Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi telah membawa setiap negara di dunia ke dalam persaingan yang ketat. Hal ini yang memicu pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dianggap sudah ketinggalan jaman, dimana dalam undang-undang tersebut tidak dimungkinkan peranan badan usaha lain selain pemerintah untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 2002 mengesahkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru, yang membuka peluang bagi koperasi, swasta, maupun badan usaha lain untuk ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik. Namun ternyata undang-undang ini menimbulkan banyak reaksi negatif dari masyarakat, terbukti dari diajukannya tiga permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa undang-undang lainnya. Setelah melalui proses pesidangan yang panjang, akhirnya pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah kembali Undang-Undang Ketenagalistrikan yang lama. Pembatalan ini tentunya membuat penyediaan tenaga listrik untuk umum kembali ke semangat sentralisasi yang hanya dikuasai oleh PLN sehingga mengesampingkan semangat antimonopoli dan memupuskan harapan terciptanya persaingan usaha yang sehat, harapan adanya persaingan harga yang kompetitif dan peningkatan pelayanan yang diidam-idamkan oleh rakyat selaku konsumen listrik gagal tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebut maka kiranya pemerintah kembali merancang suatu undang-undang yang dapat berdampingan dengan UUD 1945 dan undang-undang lain serta tetap berpihak kepada rakyat."

"Sejak diberlakukannya UU 19/1960 dimana ditentukan hanya ada satu kategori perusahaan milik negara pemerintah telah melakukan beberapa langkah restrukturisasi BUMN. Langkah mendasar pertama adalah pengklasifikasian perusahaan negara berdasarkan sifat dan fungsi kegiatanya menjadi Perjan Perum dan Persero yang dituangkan dalam UU 9/1969. Langkah perbaikan berikutnya adalah mengenai Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMN yag tertuang dalam Inpres No. 5/1988 dan ditindak lanjuti dengan SK Menkeu No. 740/1989 dan No. 741/1989 mengenai ketentuan-ketentuan peningkatan efisiensi dan produktifitas yang didalamnya termasuk satu sistem evaluasi kinerja.Sementara itu perbaikan institusional usaha penyediaan tenaga listrik dimulai tahun 1972 dengan terbitnya PP No. 18/1972 tentang perusahaan umum listrik negara. Perbaikan berikutnya terjadi tahun 1994 mengenai perubahan status PLN dari Perum menjadi Persero berdasarkan PP No. 23/1994. Dengan perubahan status tersebut PLN tidak lagi mempunyai tugas pemerintahan tetapi fungsi PLN berubah menjadi menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus meraih keuntungan berdasarkan prinsif pengelolaan perusahaan.Studi ini mengukur indeks efisiensi teknik dan indeks efisiensi biaya usaha penyediaan tenaga listrik sebelum dan sesudah perubahan status hukum PLN menjadi persero. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur indeks efisiensi adalah dengan menguji fungsi produksi maupun fungsi biaya penyediaan tenaga listrik oleh PLN.Hasil studi menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 10% efisiensi PLN secara teknik memang telah berubah signifikan sedangkan secara biaya tidak ada perbedaan. Diantara faktor yang mempengaruhi indeks efisiensi teknik adalah ukuran unit pembangkit rata-rata faktor kapasitas rasio elektrifikasi dan porsi pembangkit termal.Selanjutnya efisiensi biaya sangat dipengaruhi oleh harga jual (tarif) listrik rata-rata harga satuan bahan bakar minyak rata-rata dan harga pembelian listrik swasta.Berdasarkan hasil kajian tersebut maka apabila efisiensi teknik maupun efisiensi biaya PLN ingin lebih ditingkatkan di masa datang hal-hal berikut perlu dilakukan: (i) ukuran unit pembangkit rata-rata (average unit size) perlu diperbesar (ii) faktor kapasitas (capasity factor) perlu dinaikkan (iii) porsi pembangkit termal (thermal generation share) perlu dikurangi (iV) program sosial listrik pedesaan (rasio elektrifikasi) perlu ada pemisahan yang tegas antara misi sosial dan misi bisnis perusahaan (v) harga jual (tarif) listrik perlu disesuaian pada nilai keekonomiannya (Vi) harga pembelian bahan bakar minyak perlu dicari alternatif pasokan dari pasar internasional guna menekan harga pembeliannya yang selama ini dipasok oleh Pertamina (Vi) harga pembelian listrik swasta perlu dinegosiasi ulang."

"Tesis ini membahas efisiensi teknis relatif pengusahaan tenaga listrik PT PLN (Persero) secara regional dengan menggunakan data panel dari 12 (dua belas) wilayah usaha selama 7 tahun, yaitu 2002-2008. Metode pendekatan melalui estimasi fungsi produksi frontier stokastik Cobb-Douglas dengan spesifikasi model Battese & Coelli (1995). Skor efisiensi teknis PLN cenderung stabil, dimana Jawa Bali memiliki skor efisiensi tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, sementara sebagian besar wilayah timur Indonesia memiliki skor efisiensi di bawah skor rata-rata. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi inefisiensi teknis adalah faktor-faktor yang berada di sisi pembangkitan. Di sisi elastisitas skala produksi PLN selama tahun pengamatan menunjukkan adanya decreasing return to scale.

---

This thesis discusses the relative technical efficiency of the PT PLN (Persero) by using panel data from 12 (twelve) business area for seven years, ie 2002-2008. The exercise conducted by using the estimation of Cobb-Douglas stochastic frontier production function with specification of Battese & Coelli model (1995). PLN's technical efficiency scores tend to stable, where the Java-Bali had the highest efficiency score compared with other areas, while large parts of eastern Indonesia have efficiency scores below the average score. Significant factors affecting technical inefficiency were factors in the generation side. On the production side of the scale elasticity of supply during the year showed that there is decreasing returns to scale."

"Dalam era globalisasi, terutama saat ini di mana dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indoensia belum dapat diatasi sepenuhnya, setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kinerja perusahaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melepaskan aset perusahaan yang dianggap atau dibuktikan memiliki potensi untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu terjadi di dalam perusahaan dan menggantinya dengan asset baru yang dapat lebih menguntungkan. Rencana pelepasan asset perusahaan juga menjadi pertimbangan Pertamina yang mendapatkan hak untuk mengelola pengadaan bahan bakar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengambilalihan pembangkit listrik tenaga uap di kilang minyak Balongan tersebut oleh pihak ketiga, yang kemungkinan besar adalah sebuah perusahaan swasta, Pertamina dapat lebih memusatkan perhatian pada masalah lain yang lebih penting dan dengan demikian merupakan peningkatan efisiensi bagi pihak Pertamina karena pengelolaan peralatan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawah Pertamina. Selain itu, Pertamina juga ingin memperoleh dana segar untuk ditanamkan pada investasi lain yang dianggap lebih menguntungkan. Konsekuensi yang dihadapi karena pelepasan yang dilakukan adalah hilangnya sumber produksi listrik yang sangat diperlukan di unit-unit lain di seluruh kilang minyak Balongan. Maka Pertamina juga perlu mempertimbangkan alternatif untuk terus mempertahankan pembangkit listik tenaga uap ini sebagai asset yang berpengaruh terhadap kelangsungan produksi. Dengan mengolah semua data finansial dan membandingkan aliran kas kedua alternatif tersebut, ditambah dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, dapat dilakukan analisis mengenai kelayakan pelepasan pembangkit listrik agar Pertamina danpihak ketiga tidak merasa dirugikan. Keputusan akhir merupakan pertimbangan hasil analisis berdasarkan kriteria yang diinginkan."

"ABSTRAKStruktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing.Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas.Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar.Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui:- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar;- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan.Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT

Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing.

Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test.

Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period.

If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by:

- extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency;

- extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees.

The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply.

JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94."

"Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power.

Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN.

With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation.

The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply."