Ditemukan 140640 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 1997
S21944
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Insan Akbar P.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22633
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1993
S41065
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Purba, Taryono
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
S39312
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Umar Wirahadi Kusuma
"Kemampuan kerja (derating) motor induksi berdasarkan standar internasional NEMA (National Electrical Manufacturers Association) dapat di hitung melalui ketidak seimbangan fasa nya. Pada studi kasus ini, kemampuan keraja motor karena ketidak seimbangan fasa berdasarkan NEMA dibandingkan dengan hasil perhitungan bersarkan data pengukuran.
Based on standard of NEMA (National Electrical Manufacturers Association), the derating of induction motor due to voltage unbalance can be calculated. In this case study the derating of induction motor is compared to calculation based on measurement."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
S42306
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Debby Naztty Pratiwi
"Skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk yang dihasilkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan pidana Indonesia, pengaruh alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta bagaimana hakim agung menyikapi alat bukti yang minim dan pengaruhnya terhadap putusan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID.SUS/2011. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas sehingga peran aktif hakim dalam menggali persesuaian antara alat bukti lainnya sangat besar. Persesuaian tersebut terjadi apabila korelasi antara alat bukti mengaruh pada suatu kondisi tertentu bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. (2) Hakim Agung menjalankan kewenangannya sebagai judex juris sehingga dalam menyikapi alat bukti yang minim, hakim melihat pada penerapan hukum pembuktian di tingkat judex factie (3) Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan No. 979 K/PID.SUS/2011 telah menggunakan alat bukti petunjuk sebagai salah satu dasar memutus pidana terdakwa, tetapi proses diperolehnya alat bukti petunjuk kurang tepat.
The result of this research explained that (1) Judicial Evidence has free legal strength so that the judge should actively take a role in finding correspondence between other legal evidences. That correspondence occurs when there is correlation between legal evidences which leads into a certain condition telling the truth that the defendant the only one who commit a crime. (2) The court judges execute their authotity as judex juris so that in addressing the lack of evidence they will take a look at the use of law of evidence in judex factie. (3) The court judges who handle the criminal case in Supreme Court’s decision No. 979 K/PID.SUS/2011 has used judicial evidence as one basic requirement in making verdict to the defendant, but the process in obtaining that judicial evidence is not suitable with the national regulation."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S58803
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gerald Yobel Yosva
"Kemajuan teknologi saat ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, di mana jutaan orang saat ini menggunakan berbagai perangkat elektronik. Namun, dengan semakin majunya teknologi peralatan listrik, kebutuhan akan kualitas daya yang baik tidak dapat diabaikan lagi. Salah satu masalah kualitas daya adalah distorsi harmonik, yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem daya jika melampaui batas tertentu.Perumahan merupakan salah satu beban yang banyak berkontribusi terhadap terjadinya pencemaran harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Alasannya adalah karena banyaknya beban non linier yang digunakan seperti lampu hemat energi, kulkas, AC, komputer, televisi dan sebagainya. Dalam penelitian ini, nilai TDD adalah dari suatu sistem listrik perumahan adalah 15,54 sebagai hasil penggunaan beban non linier, sedangkan menurut standar IEEE 519-1992 seharusnya nilai TDD lebih rendah dari 15 . Filter single-tuned yang diterapkan pada sistem akan mengurangi nilai TDD menjadi 14,16 , yang berada di bawah batasan standar yang berarti bahwa harmonisa terjadi pada sistem dikurangi ke tingkat yang tepat.
The advancement of technology today has affected many aspects of life, in which millions of people at the moment used various electronic devices. However, as electronic devices get modernized, the requirement for a good power quality cannot be neglected anymore. One of power quality problems is harmonic distortion, which might cause damage to the power system if it surpassed a certain limits.Household and commercial residence apparently contributes a lot to the occurrence of harmonic pollution in a power system. The reason is due to the amount of non linear load being used such as energy saving lamp, refrigerator, air conditioner, computer, television and many others. In this research, the value of TDD is 15.54 as the result of the application of non linear load, while according to IEEE 519 1992 standard it is supposed to be lower than 15 . Single tuned filter applied to the system manage to reduce the TDD value to be 14.16 , which is below the standard limitation meaning that the harmonics occurs on the system is reduced to a proper level."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Niniek Suparni
Jakarta: Sinar Grafika, 1991
345.0231 NIN t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tahapary, Joan Venzka
"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.
The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28679
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sinambela, Paingot
Depok: Universitas Indonesia, 2001
S22039
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library