Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pengembalian kredit bank yang macet menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat oleh masyarakat kita. Masalah kredit yang macet tidak boleh diabaikan. Karena bank beroperasi atas asas kepercayaan, yaitu kepercayaan atas dana yang dititipkan, data-data keuangan milik masyarakat dan kepercayaan dari nasabah yang memperoleh kredit. Melihat pentingnya memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, maka perlu dituntut karakter yang tinggi dari para pengelola bank termasuk auditor internal bank atau juga disebut bank auditor. Pada dasarnya kegiatan bank meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu menerima simpanan dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran. Tetapi bidang perkreditan merupakan kegiatan perbankan yang mempunyai proporsi asset yang besar di bandingkan kegiatan lainnya. maka dari itu dalam melaksanakan kegaiatannya, bank auditor seharusnya memberikan perhatian yang besar pada bidang perkreditan, agar asset bank yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimalnya oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa mendapat halangan kredit macet. Resiko kegagalan kredit menyangkut karakteristik finansial maupun nonfinansial. Walaupun tidak dapat dihindari, perlu upaya untuk meminimalkan resiko ini. Untuk meminimalkan resiko tersebut peranan fungsi internal auditing dan internal control diharapkan dapat meminimisasi kredit macet. Dalam upaya meminimisasi resiko kredit macet, fungsi internal auditing harus memiliki kedudukan, kemampuan, dan karakter tertentu, sehingga fungsi ini dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Di samping itu internal control bank yang bersangkutan dalam bidang perkreditan tersebut juga harus mendukung pengendalian kredit. Internal control meliputi prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan instruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem operasi telah berjalan ke arah pencapaian tujuan. Untuk meminimisasi kredit macet, fungsi internal auditing dan internal control suatu bank perlu dikaji apakah telah ada, jika telah ada apakah telah berjalan sebagaimana harusnya. Jika belum ada perlu dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga fungsi internal auditing dan internal control dapat berjalan secara efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meminimisasi kredit macet. Karya akhir ini menekankan upaya meminimisasi kredit macet bank pemerintah, karena berdasarkan data yang diketahui bank pemerintah lebih rawan mengalami kredit macet daripada bank non-pemerintah."

"ABSTRAKPasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi.Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik saja.Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor :213/229/85/II/Um.Tu/Pdt. tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah :1. apakah untuk suatu grosse akta dapat ditambah dengan syarat lain selain kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetentu;2. Apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank.Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara.Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotik tidak terdapat masalah yang besar karena telah mempunyai peraturan yang lengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap."