Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan pengawasan ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup, prosedur, serta hasil dan tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan.

---

AbstractThis writings will emphasize on labour inspection rules after the enactment of Law Number 21 Year 2003 about Ratification of ILO Convention Number 81 concerning Labour Inspection in Indsutry and Commerce. The explanation that will be discussed in this writings not only restricted to the rules on the law itself, but also to compare it with other labour inspection regulations. The method used in this writings is juridist-normative. There will be also explanation about institutional, main objectives and functions, scope, procedur, also result and further action taken from labour inspection."

"Penelitian ini menganalisis peran ILO dalam advokasi konvensi ILO 189 di Indonesia. Penulis menggunakan metode studi kasus untuk mengaplikasikan konsepsi mengenai kebijakan internasional dalam melihat bagaimana penolakan terhadap pemerintah Indonesia terhadap isu pekerja rumah tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga termasuk berdasarkan teori Norma International oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) di mana terdapat 3 tahapan dalsam proses pembentukan norma atau life cycle 1) norm emergence , 2) norm cascade, dan 3) Internalization untuk menganalisis proses dari tahapan advokasi norma yang dituju sehingga melatarbelakangi diterima atau tidaknya suatu kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menolak dalam ratifikasi karena penolakan terhadap beberapa pasal konvensi ILO 189 dan RUU PRT yang dirasa akan merugikan Indonesia terutama di dalam bidang ekonomi dan devisa negara. Contohnya, perubahan undang-undang batas usia minimum pekerja rumah tangga, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga, dan agen ketenagakerjaan swasta.

---

This study analyzes the role of the ILO in advocating ILO Convention 189 in Indonesia. The method uses in this study is a study case to apply the conception of international policy in seeing how the Indonesian government rejects the issue of domestic worker, and refuse to ratify the convention ILO 189 which become the first global standart for domestic worker rights. Based on the theory of International Norms by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998), There are 3 stages in the process of forming norms there life cycle 1) norm emergence, 2) norm cascade, and 3) Internalization to analyze the process from the stages of advocacy of the intended norm so that can be answered whether the norm is accepted to becomes a policy or rejected. The results of the discussion show that the Government of Indonesia refuses to ratify because of the rejection of several articles of the ILO Convention 189 and the Domestic worker bill which are felt to be detrimental to Indonesia, especially in the fields of economy and foreign exchange. For example, changes to the law on the minimum age limit for domestic workers, social security for domestic workers, and private employment agencies"

"ABSTRAKPenolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air menunjukkan bahwa kesamaan visi bukanlah jaminan bagi negara untuk secara sukarela tunduk pada rezim internasional. Penelitian ini mengkaji alasan suatu negara dalam menolak berpartisipasi dalam sebuah kerja sama. Dalam kerangka teori partisipasi negara, Sitarman 2016 membuktikan bahwa faktor domestik dan mekanisme sanksi yang dibentuk dalam konvergensi norma sebuah institusi supra-nasional dapat mempengaruhi keputusan negara untuk menolak perjanjian internasional. Partisipasi negara dalam sebuah konvensi menuntut adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebuah negara mengikat hukum yang disepakati perjanjian internasional untuk diterapkan dalam skala domestik melalui instrumen ratifikasi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deduktif, tesis ini berargumen bahwa penolakan ratifikasi oleh pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih regulasi dalam faktor domestik disertai perbedaan prinsip dalam mengatasi klaim atas peninggalan bawah laut. Pada akhirnya, jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasi atau menolak suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Dengan menempatkan isu ini sebagai kepentingan nasional, penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air merupakan langkah strategis untuk menjaga aset milik negara dari kepentingan pihak asing.

---

ABSTRACTIndonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage showed that vision parity is not an assurance for states to voluntarily participate in international regimes. This research analyze the reason of the state to refuse such cooperation. State participation theory claimed that domestic factor and sanction mechanism in norm convergence within supra national institution play significant role to influence state to reject international treaties. State participation in a convention requires commitment from parties involved to solve international problems. A state binds its law with international treaties through instrument of ratification. By using qualitative deductive analysis method, this thesis argues that the refusal to ratify the 2001 convention by the government were caused of the disparity in the scope of domestic law and principal difference to handle claims at underwater heritage. A conclusion, If a state has decided to refuse or accept a treaty, one should bear the consequences of the decision. By placing this issue as a national interest, Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention could be interpreted as a strategic step to protect its assets from foreign intervention."