Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang diadakannya penelitian ini adalah banyaknya kasus pencemaran air sungai akibat limbah industri khususnya di Bekasi. Pencemaran air itu merupakan masalah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pengawasan tintuk mencegah terjadinya pencemaran air, tetapi pencemaran air Kali Sadang masih terns berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengawasan vang diiakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi terhadap pencemaran dan pembuangan limbah oleh industri ke Kali Sadang, Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang beisifat deskriptif. Untuk menggambarkan pengawasan yang dilaknkan oleh Pemermtah Daerah Bekasi sudah dilakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa orang daii instansi-instansi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah cair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri cenderung pasif dan tidak diterapkan secara efektif. Hal ini terjadi karena adanya hambatan yaitu: kurangnya jumlah petugas yang melakukan pengawasaiv kurangnya jumlah petugas yang mempunyai keahlian dalam memeriksa limbah tidak terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, kurang peralatan penunjang dan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu ditemukan juga beberapa koncUsi yang menunjang berlangungnya pencemaran, yaitu: ketidaksesuaian peruntukan kali Sadang, penyimpangan dalam prosedur pendirian industri, tidak dilakukannya pemantauan kualitas air sungai dan tidak efektifnya sanksi yang diterapkan. Hal-hal yang disebutkan di atas menjelaskcin mengapa dengan pengawasan yang dilakukan selama ini pencemaran air di Kali Sadang dapat terus berlangsung."

"Penerapan Ganti Kerugian dan biaya pemulihan lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pasal 20 UU kasus sengketa lingkungan, dan di atur didalam No. 4 tahun 1982. Selain itu gugatan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan dapat juga di ajukan dengan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, tetapi kecil kemungkinannya untuk dapat berhasil, karena syarat-syarat dalam pasal 1365 KUHPerdata ini terasa berat bagi penggugat UU N0. 4 tahun 1982 menganut asas musyawarah, karena sebelum gugatan diajukan Ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh jalan musyawarah terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kata sepakat, barulah di ajukan ke pengadilan. Sampai saat ini peraturan pelaksanaan dari pasal 20 UU No. 4 tahun 1982 ini belum ada peraturan pelaksanaan nya, sehingga penyelesaian. masalah ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan di luar pengadilan (seperti negosiasi dan mediasi) terasa lebih efektif dan perlu di kembangkan, selain itu hasilnya lebih memungkinkan untuk dapat memuaskan kedua belah pihak. Menyadari bahwa tidak mudah untuk menuntut industri-industri pencemar lingkungan agar mau memenuhi tanggung jawab mereka membayar ganti kerugian kepada masyarakat dan biaya pemulihan lingkungan kepada negara, maka perlu segera dibentuk peraturan pelaksana dari mekanisme penerapan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan."

"Di dalam menyusun skripsi ini, penelitian-yang diperuntuk dalam gunakan bersifat normatif empiris. Tujuannya adalah asoek-aspek hukum dari suatu keadaan, air yang terjadi di Kali menggambarkan hal ini adalah keadaan pencemaran Terjadinya Pencemaran air berbagai pihak yang dapat Bekasi akioat kegiatan industri. di Kali Bekasi kemungkinan memang dikancing hitamkan , namun ade dua pihak yang cukup . besar "andilnya" sehingga pencemaran air itu terjadi. Di satu pihak adalah para industriawar. yang nungkin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pengolahan limbah yang ditetapkan oleh Pemda Bekasi, di lain pihak mungkin Pemda Bekasi sendiri yang kurang selektif dalam memberii:an izin usaha industri tersebut atau di dalam memberikan izin kurang memnerhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup, Kemungkinan lain ialah lemahnya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Pemda bekasi sendiri. Dari itulah untuk mencegah timhidur akibat kegiatan industri . Dalam kerangka buinya pencemaran lingkungan uerlu diambil langkah-iangKan secara cini inilah lembaga perizinan usaha industri yang pada pasarnya merupakan persyaratan administratif dalam setiap memulai kegiatan industri diharapakan dapat memegang peranannya di dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, khususnya upaya pencegahan dan uenanggulangan pencemaran akicat kegiatan usaha industri."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia.Dengan predikat tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hayati dan non hayati lautyang sangat berlimpah dan memiliki nilai yang tidak terhingga sehingga dapatdipertimbangkan sebagai salah satu kekayaan laut terbesar di Asia. Indonesiasebagai negara modern juga memiliki industri perkapalan dan pelayaran yangcukup maju, hal ini ditandai dengan banyaknya armada kapal yang dimiliki olehperusahaan kapal nasional baik di sektor swasta maupun pemerintah sertabanyaknya pelabuhan modern yang strategis yang menjadi pusat perlabuhan bagikapal laut asing maupun domestik. Kemajuan tersebut tentu membawa dampakyang positif bagi semua pihak serta sebagai suatu indikator kemajuanperekonomian nasional, namun di sisi lain, lintas kapal yang melalui wilayahperairan Indonesia juga memiliki resiko yang dapat mengancam kepentingannasional. Penelitian ini mencoba mengkaji salah satu resiko tersebut, yaitu resikoterhadap pencemaran lingkungan hidup di laut yang mungkin timbul akibattumpahan minyak di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagai pembawamuatan minyak. Mengambil contoh kapal pada umumnya, dan kapal tanker padakhususnya (kapal tanker membawa muatan minyak curah yang memiliki kadarkonsentrasi yang cukup tinggi yang apabila tumpah dapat menyebabkanpencemaran lingkungan hidup di laut serta membahayakan biota di laut),penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap bentuk pertanggungjawaban pemilik kapal tanker terhadap kerusakan lingkungan hidup di laut akibatkecelakaan kapal. Asuransi di satu sisi merupakan skema perlindungan terhadapresiko yang dapat merugikan kegiatan usaha & perekonomian nasional, sehinggaasuransi adalah konsep yang sangat komprehensif, lengkap, dan menguntungkanbagi semua pihak. Penelitian ini mencoba menerapkan konsep asuransi sebagaimekanisme perlindungan yang wajib pada dunia industri pelayaran danperkapalan di Indonesia agar dapat memberikan solusi perlindungan danpertanggung jawaban yang lebih baik serta lebih efektif lagi sebagai bentuk solusidari pertanggung jawaban pemilik kapal tanker terhadap kemungkinan timbulnyapencemaran lingkungan hidup di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagaiakibat tumpahan minyak.

---

ABSTRACTIndonesia is a maritime nation-state as well as one of the largest archipelago

countries in the world. With that status, Indonesia has abundant biological and

non-biological assets within its seas and thus possess unlimited values and

considered to be one of the wealthiest nation-states in Asia in terms of its

maritime's and richness. Indonesia as a modern state also possess a shipping and

maritime industry that can be considered to be quite advanced, such matter is

indicated through the modernisation and the large number of fleet owned by

Indonesian national or private companies. Not only that, the high number of

strategic ports built by the Indonesian government for the interest of both

domestic and international ships are also the indication of how our maritime and

shipping industry to be quite advanced. Such progress surely brings positive

impact towards all stakeholders as well as being an indicator for the progress of

national economy, yet on the other side, the shipping lines and traffic through

Indonesian seas also possesses a risk that can threat national interest. This

research attempts to analyze one of those aforementioned risks, which is the risk

towards maritime environment pollution that might be occurred as an effect from

oil spill within the seas that sourced from tankers as the carrier of the oils (oil as

the main cargo). Using the examples of ships in general terms and tanker to be

specific (tankers bring oils as cargo that has high concentration of damages if

spilled to the seas and likely to create pollution within the environment that can

threat the marine biota), this research attempts to undertake a comprehensive

study regarding the liabilities of the tankers owners towards the damages of the

sea environment that caused by accidents. Insurance on the other side is known to

be a strategic scheme that can provide protection towards the risks which can

cover both the business owners and the interest of the national economy, thus

insurance can be considered to be a very comprehensive and complete concept

that can benefits all stakeholders. This research also try to apply the insurance

concept as a mandatory (obligatory) protection mechanism towards the shipping

and maritime lines industry in Indonesia so it can provide better, improved and

effective solution in terms of ship owners protection and liabilities in terms of

engaging the possibilities of sea pollution environment that sourced from tankers'

accidents causing oil spill. "