Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil(INKOPSYAH BMT) adalah koperasi sekunder yang beranggotakanBMT-BMT Primer. INKOPSYAH BMT didirikan pada satuan wilayahseluruh Indonesia yang layak usaha, merupakan penguatanjaringan sekunder BMT didasarkan pada prinsip pemanfaatanpeluang dan kelayakan usaha atau jaringan kerjasama antarBMT. Peran dan fungsi INKOPSYAH BMT pada anggota hanyasejauh memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja. UndangundangNomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakanbahwa peran dan fungsi koperasi terhadap anggota adalahmemajukan kesejahteraan anggota. Hal itu dikarenakandidalam undang-undang tersebut anggota adalah sebagaipemilik dan pengguna jasa koperasi sehingga anggotamempunyai posisi yang sentral dalam badan usaha koperasi.Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut, maka skripsi inimengetengahkan permasalahan fungsi dan peran INKOPSYAH BMTterhadap anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penulisan skripsi inimetode penelitian yang digunakan adalah penelitiankepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan penelitianlapangan dengan cara wawancara langsung. Tipe penelitiandalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkanuntuk memberi gambaran tentang peran dan fungsi INKOPSYAHBMT terhadap anggota dalam praktek dengan perbandinganketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian. Dari penelitian disimpulkanbahwa INKOPSYAH BMT dalam kegiatan usahanya tidakmengedepankan hak-hak anggota sebagai pemilik dan penggunajasa koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal inidipengaruhi oleh adanya modal penyertaan dan modal pinjamandari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sehinggapengelolaan INKOPSYAH BMT tidak lagi mandiri sebagaimanaprinsip koperasi mandiri."

"ABSTRAKTujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sejauhmana tanggung jawabpengurus koperasi terhadap pinjaman anggota khususnya tentang kewajiban dantanggung jawab pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) bila anggotawan prestasi. Dengan menganalisis kasus pada pemberian pinjaman/pemberian kreditKoperasi Pegawai Departemen Agama atau disingkat KOPDA adalah salah satu koperasiyang dibentuk karena profesi. Dalam menjalankan fungsi sebagi lembaga ekonomi,KOPDA menyelenggarakan usaha dan kegiatan sosial ekonomi seperti membentuk unitusaha simpan pinjam, unit usaha pedagangan, unit usaha pelayanan jasa dan unit usahalain yang sah.Kegiatan usaha simpan pijam adalah salah satu usaha KOPDA yang sangat diminati olehanggotanya, jika teijadi pinjam meminjam uang akan menimbulkan hak dan kewajibanantara kedua belah pihak. Di lain pihak dalam hal ini pengurus mempunyai tanggungjawab terhadap pemberian pinjaman/kredit kepada anggotanya, dan anggota yangmeminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabiladalam pemberian pinjaman ini tidak tertib administrasi atau tidak mememenuhi proseduryang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang menyangkutkewaj iban dan tanggung terhadap pemberian pinjaman tersebut dan apabila anggota wanprestasi dalam rangka melaksanakan kewajibannya.Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dan empiris, yangmengacu pada norma-norma hukum y an terdapat dalam peraturan perundang-undangantentang perkoperasian dan doktrin ulira vires; serta melalui wawancara langsung denganpihak-pihak terkait dalam hal ini pengurus, karyawan dan anggota KOPDA, serta pejabatdan staf di lingkungan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan U KM yangmenghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analistis. Kesimpulan pemecahan masalahdalam tesis ini, adalah bahwa pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badanhukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukumdan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, bertanggung jawab atas teijadinyapeijanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi danperbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian padakoperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturanpertanggungjawaban pengurus koperasi. Dalam hal pengurus melakukan tindakan yangmelebihi kewenangannya (ultra vires) sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar, makadibutuhkan otoritas pengawasan yang secara terus menerus terhadap aktifitas pengurusdalam usahanya mengelola koperasi.

---

ABSTRACTPurpose of writing this thesis is to analyze how far responsibility manager of cooperationto member loan especially about obligation and responsibility manager employeeCooperation of Religion Department (KOPDA) if when member of achievement. In thiscase gift lender/vesting credit at the Employee Cooperation of Religion Department orshortened KOPDA is the one of cooperation to build by profession. In implementingfunction as economy institute, KOPDA carries out business and social economic activityjust like as forming saving and loan business unit, commerce business unit, business unitof service activities and other business unit.The activity saving and loan business is the one effort KOPDA a real enthused by hismember, it’s happened to loan the money will generate rights and obligations betweenboth parties. On the other this case manager have a responsibility to give a credit for theirmember, and borrowing member particularly must fulfill clauses which has beendetermined. If in this lending not administration order or doesn't fulfill procedure whichhas been determined. This thing will generate problems concerning obligation andresponsibility manager to the lending and if member of achievement for to do theobligation.By using method of research which the yuridis nonnatif and empiric, is referring to lawnorms there is in legislation of co-operation and doctrine of ultra vires, and throughdirect interview with related sides in this case manager, employee and member ofKOPDA, and official and staff in area Ministry of State Business Cooperation and UKMwhich the results answer which the evaluatif-analistic. The conclusion o f troubleshootingin writing of this thesis, be that official member as peripheral organization froma legal cooperation, the authority given to do law actions and law efforts for on behalf ofcooperation, responsibility to the agreement to borrow the money with member of othercooperation and the other action, if the action to come a loss risk at cooperation, this rulebased on article 34 Number 25 the 1992 year’s about cooperation, taken as the leader inthe of arrangement of responsibility of member cooperation.In this case the members of conducting action exceeding the authority (ultra vires) asgiven by statutes, so it’s need a continually controlling authority to activity manager inbusiness managing cooperation."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui koperasi dan cermin kesejahteraan anggotanya melalui laporan keuangan dan fungsi koperasi. Penelitian dilakukan pada satu Koperasi yang didirikan pada tahun 1961 dan jumlah anggota pada tahun 1994 berjumlah 412 anggota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif.Dari hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa koperasi dapat melaksanakan fungsinya seperti yang dimuat dalam undang-undang perkoperasian tahun 1992 tetapi selain itu selama empat tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 laporan keuangan menujukan kurang benar dan kurang tepat. Kondisi seperti ini disebabkan ada beberapa pola perhitungan dalam Buku Besar yang tidak mengikuti prinsip akuntansi namun demikian posisi keuangan koperasi cukup baik, petunjuk ini diperoleh melalui analisa keuangan. Cermin kesejahteraan anggota ternyata tidak dapat digambarkan melalui laporan keuangan khususnya Neraca dan Sisa Hasil Usaha tetapi dapat diperoleh melalui lampiran-lampiran perhitungan sehingga pada suatu waktu dapat terjadi koperasi mengalami kerugian dan anggota mendapatkan laba. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan anggota koperasi dan koperasi dalam posisi yang sama, dimana anggota adalah pengusaha sapi perah dan koperasi memberikan fasilitas usaha ternak yang orientasinya kesejahteraan untuk anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya itu koperasi tetap harus mampu memperoteh laba agar aktivitas usaha dapat terus berjalan.Dari Penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Koperasi yang dahulu didirikan oleh para anggotanya sekarang, mampu melaksanakan fungsi koperasi bagi para anggotanya yaitu kesejahteraan."

"Perangkat organisasi koperasi merupakan bagian-bagian  yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan sebuah koperasi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengurus dan badan pengawas koperasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memperhatikan bahwa rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kuasa tertinggi pada koperasi. Di dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.SPT terdapat suatu permasalahan yaitu berupa penyelenggaraan  rapat internal para pengurus dan badan pengawas koperasi Harapan Abadi yang menghasilkan keputusan perubahan besaran Sisa hasil Kebun (SHK) yang didapatkan oleh anggota koperasi yang tidak menjual lahan plasmanya tanpa adanya pengetahuan dan persetujuan dari para anggota Koperasi Harapan Abadi.

---

Cooperative organizational devices are the parts that have a very important role to run a cooperative. In carrying out its duties and authorities, cooperative boards and supervisors must comply with the provisions of Indonesian Laws and noticed that the meeting of members is a cooperative organization which holds the highest authority in the cooperative. In the verdict number 88/Pid.B/2013/PN.SPT there is a problem that is the holding of internal meetings of the boards and the supervisory body of the Harapan Abadi cooperative which resulted in the decision to change the value of Sisa Hasil Kebun (SHK) obtained by members of the cooperative who did not sell their plasma land without the knowledge and approval of the members of the Harapan Abadi cooperative."

"Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum berarti kegiatan yang mempunyai cakupan luas dan kompleks berhubungan dengan berbagai aspek termasuk ekonomi. kesejahteraan umum yang berkaitan dengan ekonomi diatur lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945."

"Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term "saving", the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital."