Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakky Purnama Dar wis, 0587000708, Lelang sebagai bagian dari pelaksanaan Hak perum pengadaian Di Cabang Depok, 1992. Lelang merupakan alat pembentuk jual beli yang digunakan di Perum Pegadaian sebagai alternatif terakhir bagi pelunasan pinjaman dan bunga yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar juga oleh debitur. Permasalahan mengenai bagaimana proses lelang yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Depok cukup rumit untuk dibahas dari sudut pandang hukum . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian keputusan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dasar terjadinya Ielang itu sendiri karena adanya pemberian kredit oleh Perum Pegadaian dengan jaminan benda bergerak. Bentuk jaminan tersebut pada kenyataanya tunduk pada hukum gadai yang diatur pada Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selain bentuk lelang yang ada pada hukum gadai ada pula bentuk lelang yang dilakukan di kantor Lelang Ngara. Faktor pandangan masyarakat terhadap lelang juga merupakan factor yang menentukan jalannya lelang di Perum Pengadaian. Masyarakat selalu tertarik untuk ikut serta dalam pelelangan hanya karena informasi yang kurang serta rasa malu yang tinggi menyebabkan peserta lelang sedikit jumlahnya, hal ini dapat dilihat banyaknya titipan yang dibawa oleh peserta lelang yang hadir dalam pelelangan."

"Kebutuhan akan perumahan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penduduk, Pemerintah melalui program kerjanya telah merencanakan target pembangunan perumahan di Indonesia agar nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Peranan Bank selaku pendana (Financier) yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah melalui faslitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dana yang diperoleh Bank untuk membiayai fasilitas KPR yang berjangka panjang umumnya adalah berasal dari dana-dana berjangka pendek, seperti Deposito, Tabungan dan lainnya. Kesulitan untuk mendapat dana jangka panjang membuat Lukiditas Bank menjadi terganggu, terjadilah mismatch terhadap pendanaan KPR. Pemerintah telah lama memikirkan hal tersebut dimulai pada tahun 1993 dengan dibentuknya team dengan bantuan USAID, hingga tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan peraturan SK Menkeu No. 1321KMK.01411998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan dan akhirnya pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan_Hak Tanggungan sebagai satu-satu lembaga jaminan hak atas tanah di Indonesia merupakan suatu lembaga jaminan yang sering dipergunakan, selain lembaga jaminan lainnya oleh Bank selaku Pemberi Kredit (Kreditur) karena memberikan rasa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Kreditur sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk dalam pemberian fasilitas KPR. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai secara yuridis, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur, dengan dilakukan eksekusi atas Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Secara prinsip Hak Tanggungan tidak mengalihkan kepemilikan terhadap obyek HT.Lembaga pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia diilhami oleh lmbaga pembiayaan perumahan (Home Financing) dengan jaminan (baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti property) yang sudah berjalan di negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, dengan terminologi Secondary Mortgage. Mortgage ataupun Secondary Mortgage dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon/Common Law, sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa KontinentaflCivi1 Law sekalipun tetap menerima pengaruh sistem hukum Anglo Saxon/Common Law. Mortgage merupakan Hak Jaminan dalam sistem hukum Anglo Saxon/Common Law yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadikannya sebagai jaminan ataupun menguasai atau memiliki obyek mortgage termasuk mortgage itu sendiri, sehingga dalam transaksi Second Mortgage dapat dijual kepada pihak lain melalui proses sekuritisasi (Mortgage Securitation). Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SMF) di Indonesia dapat dilaksanakan dalam pembiayaan sekunder perumahan terhadap obyek jaminan hak atas tanah yang dibebani HT melalui proses peralihan kumpulan piutang KPR dengan akta Cassia. Sesuai dengan sifatnya sebagai assesoir dari Perjanjian pokok, maka Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia juga turut beralih dan telah diatur dalam Pasal 1 6 UUHT tentang peralihan HT.Peranan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sangatlah penting, dimarta akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur bare yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang HT, akan tetapi proses dan pelaksanaan peralihan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan SMF bagi pembiayaan sekunder perumahan Indonesia ternyata banyak menemui kendala-kendala yang sangat berarti sehingga pelaksanaanya belum dapat berjalan optimal sebagaimana yang akan diharapkan."

"ABSTRACTAkhir-akhir ini sistem transaksi jual beli dalam dunia usaha telah mulai memasyarakat di Indonesia. Banyak barang-barang kebutuhan baik yang sifatnya pokok maupun yang bersifat suplemen dijual secara kredit. Masyarakat, khususnya golongan menengah seperti para pegawai negri dan para karyawan perusahaan yang membutuhkan barang-barang seperti kompor, mesin cuci, kipas angin, audio system, video system, komputer bahkan motor, mobil serta rumah dapat memilikinya dengan hanya membayar down payment dan mencicil sisa harganya kepenjual. Penyebab dari pola transaksi secara kredit ini selain memang merupakan gaya bisnis modern, diakibat kan juga oleh rendahnya daya beli masyarakat karena kecil nya tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa sulit sekarang ini."