Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan khusus dari orang dalam ini menggambarkan berbagai peristiwa di Timor-Leste, sejak perundingan-perundingan menuju kesepakatan-kesepakatan Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, dan PBB, hingga mandat intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan yang melanda wilayah itu setelah diselenggarakannya referendum. Ian Martin, Utusan Khusus Sekjen PBB di Timor-Leste pada saat itu, menjelaskan bagaimana perubahan politik di Indonesia, yang berpadu dengan iktikad baik PBB serta tekanan dari Australia dan dari belahan dunia lainnya, mendorong Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor-Leste opsi untuk memilih otonomi di dalam naungan Indonesia atau kemerdekaan sepenuhnya. Pembahasan yang kemudian disajikannya juga mencakup analisis terhadap perundingan-perundingan intens yang membuat pemerintah Indonesia enggan menerima intervensi."

"The principle of self-determination is one of the concepts contained in international human rights law. This principle has generally been known by many, but along with the changing times and needs, the concept of this principle more deeply examined by experts and used in various international agreements as a basic principle. In the use of this principle, indigenous peoples became one of the subject that could use it for the benefit of the community. Various international agreements include the use of this principle for the rights of indigenous peoples such as the ICCPR, ICESCR, ILO Convention no. 169. That's all for the role of international and regional organizations that move states to recognize indigenous peoples rights. Problems arise when it is implemented and confronted with the country's sovereignty. It's not going to happen when an understanding of the principle of self-determination for indigenous peoples adapted to the needs of indigenous peoples and the sovereignty of a country. The practice of some countries will prove the state's role in the protection of rights of indigenous society without disturbing the sovereignty of the country.

---

Prinsip menentukan nasib sendiri merupakan salah satu konsep yang terdapat di hukum internasional hak asasi manusia. Prinsip ini secara umum telah dikenal oleh banyak pihak, namun seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan, konsep dari prinsip ini dikaji lebih mendalam oleh para ahli dan digunakan di berbagai kesepakatan internasional sebagai prinsip dasar. Dalam penggunaan prinsip ini, masyarakat adat menjadi salah satu subjek yang dapat memanfaatkannya untuk kepentingan komunitasnya. Berbagai kesepakatan internasional mencantumkan penggunaan prinsip ini bagi hak masyarakat adat seperti ICCPR, ICESCR, Konvensi ILO no. 169. Itu semua atas peran dari organisasi internasional maupun regional yang menggerakkan negara-negara untuk mengakui hak masyarakat adat. Permasalahan timbul ketika hal ini diimplementasikan dan dihadapkan dengan kedaulatan negara. Hal itu tidak akan terjadi ketika pemahaman mengenai prinsip menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat dan kedaulatan sebuah negara. Praktek beberapa negara membuktikan akan peran negara dalam perlindungan hak masyakarat adat tanpa menganggu kedaulatan dari negara tersebut."

"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah salah satu prinsip paling internasional kontroversi yang muncul sejak zaman dekolonisasi, yang memuncak peningkatan jumlah negara merdeka sejak berakhirnya dua perang dunia. Prinsip ini juga sering memicu separatis di seluruh dunia untuk mencapai kemerdekaan, dimana prinsip ini sering disalahartikan dengan "hak untuk memisahkan diri". Inilah apa menyebabkan masyarakat internasional tidak mau menggunakan prinsip ini dengan cara bebas, dan lebih memilih untuk mempertahankan prinsip integritas teritorial lain untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini melampaui batas konteks dekolonisasi dan apakah prinsip ini secara otomatis memerlukan hak apa pun memisahkan diri masih menjadi perdebatan yang belum terpecahkan.Catalonia adalah salah satu isu terbaru yang terkait dengan gerakan separatis yang akan segera terjadi memisahkan diri dari Spanyol menggunakan prinsip ini sebagai pembenaran mereka dalam melakukan itu. Skripsi ini akan mencoba menganalisis implementasinya asas ini berada di luar konteks dekolonisasi dengan melihat aturan hukum internasional relevan, dan kemudian akan menghubungkannya dalam konteks Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sepihak pada tahun 2017.

---

The right to self-determination is one of the most international principles of controversy that has arisen since the age of decolonization, which culminated in an increase in the number of independent states since the end of the two world wars. This principle also often triggers separatists around the world to achieve independence, where this principle is often confused with "the right to secede". This is why the international community does not want to use this principle in a free manner, and prefers to maintain other principles of territorial integrity to safeguard the sovereignty of each country. In practice, the application of this principle goes beyond the confines of the context of decolonization and whether this principle automatically entails any right to secession is still an unsolved debate. Catalonia is one of the latest issues related to the imminent separatist movement from Spain using this principle as their justification for doing so. This thesis will try to analyze the implementation of this principle outside the context of decolonization by looking at the relevant international legal rules, and then will connect them in the context of the unilateral Catalonia Declaration of Independence in 2017."

"This thesis explores the issue of the existence of the Right to Secede within the framework of the Right of Self-Determination. The discussion explores the existing of international laws governing the right of self-determination, focusing on said laws, which has stipulations explicitly regarding the right of external selfdetermination or secession. Using a method known as the descriptive-analysis method, this thesis will aim to analyze and evaluate the right of secession within the framework of the right of self-determination through the application of the rights in the cases of Kosovo and Crimea.

---

Tesis ini membahas isu keberadaan hak untuk memisahkan diri dalam struktur Hak Penentuan Nasib Sendiri. Diskusi mengeksplorasi ada hukum internasional yang mengatur hak penentuan nasib sendiri, dengan fokus pada kata hukum, yang memiliki ketentuan secara eksplisit tentang hak penentuan nasib sendiri eksternal atau memisahkan diri. Menggunakan metode yang dikenal sebagai metode deskriptif-analisis, tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kanan pemisahan dalam kerangka hak penentuan nasib sendiri melalui penerapan hak-hak dalam kasus Kosovo dan Crimea."