Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Ganti Kerugian dan biaya pemulihan lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pasal 20 UU kasus sengketa lingkungan, dan di atur didalam No. 4 tahun 1982. Selain itu gugatan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan dapat juga di ajukan dengan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, tetapi kecil kemungkinannya untuk dapat berhasil, karena syarat-syarat dalam pasal 1365 KUHPerdata ini terasa berat bagi penggugat UU N0. 4 tahun 1982 menganut asas musyawarah, karena sebelum gugatan diajukan Ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh jalan musyawarah terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kata sepakat, barulah di ajukan ke pengadilan. Sampai saat ini peraturan pelaksanaan dari pasal 20 UU No. 4 tahun 1982 ini belum ada peraturan pelaksanaan nya, sehingga penyelesaian. masalah ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan di luar pengadilan (seperti negosiasi dan mediasi) terasa lebih efektif dan perlu di kembangkan, selain itu hasilnya lebih memungkinkan untuk dapat memuaskan kedua belah pihak. Menyadari bahwa tidak mudah untuk menuntut industri-industri pencemar lingkungan agar mau memenuhi tanggung jawab mereka membayar ganti kerugian kepada masyarakat dan biaya pemulihan lingkungan kepada negara, maka perlu segera dibentuk peraturan pelaksana dari mekanisme penerapan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan."

"ABSTRAKLatar belakang diadakannya penelitian ini adalah banyaknya kasus pencemaran air sungai akibat limbah industri khususnya di Bekasi. Pencemaran air itu merupakan masalah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pengawasan tintuk mencegah terjadinya pencemaran air, tetapi pencemaran air Kali Sadang masih terns berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengawasan vang diiakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi terhadap pencemaran dan pembuangan limbah oleh industri ke Kali Sadang, Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang beisifat deskriptif. Untuk menggambarkan pengawasan yang dilaknkan oleh Pemermtah Daerah Bekasi sudah dilakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa orang daii instansi-instansi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah cair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri cenderung pasif dan tidak diterapkan secara efektif. Hal ini terjadi karena adanya hambatan yaitu: kurangnya jumlah petugas yang melakukan pengawasaiv kurangnya jumlah petugas yang mempunyai keahlian dalam memeriksa limbah tidak terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, kurang peralatan penunjang dan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu ditemukan juga beberapa koncUsi yang menunjang berlangungnya pencemaran, yaitu: ketidaksesuaian peruntukan kali Sadang, penyimpangan dalam prosedur pendirian industri, tidak dilakukannya pemantauan kualitas air sungai dan tidak efektifnya sanksi yang diterapkan. Hal-hal yang disebutkan di atas menjelaskcin mengapa dengan pengawasan yang dilakukan selama ini pencemaran air di Kali Sadang dapat terus berlangsung."

"Di dalam menyusun skripsi ini, penelitian-yang diperuntuk dalam gunakan bersifat normatif empiris. Tujuannya adalah asoek-aspek hukum dari suatu keadaan, air yang terjadi di Kali menggambarkan hal ini adalah keadaan pencemaran Terjadinya Pencemaran air berbagai pihak yang dapat Bekasi akioat kegiatan industri. di Kali Bekasi kemungkinan memang dikancing hitamkan , namun ade dua pihak yang cukup . besar "andilnya" sehingga pencemaran air itu terjadi. Di satu pihak adalah para industriawar. yang nungkin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pengolahan limbah yang ditetapkan oleh Pemda Bekasi, di lain pihak mungkin Pemda Bekasi sendiri yang kurang selektif dalam memberii:an izin usaha industri tersebut atau di dalam memberikan izin kurang memnerhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup, Kemungkinan lain ialah lemahnya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Pemda bekasi sendiri. Dari itulah untuk mencegah timhidur akibat kegiatan industri . Dalam kerangka buinya pencemaran lingkungan uerlu diambil langkah-iangKan secara cini inilah lembaga perizinan usaha industri yang pada pasarnya merupakan persyaratan administratif dalam setiap memulai kegiatan industri diharapakan dapat memegang peranannya di dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, khususnya upaya pencegahan dan uenanggulangan pencemaran akicat kegiatan usaha industri."