Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menjelang diberlakukannya pasar bebas tahun 2003 di Indonesia dalam lingkup Asean Free Trade Asociation (AFTA), pemerintah Indonesia salah satunya sudah mengeluarkan Undang Undang Nomor. 36 tentang Deregulasi Bisnis Telekomunikasi di Indonesia. Setelah diberlakukan pasar bebas perusahaan asing akan segera masuk ke Indonesia dan berkompetisi dengan perusahaan lokal Indonesia sendiri. Kalau perusahaan-perusahaan lokal Indonesia masih lemah dan tidak beraliansi dengan perusahaan kuat, jelas tidak akan mampu bertahan di era globalisasi.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membahas beberapa hal yaitu : Bagaimana posisi Indosat dalam persaingan bisnis telekomunikasi di Indonesia; Strategi bisnis telekomunikasi yang bagaimana yang cocok, apakah sebagai penyelenggara jasa saja, sebagai penyelenggara janngan saja atau kombinasi keduanya; Bagaimana usaha usaha yang harus dilakukan PT. Indosat dalam menciptakan terobosan usaha untuk mendukung usaha inti perusahaan.Metode penulisan tesis yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif eksplanatif dan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap dari subjek yang diteliti dengan cara melakukan pengamatan langsung.Sedangkan pengumpulan data, melalui data perusahaan, dan artikel yang terkait, selanjutnya dikaji menggunakan teori yang mendukung dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strateginya berdasarkan pendekatan analisis matrik SWOT. Setelah dilakukan evaluasi penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa produk jasanya yang sudah dalam tahap kedewasaan menjelang masuk ketahap penurunan, namun demikian sudah ada produk penggantinya yang sudah ada pada tahap pertumbuhan. Dengan akan diberlakukannya pasar bebas AFTA pada tahun 2003 Indosat harus memperkuat bisnisnya melalui strategi korporasinya menguasai perusahaan hilir dan perusahaan hulu dengan Cara masuk ke bisnis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi domestik dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik yang berbasis pelanggan. Untuk mempermudah dalam pemanfaatan dana investasi dan memperkuat jaringan bisnis dapat dilakukan dengan cara melakukan aliansi dengan strategi partner.Sedangkan strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh Indosat sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapinya dan sesuai dengan karakter bisnis telekomunikasi, Indosat harus selalu mempunyai produk terkini yang siap menggantikan produk sebelumnya agar dapat selalu meningkat pendapatannya. Melihat pelanggan potensial Indosat kebanyakan berada di kawasan/gedung yang dikuasai oleh pengelolanya maka Indosat lebih baik melakukan strategi ditribusi selektif. Karena tarif ditentukan oleh pemerintah, maka strategi tarif yang harus digunakan Indosat adalah dapat memberikan value yang lebih baik dari kompetitornya."

"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 merupakan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan jasa telekomunikasi. Kita perlu mengetahui, memahami, dan menerapkannya agar dapat membandingkan kinerja perusahaan yang sate dengan lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan metode adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mencari bahan literatur, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35, pengakuan pendapatan dilakukan dengan menggunakan dasar a,krual. Khusus untuk jenis jasa tertentu yang karena sifatnya pengakuannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dasar akrual murni, hal tersebut dapat dikecualikan. Secara garis besar, jasa telekomunikasi dapat dibedakan menjadi jasa telekomunikasi interkoneksi, jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, dan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor. PT. Indosat yang karena sifat dan karakteristiknya hanya menyelenggarakan jasa telekomunikasi interkoneksi, dalam memberikan jasanya bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain. Dengan demikian, PT Indosat harus menerapkan pengakuan pendapatannya sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kontraktual dengan penyelenggara lain. Di dalam penelitian yang penulis lakukan, PT. Indosat mengakui pendapatannya sebesar pendapatan bruto tanpa mengurangi pendapatan yang seharusnya menjadi bagian penyelenggara telekomunikasi yang lain (dalam hal ini PT. Telkom). Bagian penyelenggara lain tersebut diakui sebagai beban usaha bagi PT. Indosat, dan dikelompokkan dalam beban kompensasi ke Telkom. Dampaknya dapat dilihat dengan menggunakan analisis rasio. Rasio-rasio yang relevan untuk digunakan adalah Days Sales Outstanding Ratio yang menggambarkan umur piutang, Fixed Asset Turnover Ratio yang mengukur pemanfaatan aktiva tetap perusahaan, Total Asset; Turnover Ratio yang mengukur pemanfaatan seluruh harta perusahaan, dan Profit Margin on Sales Ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dilihat dari keempat rasio tersebut, Days Sales Outstanding dan Profit Margin on Sales Ratio menunjukkan hasil yang menguntungkan perusahaan, apabila PT Indosat menerapkan pengakuan pendapatan seperti yang dicantumkan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35. Sementara Fixed dan Total Asset Turnover Ratio menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun bagi perusahaan yang sudah go public, PT. Indosat perlu mempertimbangkan besarnya laba yang diperoleh, karena hal tersebut merupakan daya tarik bagi talon investor."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang beberapa aspek pajak dalam kegiatan bisnis telekomunikasi PT Indosat meliputi sewa satelit, telekomunikasi selular, dan jasa outsourcing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek pajak di PT Indosat yang meliputi sewa satelit, selular, dan jasa outsourcing dijabarkan poin-poin dari segi pajaknya, baik berupa Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa saran yang disampaikan antara lain adalah menyesuaikan aspek pajak tersebut dari segi pajaknya dengan regulasi perpajakan terkait, dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul dari kegiatan bisnis PT Indosat yang berpotensi menjadi aspek pajak lainnya agar lebih lengkap.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to discover some tax aspects of business activities at PT Indosat, such as satellite rental, cellular communication, and outsourcing services. The result shows that the tax aspects of each business activities described by their regulations that related to the tax aspects of PT Indosat’s business activities. Several inputs from the writer to company are to adjust the tax aspects with the related regulations of tax, and explore the possibilities of another aspects that related with the business activities of PT Indosat to complete the research."

"Dengan berkembangnya modus kejahatan atau tindak pidana, terutama dengan ikut berkembangnya kejahatan siber atau cyber-crime yang semakin meningkat, sangat penting untuk melihat bagaimana keberhasilan dari upaya pemerintah dalam menekan angka kejahatan siber, mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan dan sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan Nasional Single Identity. Maka, mengingat hal tersebut, harus ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan jasa layanan telekomunikasi kartu prabayar untuk menekan angka kejahatan siber, Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Permenkominfo No. 12/2016 dan No. 14/2017 tentang aturan registrasi kartu prabayar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam karena analisis yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan pandangan dari para narasumber yang berkaitan dengan kebijakan Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada Perusahaan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi melalui pertanyaan terbuka seputar masalah mengenai pelaksanaan kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Lalu, diperoleh hasil bahwa indikator penerapan kebijakan publik menggunakan model Edwards III yang sudah dicapai dalam implementasi kebijakan diantaranya: adanya sosialisasi sebagai bentuk komunikasi; sumber daya yang memadai; struktur birokrasi yang kuat; dan sikap atau disposisi yang baik. Disamping itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah perawatan sistem karena banyak terjadinya gangguan teknis dan yang kedua adalah resiko penyalahgunaan data, walaupun sudah tersertifikasi namun masih ada terjadi beberapa kasus penyalahgunaan seperti tersebarnya informasi sensitif yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Simpulannya, kebijakan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala teknis seperti; gagal dalam melakukan registrasi, sehingga harus menjadi bahan perhatian agar kedepannya hal-hal tersebut tidak menghambat proses registrasi.

---

In the way of the cyber crime mode that is developing, especially the growth of the activities of the cyber crime, it is essential to recognize how the government handle and decrease the growth of the cyber crime activity and to prevent the user rights abuse as a commitment of the regulator to protect the rights and identity of the user as the goals of National Single Identity program. Therefore, the Ministry of Communciation and Informations Affairs employs the regulation No. 12/2016 and No. 14/2017 about the policy of sim card registration. Henceforth, this research uses the post-positivism approach to collect the data qualitatively through deep interview. Since the vary views of the data are needed regarding to the policy of the Implementation of The Ministry of Communication and Informations Affairs Regulations of Telecommunication Services for the Costumers Concern on The Provider of Telecommunication Companies through open-ended questions of the questions of the research. Furthermore, this research shows that the objective of this research is achieved. The analysis based on Edward III theory, which consists of several indicators that has been achieved that the indicators are: advertising the the policy to the customers; the adequate resources; strong bureaucracy structure; and well-built dispotition. However, there are several things to be concerned: first, maintenance of the system as there is technical interference occurred; and second, there is a risk of misappropriation of the data of the customers that there is still several crimes occured based on the private or sensitive information that casted and being used by the criminals. In short words, the implementation has been running well. However, there is still technical interferences occurred, for instance, registration process that is failed and several technical interferences occurred. Hence, this research is hoped to give specific information in order to fix the problems regarding to the topic of this research."