Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan posisi 15 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap norma “Responsibility to Protect” dari ‘tidak setuju’ (Majelis Umum 2005) menjadi ‘setuju’ (Majelis Umum 2009). Untuk melakukan hal tersebut, penulis menginvestigasi berbagai fenomena politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi sepanjang 2005-2009 pada level domestik maupun internasional yang terkait dengan ke-15 negara ini, serta menganalisis pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Pada akhirnya, skripsi ini menawarkan ‘Model Bola Menggelinding’ sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan proses shifting atau pergeseran posisi aktor negara terhadap suatu norma yang diperkenalkan. Model ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada norma yang sama sekali baru; setiap norma dalam Hubungan Internasional merupakan hasil evolusi atau revolusi dari norma sebelumnya.

---

This research aims to analyze the factors affecting the position shift in the United Nations General Assembly speeches of 15 state actors relative to Responsibility to Protect from ‘no’ in 2005 to ‘yes’ in 2009. In order to do so, this research tracks and investigates the various political, economical, as well as social phenomena that took place within, between, and amongst those countries throughout the time frame of 2005-2009. Departing from those findings, patterns and orders are identified in order to provide a preliminary analysis to explain the position shift. Finally, it proposes the ‘Rolling Ball Model’ as an analysis framework to explain state actors’ position shift toward an introduced norm. It relies on the assumption that each international norm emerges from either an evolution or revolution process from previously existing norms or collective values, in addition to understanding that the behavior of state actors relative to norms is dynamic from a time period to another."

"Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat sipil serta bagi negara ketiga. Dalam tesis ini, dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan penetapan definisi dan parameter situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi sebagai landasan memberlakukan sanksi ekonomi; pelaksanaan mekanisme monitoring rutin ditindaklanjuti dengan peninjauan sanction exemption bagi alasan kemanusiaan; kerjasama Dewan Keamanan dengan badan internasional maupun badan regional keuangan dalam menyusun dan melaksanakan action-oriented proposal bagi negara ketiga.

---

The focus of this thesis discussess the imposition of economic sanction of the United Nations Security Council for the maintenance of international peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter. Problems analysis is conducted by observing the mechanism to impose economic sanction under Chapter VII of the United Nations Charter, the imposition of economic sanction by means of Security Council resolution which is binding to the United Nations member states that requires cooperation to optimize the imposition of economic sanction, and impact of economic sanction from the perspective of international law in relation with state's internal situation, impact on civil population and on the third state.

This thesis provides some recommendations in relation with the determination on definition and parameter of situation that constitutes action with respect to threats to the peace, breached of the peace and acts of agression as a basis to impose economic sanction; implementation of routine monitoring mechanism and review sanction exemption for humanitarian reasons; cooperation between the Security Council and international or regional financial institution in developing and implementing an action-oriented proposal."

"ABSTRAKPerusahaan dan aktivitas bisnis harus beretika dan bertanggung jawab. Etika dan tanggung jawab perusahaan itu diimplementasikan dalam wujud komitmen terhadap nilai-nilai global untuk kepentingan bersama baik masyarakat lokal maupun internasional. United Nations Global Compact ldquo;UNGC rdquo; merupakan inisiatif kebijakan strategis bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menyelaraskan kebijkaan dan operasi strategi aktivitas perusahaan dan aktivitas bisnis mereka dengan prinsip-prinsip universal di bidang hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan, dan anti korupsi dalam mewujudkan Perusahaan yang berkelanjutan dan tercapainya Sustainable Development Goals ldquo;SDGs rdquo; . Implementasi Prinsip-Prinsip UNGC ditinjau dari Hukum Perusahaan di Indonesia, terkait dengan ketentuan mengenai Corporate Social Respondsibility ldquo;CSR rdquo; di mana terdapat perbedaan pengaturan keduanya. PT Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan anggota dari UNGC yang turut serta mengimplementasikan Prinsip-Prinsip UNGC. Implementasi di lakukan dengan membuat beberapa peraturan internal perusahaan dan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Prinsip-Prinsip UNGC dan guna mewujudkan tercapainya SDGs.

---

ABSTRACTCompanies and business activities must be ethical and responsible. Ethics and corporate responsibility is implemented in the form of commitment to global values for the common local and international good and society. United nations Global Compact ldquo UNGC rdquo is a strategic policy initiative for companies committed to aligning their policies and operating strategies business activities and corporate activities with universal principles in the fields of human rights, labor, environment and anti corruption in realizing sustainable business and achieving Sustainable development Goals ldquo SDGs rdquo . If the implementation of UNGC Principles reviewed from Corporate Law in Indonesia, it is related to the provisions on Corporate Social responsibility in which there are differences in the arrangement of both, But there are no obstacles or discrepancies to be applied in Indonesia. PT Adaro Energy Tbk is one of the most successful companies to implement the UNGC Principles. Implementation is done by making some internal rules of the Company and perform various activities related to UNGC Principles and realizing the achievement of SDGs."