Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 perbankan menduduki posisi kritis yang secara umum disebabkan oleh dua hal yakni pertama, deregulasi bidang perbankan yang terlalu mamberikan kemudahan bagi bank-bank disertai kurangnya pengawasan pemerintah untuk menjalankan deregulasi tersebut dan kedua yaitu timbulnya kredit macet yang besar akibat faktor yang pertama tadi. Untuk mengatasi hal tersebut Bank Indonesia menyarankan agar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan tindakan terhadap bank-bank umum peserta rekapitalisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1989 tentang program rekapitalisasi bank Umum, yang bertujuan rnembantu meningkatkan permodalan bank Umum. Dalam rangka pelaksanan program rekapitalisasi bank Umum itu rnaka pemerintah memandang perlu dilakukan rekapitalisasi terhadap Bank Dalam Penyehatan yang berstatus Bank Take Over (BTO) yaitu Bank Dalam Penyehatan yang pengoperasian serta pengendaliannya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.Dengan kewenangan yang dimilikinya itu BPPN melakukan merger terhadap Bank-Bank Take Over yang diperkirakan tidak dapat memenuhi rasio kecukupan modal 8 persen pada akhir tahun 2001 dengan bank lain yang rasio kecukupan modalnya lebih baik sehingga dapat diperoleh bank yang lebih solid, tangguh dan sehat, yang kemudian diharapkan dapat mengakhiri krisis perbankan saat ini. Untuk dapat mencapai tujuan diatas maka BPPN mengadakan merger antara Bank Danamon dan Delapan Bank Take Over; Bank Tiara, Bank Duta, Tamara Bank, Bank Jaya, Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank Nusa Nasional, dan Bank Risyad Salim Internasional."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani maupun sebagai pengusaha agribisnis. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani atau pengusaha agribisnis dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan. Disisi lain dari sektor perbankan masih mempunyai anggapan bahwa sektor pertanian atau agribisnis adalah sektor yang bersifat high risk. Hal ini dikarenakan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM, melalui Jaminan Resi Gudang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai kreditur pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Terbatasnya peranan Perbankan nasional dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait erat dengan implementasi dan perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia.Pelaksanaan Sistem Resi Gudang saat ini di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya Sistem Resi Gudang tersebut. Dalam Pelaksanaannya masih ada permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang hak jaminan, yaitu mengenai kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian yang menjadi obyek jaminan dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga parate executie.Sebagai saran dari hasil penelitian adalah perlunya peranan pemerintah dalam sosialisasi Sistem Resi Gudang dan manfaatnya bagi pembiayaan Modal Kerja, kepada masyarakat luas dan lembaga pembiayaan, melakukan pembangunan yang merata diberbagai wilayah Indonesia terhadap proyek-proyek Sistem Resi Gudang, sarana dan infrastrukturnya, meningkatkan kelembagaan yang menunjang berjalannya Sistem Resi gudang. Bank perlu melakukan mitigasi Resiko untuk mengatasi keraguan atas keabsahan perolehan barang, serta perlunya pemahaman yang komprehensif dari penegak hukum terhadap lembaga parate executie sebagai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak jaminan kebendaan.

---

ABSTRACTThe Republic of Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or enterpreneurs in line with crops. The problem that they?re facing in enlarge their market is capital. One side, the banking sector still has the notion that agriculture or agribusiness sector is a high risk business. This is due to various reasons, such as, the feasibility of the business to be financed, the repayment capacity and collateral or security problems. Therefore, on July 14, 2006 the Government and the House of Representatives of Indonesia has passed Undang-Undang No.9 of 2006 About Warehouse Receipt System, that the objective is to assist UKM entrepreneurs difficulties in fulfill their working capital needs and provide legal protection for banking financial institutions in disbursing working capital loans to UKM entrepreneurs, through Warehouse Receipt Security.This research objective is how to determine the development of Warehouse Receipt System Implementation in associated with the Warehouse Receipt Security financing by Banks in Indonesia, legal protection for banks as creditors and the problems faced by banks as a creditor with the Warehouse Receipt Security Rights. The Research methods used in the context of this research is normative legal research methods with qualitative data analysis. The national banks role in providing credit facilities to guarantee Warehouse Receipt is closely related to the implementation and development of Warehouse Receipt System in Indonesia.The Implementation of Warehouse Receipt System in Indonesia recently is still in level of refinement and development of infrastructure and institutional support operation of the Warehouse Receipt. At the Implementation, theres problems faced by banks as collateral rights holders, and the object of security and guarantee execution of goods through parate executie institutions that still have potential problems in the implementation, especially about the validity of the goods and related procedures that guarantee the execution of the goods.The recommendation for this research is the need for government's role in the socialization of the Warehouse Receipt Security Rights to the public and financial institutions, make equitable development in various areas of Indonesia projects Warehouse Receipt System, facilities and infrastructure, enhance institutional support of the warehouse receipts system operation and Banks have to mitigate the risks to overcome doubts about the validity of the acquisition of goods, and the need for a comprehensive understanding of the law enforcement agencies as parate executie privilege granted by law to guarantee the rights holder material."

"Sebagaimana halnya perusahaan biasa, perbankan menghadapi adanya risiko usaha dalam menjalankan kegiatannya. Manajemen risiko, dalam hal ini, dapat digunakan oleh perbankan da1am mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh perbankan adalah Metode "Asset/Liability Management", yaitu: pengelolaan daripada neraca perbankan disesuaikan dengan kondisi perbankan saat ini dan dengan perkiraan waktu akan datang. Metode analisa yang digunakan dalam pernbahasan skripsi ini adalah analisa kepustakaan, dan selanjutnya masing-masing pendekatan yang ada diterapkan secara langsung kedalam kondisi perbankan di Indonesia (sekarang dan perkiraan) dan kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi yang benar-benar terjadi. Adapun untuk risiko yang dianalisa secara mendalam, dari tiga risiko utama yang dihadapi perbankan: risiko tingkat suku bunga, kredit, dan likuiditas, adalah risiko tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena selain terjadinya perubahan tingkat suku bunga tidak dapat diperkirakan dengan mudah, adanya perubahan tingkat suku bunga juga mempengaruhi besarnya tingkat risiko kredit dan likuiditas. Dari hasil analisa risiko tingkat suku bunga yang dilakukan baik dengan analisa gap maupun duration, didapatkan bahwa kondisi neraca perbankan di Indonesia untuk tahun 1992 - 1993 berada dalam kondisi yang baik terlihat pada kondisi perbankan Indonesia di tahun 1993. Demikian Pula halnya untuk tahun 1993-1994 terutama jika dihubungkan dengan adanya perkiraan akan turunnya tingkat suku bunga di tahun 1994. Akan tetapi perbankan diharapkan agar tetap berhati-hati terutama dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko kredit yang diakibatkan oleh adanya pengelolaan kredit yang salah pada periode sebelumnya."

"Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company.

---

The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how tofind those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation's ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law. Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try tofind the problem-solving in the existing legal."