Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kolonialisme pemukim yang dilakukan oleh pemukim dan pemerintah Israel berujung kepada kekerasan dan penghapusan etnis terhadap penduduk asli Palestina di masa kini. Salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya ekspansi lahan oleh Israel adalah karena perencanaan kota yang matang di masa lalu, yaitu ketika pemukim zionis pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Palestina. Pada kasus Tepi Barat, dengan memanfaatkan kondisi geografis yang didominasi oleh puncak perbukitan, strategi surveillance dan penguasaan hilltops menjadi titik kekuatan bagi pemukim zionis untuk mempertahankan dan memperluas teritorinya. Skripsi ini membahas tentang penelusuran terhadap peran perencanaan kota dan arsitektur pada keberadaan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina yang dibangun sejak tahun 1967. Dengan melakukan studi kasus pada delapan permukiman ilegal di Tepi Barat, skripsi ini akan membongkar aspek hilltops dan surveillance pada arsitektur dan perencanaan kota Israel yang bertumbuh dengan cara ditunggangi oleh paham zionisme di tanah penduduk Palestina.

---

The settler colonialism by Israeli settlers and the government has led to violence and ethnic cleansing against the indigenous Palestinian population in the present day. One of the factors contributing to the rapid land expansion by Israel is the well-planned urban planning in the past, when Zionist settlers first came to the land of Palestine. In the case of the West Bank, by leveraging the geographical conditions dominated by hilltops, the strategy of surveillance and control of hilltops has become a point of strength for Zionist settlers to maintain and expand their territory. This thesis explores the role of urban planning and architecture in the existence of illegal Israeli settlements in the West Bank, Palestine, which have been built since 1967. By conducting case studies on eight illegal settlements in the West Bank, this thesis will uncover the aspects of hilltops and surveillance in Israeli architecture and urban planning that have grown under the influence of Zionism in Palestinian land."

"Kekalahan Indonesia atas Malaysia dalam kasus sengketa atas pulau-pulau Sipadan dan Ligitan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag akhir tahun 2002 yang lalu memunculkan kembali kontroversi di kalangan para pemerhati hukum internasional mengenai prinsip-prinsip perolehan kedaulatan atas wilayah negara, khususnya mengenai prinsip "pendudukan efektif" atau "effective occupation". "

"[ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor, serta bagaimana potensi pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah FKPM yang terdapat di wilayah Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemolisian komunitas. Oleh karena itu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua FKPM tingkat kelurahan (2 orang), Ketua FKPM tingkat kecamatan (1 orang), Babinkamtibmas (3 orang), Lurah (1 orang), Camat (1 orang) dan Kasat Binmas Polres Bogor Kota. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Polri yang terdapat di Sat Binmas Polres Bogor Kota.br>Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan saat wawancara berlangsung. Sebagai upaya uji validitas, penulis melakukan konfirmasi data hasil lapangan dengan melakuan wawancara ulang kepada semua informan tentang semua jawaban yang sudah diberikan. Adapun yang menjadi hambatan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang selama ini dilaksanakan di wilayah Kota Bogor tidak nampak dalam rancangan FKPM, namun lebih terlihat di luar FKPM. Demikian pula mekanisme pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas lebih terlihat di luar rancangan FKPM.

---

ABSTRACTThis study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM., This study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM.]"

"ABSTRAKAdanya suatu wilayah tertentu, sampai sekarang tetap merupakan syarat mutlak akan adanya negara. Atas wilayah tersebutlah suatu negara melaksanakan kedaulatannya. Selama bertahun-tahun Sahara Barat merupakan suatu wilayah yang kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengamat hukum internasional. Tetapi dalam 12 tahun terakhir ini wilayah tersebut mulai menjadi pusat perhatian disebabkan timbulnya suatu sengketa antara Maroko dan Polisario yaitu suatu gerakan yang mewakili rakyat Sahrawi dalam perjuangan kemerdekaan Sahara Barat. Sengketa tersebut timbul setelah dicabutnya klaim Hauritania atas Sahara Barat bagian selatan berdasarkan persetujuan Madrid tahun 1975, yang membagi Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Maroko kemudian menganeksasi wilayah ini menjadi bagian dari kedaulatan wilayahnya. Pengambil alihan wilayah Sahara Barat bagian selatan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional mengenai perolehan wilayah. Disamping itu, aneksasi Haroko terhadap Sahara Barat membawa konsekwensi hukum tentang penggkuan. Atas dasar tersebut diatas, Hukum internasional masih memerankan peranannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui penerapan konsep hak menentukan nasib sendiri. (FH)"

"Pada konflik bersenjata, perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dalam hukum humaniter internasional, terlebih lagi dengan adanya suatu fenomena baru dalam prakteknya, yaitu penggunaan penduduk sipil yang dijadikan human shield untuk menahan serangan lawan. Penerapan ini juga dikaitkan dengan kasus yang terdapat di ICTY mengenai praktek human shield ini. masalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang dianut oleh Indonesia juga menjadi permasalahan apakah termasuk dalam praktek penggunaan human shield atau bukan. Pengertian mengenai penduduk sipil dan perlindungan yang didapatkan terhadap penggunaan human shield yang terjadi pada kasus dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

---

In armed conflict, the protection of the civilians is an important part of international humanitarian law, especially with the existence of a new phenomenon in its practice, whic using the civilians as human shield to deter the opponent's attack. The application has also been associated with cases contained in the ICTY's practice of human shield therein. The Total Defence System problem which adopted by Indonesia is also a problem whether its practice is constitue of using human shields or not. The comprehension of the protection of civilians and the use of human shields in the case of the People's Total Defense System became the main discussion in this paper."