Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mengkaji masalah penahanan kapal, dilihat dari segi Hukum Indonesia dan hukum lain, khususnya hukum Common Law, diusahakan menemukan kesamaan dan perbedaannya, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha perencanaan dan pembentukan hukum maritim di Indonesia. Masalah 'penahanan kapal' hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law ternyata berbeda dengan sistem Common Law yang banyak diikuti oleh konvensi Internasional, tetapi dengan adanya konvensi untuk unifikasi peraturan penahanan kapal (arrest kapal) dapat diakomodasikan dalam Hukum Acara Perdata Nasional. Jika diperhatikan ketentuan beberapa negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, prosedur tuntutan terhadap penahanan kapal agak berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law, terutama mengenai jenis-jenis klaim yang dapat menimbulkan tuntutan terhadap penahanan kapal. Praktek di Pengadilan Negeri eksekusi terhadap hipofik kapal sama dengan eksekusi hipotik tanah (barang tidak bergerak) karena menggunakan Pasal 224 HIR jo 195 HIR sampai dengan 200 HIR dan tidak menggunakan Pasal 559 - 599 Rv. Apabila dibandingkan, praktek pelaksanaan arrest kapal sebagai sita jaminan di Indonesia dilakukan oleh juru sita dengan menyampaikan penetapan Ketua Pengadilan kepada Nahkoda dan Syahbandar di mana kapal tersebut ditahan, oleh karena itu prosedur sita terhadap kapal, baik sita jaminan atau sita eksekusi, agak berlarut-larut, sedangkan menurut sistem hukum Common Law, prosedur untuk menahan kapal sejak diajukan aplikasi permohonan hanya memakan waktu tiga hari, dan tergugat baru dapat melepaskan kapalnya setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan sebesar utang yang dituntut kepada pengadilan. Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji masalah penahanan kapal, berturut turut penahanan kapal Joharmanik I dan II dan selanjutnya penahanan kapal Niaga XXXI, serta perkara perdata antara Ambach Marine Ltd. sebagai penggugat dan PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Tergugat yang menyangkut di dalamnya sita jaminan dan eksekusi atas kapal. Dalam permohonan Peninjauan Kembali PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Penggugat dan Hima Shipping (PTE) Ltd sebagai Tergugat."

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis membahas hubungan hukum danakibat hukum yang terjadi antara bank dengan penerima kredit. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.Yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah jaminankredit,sebagai perjanjian assesoir dari perjanjian kredit, yang mana pengikatan jaminan ini dapat berupa hipotik, crediet verband, gadai, fiduciaire eigendom overdracht serta jaminan perorangan. Fungsi dari pada jaminan ini adalah untuk pengamanan kredit yang diberikan oleh bank.Di dalam pemberian kredit ini selalu diperhatikan segiteknis bank maupun permohonan kredit. Kredit yang diberikan tidak akan menimbulkan .masalah selama kredit tersebut berja Ian lancar. Persoalan barulah timbul bilamana terjadi kemacetan yang tidak dapat diselesaikan oleh bank yang bersangkutan. Bagi bank pemerintah terikat oleh adanya ketentuan yang mengharuskan penyerahan penyelesaian kredit macetnya kepada PUPK. Namun walaupun ketentuannya bersifat mutlak, dalam pelaksaannya kadang-kadang digunakan hukum acara perdata biasa melaluiPengadilan Negeri.Di dalam penyelesaian kredit ini, perbankkan kadang-kadang menghadapi masalah-masalah dalam pengeksekusian barang-barang jaminan kredit yang telah diberikannya. Hal ini antara lain disebabkan: adanya pemalsuan tanda tangan pihak ketiga sebagai pemilik barang. Jaminan kredit, surat-surat barang jaminan kredit yang tidak kuat dan/atau tidak lengkap, pengikatan barang jaminan kredit yang tidak sempurna dan/atau tidak kuat, pengawasan barang jaminan kredit yang tidak dilakukansebagaimana mestinya dan harga taksasi/taksiran barang jaminan kredit yang tidak benar."

"ABSTRAKLembaga Jaminan yang diatur oleh Undang-Undang seperti hipotik dan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata maupun credietverband yang terdapat dalam peraturan khusus teryata sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kredit. Hal ini dirasakan sekali oleh pengusaha kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga mereka menggunakan lembaga fiducia yaitu suatu lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi dan telah dikukuhkan oleh doktrin. Penggunaan lembaga fiducia ini benar-benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana disamping mereka memperoleh kredit. juga barang jaminan masih tetap dapat digu nakan untuk kegiatan bidang usahanya. Lembaga fiducia ini tidak saja menguntungkan debitur juga menguntungkan kreditur selaku pemberi kredit. Dalam praktek perbankan lembaga fiducia ini telah berkembang dengan pesatnya dan diakui eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun demikian lembaga ini baik secara teoritis maupun secara praktis dapat menimbul kan berbagai permasalahan. Akhirnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional, kiranya sudah tiba waktunya lembaga fiducia ini diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam rangka pembentukan Undang-undang tersebut, maka yurisprudensi yang telah ada serta segala peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia perbankan mempunyai arti yang cukup penting untuk menunjang terwujudnya Undang-undang tersebut."