar biasa.Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam rangka mencapai kemandirian mengalami pengaruh yang signifikan karena perubahan nilai tukar rupiah. Perubahan tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (ability to pay tax), khususnya pajak penghasilan. Dari sudut pandang akuntansi dan perpajakan perubahan nilai tukar akan menimbulkan masalah perlakuan selisih kurs.Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan, dipandang dari aspek akuntansi dan perpajakan. Dalam menentukan dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak ini harus memakai prinsip akuntansi yang lazim di indonesia (standar akuntansi keuangan), kecuali ketentuan perpajakan mengatur lain (dalam hal ini ketentuan perpajakan diprioritaskan). Selain itu, implementasi ketentuan perpajakan juga dibahas karena dapat mempunyai dampak yang luas dalam penerimaan pajak.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisn tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan cara mengadakan studi pustaka baik melalui Iiteratur akuntansi maupun peraturan perundang-undangan dan analisis data (informasi dan bahan-bahan) yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan yang mempunyai utang valuta asing dan kegiatannya didominasi transaksi impor dalam keadaan mata uang rupiah terdepresiasi akan menurun dan dalam keadaan mata uang rupiah terapresiasi akan meningkat. Sebaliknya, dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan yang mempunyai piutang dan aset valuta asing serta kegiatannya didominasi ekspor dalam keadaan mata uang rupiah terdepresiasi akan meningkat dan dalam keadaan mata uang rupiah terapresiasi akan menurun. Peningkatan atau penurunan penghasiian wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah dan potensi beban pajak penghasilan wajib pajak.Sementara itu disarankan agar setiap ketentuan perpajakan yang akan dikeluarkan pemerintah, terlebih dahulu dikaji secara mendalam dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat diminimalisasi dampak negatif baik bagi pemerintah maupun para wajib pajak. "

"Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang membentuk perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak atau book-tax different (BTD) dan menganalisis pengaruh BTD serta kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba. Penelitian ini menggunakan data panel dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan faktor pembentuk BTD mempengaruhi BTD secara signifikan. Uji persistensi laba menunjukkan bahwa BTD dengan besar dan/atau sumber yang berbeda memberikan pengaruh berbeda pula terhadap persistensi laba.Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga mengurangi persistensi laba kecuali saat perusahaan memiliki nilai BTD besar dan negatif karena aktivitas manajemen laba dan pajak.

---

The aims of this study are to examine the factors affecting book-tax difference (BTD) and analyze the influence of BTD and family ownership to earning persistence. This research use panel data with population of listed company in Indonesia Stock Exchange. The result shows significant correlation for all factors affecting BTD to BTD. Earning persistence test shows that both different value and/or sources in BTD give different implications to earning persistence.This research also find evidence that family ownership significantly influence the persistence of earning exclude when the value of BTD is large negative-coming from earning management and tax avoidance activity."