Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskresi memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan publik. Agar diskresi tersebut ditaati, maka menjadi perlu untuk menuangkan diskresi ke dalam suatu instrumen hukum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi dituangkan dalam instrumen hukum keputusan. Sementara, para ahli berpendapat bahwa instrumen hukum diskresi adalah beleidsregel atau peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, keputusan, instruksi, pengumuman, dan surat edaran. Perbedaan pandangan ini pun menimbulkan pertanyaan sebenarnya instrumen hukum apakah yang tepat untuk membungkus suatu diskresi. Berdasarkan studi kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ditemukan bahwa diskresi di bidang pelayanan publik dituangkan ke dalam instrumen hukum Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Keputusan Gubernur yang merupakan hasil dari kewenangan diskresi memiliki sifat konkret, final, dan berakibat umum. Sementara Peraturan Gubernur yang merupakan hasil dari kewenangan diskresi memiliki sifat norma umum, abstrak, dan terus menerus, namun hanya berlaku bagi pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur hasil dari kewenangan diskresi inilah yang disebut sebagai peraturan kebijakan. Walaupun berlaku internal, Peraturan Gubernur memiliki relevansi hukum, sehingga secara tidak langsung memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Sementara terkait diskresi yang dibungkus dengan suatu Instruksi Gubenur, sebenarnya terjadi ketidaktepatan ketika suatu diskresi dibungkus dengan Instruksi Gubernur dikarenakan menyalahi esensi dari Instruksi Gubernur dan memiliki norma mengikat umum, sehingga lebih tepat apabila dibungkus dalam suatu Peraturan Gubernur apabila normanya berisi pengaturan atau pun dengan Keputusan Gubernur apabila normanya berisi penetapan.

---

Discretion gives freedom for government official to decide the best decision that he she can make to solve problems during the implementation of public service. Discretion needs a legal instrument to make it obeyed by the people. According to Act No. 30 Yr 2014, the right legal instrument for discretion is a decree. In the other hand, according to several opinions by jurists, the right legal instrument for discretion is beleidsregel. Beleidsregel can be shown as Act, Decree, Instruction, etc. Therefore, there is a difference between Act No. 30 Yr 2014 and jurists rsquo opinions on the right legal instrument for discretion. According to study case on Government of Jakarta, Governor used Governor Act, Governor Decree and Governor Instruction as legal instrument for discretion. Governor Decree as legal instrument for discretion has concrete and final type of norms, but it also gets legal effect on the people. Meanwhile Governor Act as legal instrument for discretion has general, abstract and continually type of norms. Governor Act as legal instrument for discretion can be called beleidsregel. Only government official bind by beleidsregel, but it also indirectly tied the people. Though Governor Instruction is not the right legal instrument for discretion since it violates the quintessence of Instruction and it bind the people."

"ABSTRAKSelama kurun waktu 25 tahun khususnya sepuluh tahun terakhir dari tahun 1985 sampai 1995 pembangunan di berbagai sektor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan sektor pembangunan yang pesat diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini umumnya terjadi pada propinsi-propinsi tertentu saja, sehingga propinsi yang sudah padat penduduknya akan menjadi semakin padat.Propinsi yang kepadatan penduduknya tinggi akan berkorelasi terhadap kualitas lingkungan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah sektor pembangunan meningkat, jumlah penduduk rneningkat tetapi kualitas liugkungan khususnya kualitas udara menurun.Sebaran penduduk yang belum merata ini diduga ada korelasinya dengan penduduk masih terpusat pada daerah-daerah tertentu. Sebaran industri maupun sebaran penduduk yang belum merata, khususnya di daerahdaerah yang sangat padat penduduknya tentu akan berdampak pada kualitas lingkungan khususnya kualitas udara.Untuk mengetahui apakah sebaran industri manufaktur mempunyai korelasi terhadap sebaran penduduk maupun terhadap kualitas lingkungan, khususnya kualitas udara maka dilakukan studi ini.Studi ini dilakukan dengan mengolah data sekunder, terutama dan Sensus Ekonomi 1985, Sensus Ekonomi 1995, Supas 1985, Supas 1995 dan Neraca Kependudukan Lingkungan Hidup Daerah 1995.Manfaat studi ini adalah untuk memberikan masukan pada .suatu pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang.Pada studi ini diajukan empat hipotesis yaitu: (i) Penyebaran industri manufaktur mempunyai korelasi yang kuat terhadap penyebaran penduduk di tiap-tiap propinsi di Indonesia, (ii) Sektor usaha jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, restoran, serta hotel; angkutan, penggudangan, komunikasi; jasa keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan tanah, jasa prusahaan; jasa kemasyarakatan dan sosial hiburan dan peroraugan) mempunyai korelasi yang lebih kuat dibandingkan dengan sektor industri (pertambangan dan penggalian; manufakur; lisirik, gas, dan air, bangunan dan konstruksi) terhadap penyebaran penduduk di tiap-tiap propinsi di Indonesia, (iii) Sektor industri manufaktur secara umum mempunyai korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor usaha jasa industri lain terutama sektor usaha jasa, (iv) Sebaran industri manufaktur maupun sebaran penduduk mempunyai korelasi yang kuat terhadap kualitas udara.Dari hasil analisis data dengan menggunakan persarnaan regresi dan korelasi melalui Program Statistika 5 maka dapat disimpulkan bnhwa hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat diterima. Dalam hal korelasi antara penyebaran industri, penyebaran penduduk dan kualitas lingkungan, khususnya kualitas udara dapat dikatakan bahwa :Semakin padat industri manufaktur di suatu daerah maka semakin padat penduduknya, demikian juga pencemaran udaranya akan semakin meningkat. Bahan pencemar udara yang berkorelasi dengan meningkatnya kepadatan industri manufaktur adalah debu, NOx, HC, CO, dan CO2, sedangkan bahan pencemar udara yang berkorelasi laugsung dengan uktivitas kepadatan penduduk adalah debu, CO, dan CO2 ini menunjukkan bahwa sebaran industri manufaktur dan sebaran penduduk mempunyai korelasi yang kuat terhadap kualitas lingkungan khususnya kualitas udara. Semakin padat industri manufaktur di suatu propinsi, maka semakin padat penduduknya sedangkan kualitas udaranya menjadi semakin rendah.

---

ABSTRACT

During the last quarter of a century, especially the last decade, from 1985 to 1995, development in every sector in Indonesia has shown a rapid ,growth_ The rapid growth was followed by an increase in population too. The growth of this population, generally, occurs in certain provinces. Hence, these provinces that are already crowded became even more crowded. Provinces which have a huge population will correlate with environmental quality. The problem here is that development. and population increased but environmental quality, especially air quality, decreased.

Unbalanced population distribution pattern may be due to the distribution are of manufacturing firms. The distribution of both manufacturing firms and population focussed in a certain region. Both these unbalanced distributions will certainly influence environmental quality.

To find out whether or not the distribution of manufacturing firms correlate closely with population distribution, and environmental quality, especially air quality, therefore this research was undertaken.

This research was conducted by processing secondary data, mostly from the economic census 1985, economic census 1995, Supas 1985, Supas 1995 and NKLU 1995.

This research is useful inproviding input for making decisions for site plan. This research proposed four hypotheses as follows:

1. The distribution of manufacturing firms have strong correlations with population distribution in each province in Indonesia

2. Services sectors (big trade, retail, restaurants and hotels, transport, finance services, insurance. rentals, real estates, services company, community social and personal services) have stronger correlations compared to industry sectors (mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction) towards population distribution in every province in Indonesia

3. Manufacturing, generally, has strong correlations towards the growth of service establishment or other industry, especially service establishment.

4. Manufacturing industry distribution as well as population distribution has strong correlations towards air quality.

Results of data analyses by using regression equation and correlation through Statistic Program 5, it could be concluded that hypothesis 1, 2, 3, and 4 can be accepted. Correlations between industry distribution, population distribution and air quality it could be stated that:

The more crowded the manufacturing industries in one region, the more dense population will be; the same is true with air pollution.

The air pollutant that have correlations with increasing manufacturing industries were dust, NOx, HC, CO, and C02. Whilst air pollutants that have correlations with population were dust, CO, and C02. These indicate that the Beater the population in one region, the lower the environmental quality will be, especially air quality."

"Air-photos can be used for aiding various investigations. It is due to the special characteristics of air-photos themselves and their high relevancy to various field of study. So far air-photos are mostly used for studying physical problems. The following paper is to introduce the use of air-photos in the framework of studying urban population density. By employing air-photos as auxiliary tools of analysis, urban population density can be more clearly presented and can be divided into three types. The first type is commonly used in urban study, while the second and the third type are rarely presented. Based on the survey carried can give clearer and representative picture about the study area. Consequently, the second and the third concept of population density are really recommended in any urban study."

"Beberapa tahun terakhir ini pemaknian jaringan lokal LAN di Indonesia telah meningkat dengan sangat pesat. Janngan im umumnya digunakan untuk menghubungkan sistem komputer PC dalam jangkauan yang nelatif pendek, yaitu suatu gedung perkantoran Seiring dengan kemajuan distributed applicatiotr make jaringan lokal LAN yang ada pedu untuk saling diinterkoneksikan meWui jaringan telekomunikasi publik guna membentuk jaringan yang lebih besar. Jaringan telekomunikasi publik yang dapat digunakan adalah leased charmel. Tetapi karma tma yang dibangkitkan oleh aplikasi LAN adalahh bergifat sporadis (bursty) dan leased channel yang tersedia mempunyai bit rate yang rendah maka perlu dikembangkan jasingan publik lain yang sesuai untuk mterkoneksi LAN tmebut. Didorong oleh kebutnhan tersebut maka PT TELKOM mengimplementasikan jaringan publik yang sesuai yaitu MAN (Metropolitan Area Network) yang menawarkan layanan switched connectionless dengan bandwidth yang besar."

"Penyakit kusta merupakan penyakit menular yang masih banyak menimbulkan masalah kompleks. Masalah tersebut bukan hanya dari segi medis tetapi meluas sampai ke masalah sosial, ekonomi dan budaya (W1-L0,2000). Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten endemis kusta di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Case Detection Rate tertinggi ( 50,9/100.000) di tahun 2006 dan prevalensi rate 4/10.000. Jumlah kasus baru yang ditemukan di tahun 2006 sebesar/69 kasus. Sebagian besar kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Jeneponto dinyatakan endemis dan derajat endemisitasnya, cukup tinggi sehingga risiko tertularnya penduduk menjadi sangat besar. Masih tingginya case detection rate di kabupaten Jeneponto disertai kepadatan hunian yang cukup tinggi memungkinkan penularan kusta melaitri droplet maupun sentuhan langsung. Untuk itu perlu di ketahui hubungan kepadatan human terhadap risiko kejadian kusta. Tujuan penelitian ini tuttuk rnengetahui hubungan faktor hunian dengan kejadian kusta di Ka.bupaten Jeneponto setelah dikontrol oleh faktor konfounding yaitu umur, jenis kelamin, vaksinasi BCG, pengeluaran, riwayat kontak serurnah, pendidikan dart pekerjaan. Penelitian ini menggunakan disain study kasus kontrol yang dipadankan( pair wise matching). Sampel penelitian adalah seluruh penderita kusta baru yang ditemukan periode Juli 2006 sampai September 2007. Jumlah kasus sebanyak 115 orang dan jumlah kontrol sebanyak 115 orang. Analisis data diIakukan meialui tiga tahapan, yaitu Univariat (distribusi frekuensi), Bivariat (uji McNemar) dan rnultivariat (Conditional Multiple Logistic Regression). Hasil penelitian menunjukan bahwa kepadatan hunian berhubungan dengan kejadian kusta dengan nilai OR 10,65 (95% Cl: 4,11— 27,62) dart nilai p 0,000 setelah dikontrol variabel pengeluaran, pekerjaan dan riwayat kontak serurnah. Dari hasil penelitian ini disarankan perlu dilaksanakan pemeriksaan kontak serumah yang lebih intensif pada wilayah puskesmas yang tingkat kepadatan hunian tinggi, screening terhadap rumah yang ada penderita kusta terutarna pada rumah-rumah dengan tingkat kepadatan hunian tinggi.

---

Disease of Leprosy represent contagion which still many generating the problem of complex. The problem not merely from medical facet but extending to problem of social, cultural and economic ( WHO,2000). Sub-Province of Jeneponto represent one of the sub--province of endemic of leprosy in Province of South Sulawesi owning highest Case Detection Rate ( 50,9/100.000) in year 2006 and prevalence rate 4,1/10.000. Amount of new case found in year 2006 amount 169 cases. Mostly district of exist in region of sub-province of Jeneponto expressed by endemic and degree of high endemic enough so that its contagious risk resident become very big. Still height of case detection rate in sub-province of Jeneponto accompanied by density of dwelling which high to enough enable infection of leprosy through droplet and also direct touch. For that need in knowing relationship of density of dwelling to risk of leprosy occurrence.

Target of this research to know relation of factor of dwelling with occurrence of leprosy in Sub-Province of Ieneponto after controlled by confounder that is age, gender, vaccination BCG, expenditure, history contact house, education and work. This research use to design case control study (pair wise matching). Sample of Research is all new leper was found by period of July 2006 until September 2007. Amount of case of counted 115 people and amount of control of counted 115 people. Data analyzing conducted to through three steps, that is Univariate ( frequency distribution), Bivariate (McNemar test) and multivariate (Conditional Multiple Logistic Regression).

Result of research of show that density of dwelling relate to occurrence of leprosy with Odd Ratio 10,65 ( 95% CI: 4,11 - 27,62) and p value 0,000 after controlled by variable of expenditure, job and history contact house. From result of this research is suggested require to be executed by a inspection contact more intensive house at region of puskesmas (public health center) which mount density of high dwelling and screening to existing house of leper especially at house with level density of high dwelling."

"Kepadatan penduduk di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung tidak merata. Banyak faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Kabupaten Saahlunto Sijunjung, diantaranya faktor fisik yaitu ketinggian, lereng dan curah hujan, serta faktor non fisik yaitu faktor sosial dan ekonomi serta faktor budaya. Sandy (1977) mengatakan, pada awalnya manusia memanfaatkan tanah yang terletak pada ketinggian 25 meter dari muka laut. Karena tempat tersebut mudah untuk digarap dan aman dari bahaya banjir. Setelah tempat tersebut habis digarap dan jumlah manusianya bertambah, mereka akan bergerak ke daerah yang lebih tinggi dimana tingkat penggarapannya lebih sulit. Sehingga penduduk yang terpadat akan terletak di wilayah dataran rendah, dan penduduk akan terpusat pada daerah pertanian yang tanahnya subur. Tetapi tidak demikian yang tenjadi pada Kabupaten Saah1unto Sijunjung,. penduduk yang terpadat justru terletak pada wilayah pegunungan. Sehubungan dengan itu tujuan penulisan ini ingin mengetahui tingkat kepadatan penduduk di Kabupateñ Sawahiunto Sijunjung serta faktor yang mempengaruhinya. . dapun permasalah yang dikemukakan adalah : 1. Bagaimana fisiografi Kabupaten Sawahiunto Sijunjung ?. 2. Bagaimana kepadatan penduduk Kabupaten Sawahiunto Sijunjung ?. 3. Bagaimana kaitannya fisiografi dan non fisik terhadap kepadatan penduduk di daenah tersebut ?Berdasarkan belakang tersebut di atas, hipotesa yang dibuat adalah faktor fisiografi kurang berpengaruh terhadap kapadatan penduduk di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Yang memengaruhi kepadatan penduduk di daerah tersebut adalah faktor sosial, ekonomi dan budaya. Dalam analisa menggunakan metode korelasi peta pada areal yang diteliti, yaitu antara kepadatan penduduk dengan ketinggian lereng, curah hujan, mata pencaharian penduduk dan aksesbilitas. Sedang untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kepadatan penduduk dilakukan analisa statistik. "