Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLetak geofrafis kepulauan Indonesia pada titik silang dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia menjadi penting bagi masyarakat internasional. Khususnya dalam lalu lintas pelayaran internasional, adanya tiga lautan arti penting ini semakin nyata dengan penting, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, yang mengelilinginya. Konvensi Hukum Laut 1982 yang komprehensif itu, yang sedang dalam proses menuju keberlakuannya, memuat berbagai ketentuan mengenai pelintasan kapal-kapal asing di perairan nasional suatu negara. Saat ini Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia. Peranan Indonesia sebagai negara pantai, sangat dibutuhkan dalam rangka keselamatan dan kelancaran pelayaran kapal-kapal asing yang melalui perairan kita ini, disamping ketaatan kapal-kapal asing itu sendiri."

"Sebagai negara maritim dan kepulauan, Indonesia tentu banyak memanfaatkan pengangkutan melalui laut, terutama pengangkutan barang sebagai pondasi utama perdagangan nasional maupun internasional. Kelancaran pengangkutan barang melalui laut ini menjadi penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak jarang kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di antara para pihak yang terlibat yang menyebabkan terlambatnya, rusaknya atau hilangnya barang angkutan. Hal inilah yang terjadi pada Kapal TB Hector 103 dan BG. PMS 202 (270 FT) yang mengangkut barang berupa batu scroup yang tidak dapat diserahkan oleh si Pemilik Kapal sebagai Pengangkut kepada Penerima dikarenakan ketidakakuratan kelaiklautan (seaworthiness) yang dilakukan Pengangkut terhadap kapal, sehingga kapal dan barang angkutan tidak dapat diterima di pelabuhan tujuan. Atas keterlambatan tersebut kemudian muncul bentuk pertanggungjawaban dari para pihak yang terlibat yakni pengangkut serta agen kapal sebagai pihak yang melakukan pengurusan terhadap administrasi kapal yang diberangkatkan. Hilangnya barang akan ditinjau berdasarkan hukum pelayaran nasional yang masih merujuk pada KUHD sebagai dasar pertanggungjawaban pengangkut selain kemudian dibuatnya UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan turunan di bawahnya. Sebagai perbandingan, kasus juga akan dianalisis dengan The Hague-Visby Rules, Hamburg Rules serta Rotterdam Rules, mengingat ketiganya sebagai konvensi internasional lebih relevan dengan perkembangan pengangkutan yang ada sekarang.

---

As a maritime and archipelagic country, Indonesia certainly utilizes a lot of transportation by sea, especially the transportation of goods as the main foundation of national and international trade. The smooth transportation of goods by sea is important for the continuity of the country's economic growth. However, in its implementation, it is not uncommon for unwanted things to happen between the parties involved which cause delays, damage or loss of transportation goods. This is what happened to TB Hector 103 and BG. PMS 202 (270 FT) which transporting scroup stones that could not be delivered by the Shipowner as the Carrier to the Receiver due to inaccuracies in the Carrier's seaworthiness of the ship, so that the ship and goods could not be received at the destination port. The delay of goods will then be reviewed based on national shipping law which still refers to the KUHD as the basis for carrier liability in addition to later made Law 17 of 2008 concerning Shipping and its derivative regulations. For comparison, the case will also be analyzed with The Hague-Visby Rules, Hamburg Rules and Rotterdam Rules, considering those three as international conventions are more relevant to the current development of transportation."

"Persetujuan Paris Agreement UNFCCC mengatur mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang harus dilakukan oleh setiap negara. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan “initial strategy on reduction of GHG emissions from ships” untuk mengurangi emisi sektor pelayaran. Untuk mewujudkan komitmen target yang Indonesia yang dibuat sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun 2030. Maka permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penerapan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memenuhi target NDC Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dalam industri pelayaran sesuai dengan NDC Indonesia dan ketetapan oleh International Maritime Organization (IMO). Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal, yang data digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber informan dan jenis-jenis bahan hukum lainnya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan komitmen NDC Indonesia dalam penurunan emisi, pemerintah telah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, strategi pelaksanaan yang jelas dan rencana aksi mitigasi. Pemerintah telah membuat aksi mitigasi untuk sektor pelayaran yaitu implementasi onshore power supply (OPS), penggunaan bahan bakar low sulfur dan bahan bakar non karbon. Maka dalam kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang jelas dan aksi mitigasi yang dibuat seperti OPS yang sudah berjalan dengan baik dan bahan bakar non karbon masih berjalan. Aksi mitigasi ini efektif dalam penurunan emisi karbon.

---

The UNFCCC Paris Agreement regulates the nationally determined contribution (NDC) that each country must make. The International Maritime Organization (IMO) has issued an "initial strategy on reduction of greenhouse gas emissions from ships" to reduce emissions in the shipping sector. In order to realize Indonesia’s target commitments made in accordance with the Nationally Determined Contribution (NDC), the government has issued a range of regulations and policies to be able to meet the nationally determined contribution target of Indonesia by 2030. Then the question is how the implementation of government policies and regulations can meet the goals of NDC Indonesia in accordance with the provisions of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. And how the decarbonization policy in the shipping industry is in line with the NDC Indonesia and the provisions of the International Maritime Organization (IMO). This research is a type of doctrinal research; the data used is secondary data supported by interviews with informant sources and other types of legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies. To realize NDC Indonesia’s commitment to emissions reduction, the government has issued a roadmap that outlines measures, program phases, activities, accountability, clear implementation strategies, and mitigation action plans. The government has taken mitigation measures for the shipping sector, including the implementation of onshore power supply (OPS), the use of low sulfur fuels, and non-carbon fuels. So in the conclusion of this study, the government issued a roadmap describing the steps, program phases, activities, accountabilities, and clear implementation strategies and mitigation actions made such as the OPS already running and non-carbon fuels still running. This mitigation action is effective in reducing the carbon emissions of the maritime transport sector."

"

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau. Makadari itu, laut memegang peran penting bagi transportasi. Program Toll Laut sudah di implementasikan untuk mendukung konektivitas transportasi pada negara kepulauan ini. Namun, beberapa masalah masih terlihat pada kabupaten kepulauan, sebagai contoh, Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep berlokasi di Jawa Timur dengan total 126 pulau. Terdapat 6 pulau besar di Kabupaten Sumenep, yaitu, Pulau Madura, Pulau Poteran, Pulau Masalembu, Pulau Sapudi, Pulau Ra`as, dan Pulau Kangean. Jenis kapal yang beroperasi di wilayah Kabupated Sumenep bervariasi dengan kapasitas dan ukuran yang berbeda beda. Hal ini mengakibatkan faktor muat penumpang dan pendapatan kapal yang tidak seimbang. Tujuan dari penelitian ini berhubungan dengan skema kapal penumpang di wilayah Kabupaten Sumenep dengan mengoptimalisasi sistem and mendesain skema yang paling efisien. Data akan di proses dan di kalkulasi menggunakan linear programmingdengan Excel Data Solver. Fungsi objektif dari persamaan linear adalah untuk memaksimalkan pendapatan bersih setiap tahunnya, dengan jumlah penumpang per kapal dan frekuensi per tahun sebagai konstrain. Ukuran dan kapasitas kapal di asumsikan sama untuk semua rute, ukuran kapal yaitu 258 GWT dengan 2 mesin utama dna kapasitas 180 penumpang. Setelah menganalisa data, rute dari Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Masalembu dan Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Talango tidak berubah, dikarenakan jarak Masalembu yang terlalu jauh dan jarak Poteran yang terlalu dekat. Menurut hasil kalkulasi, rute yang menghasilkan pendapat bersih paling tinggi adalah Model 2, dengan rute Pelabuhan Kalianget-Pelabuhan Sapudi-Pelabuhan Brakas-Pelabuhan Batu Gulok-Pelabuhan Sapeken. Model 2 akan dikombinasikan dengan rute menuju Pulau Masalembu dan Pulau Poteran. Sebagai hasil total dari pendapatan bersih adalah Rp. 6,323,084,797,-.

---

 

Indonesia is an archipelagic country with more than 17 thousand islands. Hence, sea holds an essential part for transportation. Maritime Highway Program is already implemented to connect this archipelagic nation. However, some problems are still seen in some regencies, for example, Sumenep Regency. Sumenep Regency is located in East Java and the total of 126 islands. There are 6 main islands in Sumenep Regency, which are Main Island of Sumenep, Poteran Island, Masalembu Island, Sapudi Island, Raas Island, and Kangean Island. The type of vessels operated on Sumenep are heterogeneous, means that the capacity and size are different between one route and another. This leads to unbalance load factor and revenue between each vessels. The objective of this research are mainly related to passenger ship transportation scheme in Sumenep Regency by optimizing the system and designing the most efficient passenger sea transportation scheme in Sumenep Regency. In which, will be processed and calculated using linear programming in Excel Data Solver. The objective function of the linear equation is to maximize the net revenue obtained per year, with number of passenger and the frequency per year as its constrains.  The size and capacity of the vessel are assumed to be homogeneous for all routes, which are 258 GWT vessel with two main engine and capacity of 180 passenger. After analysing the data, the routes from Kalianget Port to Port of Masalembu and Kalianget Port to Talango Port will not be changed since the distance is either too far or too close to the main port which makes it not feasible to be included in the same group as the other islands. Based on the calculation, the route that gives the biggest revenue is Model 2, where the route is from Kalianget Port-Port of Sapudi-Brakas Port-Batu Gulok Port-Port of Sapeken. Model 2 Routing Scheme is then combined with the route to Masalembu Island and Poteran Island. As a result the total revenue obtained from this optimization is Rp. 6,323,084,797,-.

"

"Substansi pengaturan dalam RUU tentang Kelautan mencakup berbagai persoalan di bidang kelautan yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai sektor. Selain mengatur hal-hal baru yang membutuhkan pengaturan dalam rangka pembangunan kelautan di Indonesia, RUU ini sangat erat terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang sudah ada. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan signifikan guna menghindari tumpang tindih serta mensinergikan penegakan hukum di laut Indonesia dalam satu peraturan yang komprehensif. Sinergi ini juga harus dilakukan terhadap aspek kelembagaan aparat penegak hukum di laut yang saat ini masih belum terintegrasi antar aparat penegak hukum yang mendapat kewenangan dari berbagai peraturan perundangan lainnya."