Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan diperkenankannya upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas. Meskipun dalam undang-undang dilarang namun pada praktiknya tetap diperkenankan dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut sebagai putusan bebas murni. Hal ini disebabkan karena terdapat keterkaitan antara kualifikasi putusan bebas dan alasan-alasan permohonan kasasi yang ditentukan undang-undang sehingga dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut dapat terpenuhi pula alasan-alasan permohonan kasasi. Mengingat banyaknya pemikiran yang berbeda mengenai hal ini maka Penulis melakukan kajian terhadap beberapa kasus. Pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh suatu garis batas yang jelas mengenai diperkenankannya permohonan kasasi terhadap putusan bebas."

"Ketentuan Undang-undang melalui Pasal 67 dan 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyatakan melarang dilakukannya upaya hukum baik banding maupun kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Hakim pada pemeriksaan tingkat pertama. Namun dalam prakteknya ketentuan Undang-undang tersebut dinilai terlaku riskan untuk diterapkan di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang memerintahkan untuk mengeluarkan Yurisprudensi untuk membuka pintu upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Berselang beberapa hari kemudian keluarlah putusan Mahkamah Agung pertama pasca berlakunya KUHAP yang mengabulkan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa. Putusan tersebut kemudian dalam prakteknya diikuti dan dijadikan Yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung. Dengah demikian Yurisprudensi telah dijadikan dasar bagi Hakim untuk melakukan praktek yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Dalam skripsi ini dibahas dua pokok permasalahan terkait dengan hal tersebut, yaitu: pertama menjawab apakah menurut sistem hukum indonesia Yurisprudensi dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus suatu perkara, hal ini akan terkait dengan peran dan kedudukan Yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia. Kedua, menjawab pertanyaan apakah yurisprudensi dapat dijadikan dasar untuk melakukan praktek yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang seperti dalam praktek pelaksanaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut."

"Korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas ke dalam seluruh aspek masyarakat. Setiap kali ada putusan bebas bagi terdakwa kasus korupsi apalagi yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah masyarakat langsung bereaksi. Hati nurani mereka seperti terusik mendengar ada terdakwa kasus tindak pidana korupsi ratusan miliar bebas melenggang. Terhadap putusan bebas ini, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan bebas tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung selaku Judex Jurist atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Untuk menentukan apakah putusan Judex Facti itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, Judex Jurist memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penilaian Judex Jurist terhadap putusan Judex Facti yang membebaskan terdakwa didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Judex Facti tersebut adalah bukan putusan bebas murni dan Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut. "

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang pengumpulandatanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapanarasumber yang berkompetensi. Mengingat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP,terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, artinya Upayahukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah sebagaiterobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran. Demikeadilan dan kepastian hukum, putusan hakim harus dapat dikoreksi untukdiperbaiki atau dibatalkan apabila dalam putusannya terdapat kekeliruan ataukekhilafan hakim. Hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi suatu putusanhakim apabila ada kekhilafan atau kekeliruan melalui upaya hukumnya. KUHAPtelah menetapkan larangan berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukanupaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jaksa Penuntut Umum mengajukanupaya hukum terhadap putusan bebas, berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butirke-19 lampiran keputusan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa “terhadapputusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapatdimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam praktekperadilan pidana, dikenal adanya Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas TidakMurni. Dalam hal kasasi terhadap putusan bebas, dalam memori kasasinya,Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni dengan menjelaskanalasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murnidari suatu putusan bebas tersebut yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1)KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilantelah melampaui batas wewenangnya. Terdapat korelasi antara pembuktian bebastidak murni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan pertimbangan hukumHakim kasasi yang menerima kasasi Penuntut Umum, karena yang berwenangmenilai putusan bebas murni atau bebas tidak murni adalah Mahkamah Agungsebagai pengadilan tertinggi (judex juris).

---

ABSTRACTThis Study uses normative legal research, which collecting of data is by libraryresearch and interview with several competent resource persons. Considering thatdraft Article 244 of Criminal Code Procedures (KUHAP), the Acquittal is unableto be filed for legal effort of cassation, this means Legal Effort of Cassation ByPublic Prosecutor Towards Acquittal is as legal penetration in the effort to have ajustice and truth. In the name of justice and legal certainty, the decision of judgeshall be able to correct for improvement or cancellation in case in its decisioncontains error or mistake of the judge. The law provides facility to correct adecision of the judge in case it has error or mistake through its legal effort.KUHAP has stipulated a prohibition related to the authority to submit the LegalEffort of Cassation By Public Prosecutor Towards Free Verdict. Public Prosecutorsubmits the legal effort towards free verdict, based on the Decree of the Ministerof Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dated the 10th of December1983 regarding Supplement to Implementing Guidance of KUHAP (TPPKUHAP), in point 19 of the attachment of its decree that principally states that“toward Acquittal is unable to request an appeal, but based on the situation andcondition, in the name of law, justice and truth, the acquittal can be requested forcassation”. This matter will be based on the jurisprudence. In the criminaljudicature practices, it is known Absolute Acquittal and Non-absolute FreeVerdict. N the case of cassation towards free verdict, in memory of its cassation,the Public Prosecutor shall be able to prove that the decision punished by theDistrict Court is non-absolute acquittal by mentioning the reasons as theconsideration basis, in which the nature of non-absolute of a acquittal referring tothe provision in Article 253 paragraph (1) KUHAP namely is it correct the lawand regulation is not applied or improperly applied, is it correct the way to trial isnot carried out in accordance with the provision of the Law and is it correct thecourt has over authority limit. There is correlation between proof of non-absolutefree by Public Prosecutor towards acquittal by legal consideration of CassationJudge who receive the cassation of Public Prosecutor, because the competentauthority to decide the absolute acquittal or non-absolute acquittal in the SupremeCourt as the highest court (judex juris)."