Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saya tertarik untuk menulis skripsi mengenai sankin koti ini, karena beberapa alasan, diantaranya; pertama secara pribadi saya tertarik pada bidang sejarah khususnya sejarah politik Jepang, dan sankin kotai adalah sebuah contoh mengenai kebijakan politik jepang pada masa lalu, kedua, sankin kotai, menurut saya mempunyai keistimewaan khusus yang sangat menarik bagi saya, baik dalam sejarah, proses, fungsi, dan bahkan kehancurannya, secara lebih jelas dapat dibaca pada skripsi saya. Alasan yang ketiga adalah sankin kotai sebagai sebuah sistem politik berfungsi dengan sangat bagus, dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sankin kotai dipandang dari sudut moral adalah tidak sukses. Adanya kontradiksi inilah yang membuat sankin kotai unik sekaligus menarik bagi saya untuk diteliti dan ditulis. Dalam skripsi ini akan ditulis mengenai bagian pertama, pendahuluan, termasuk di dalamnya; latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, struktur pemerintahan Tokugawa termasuk di dalamnya"

"Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene Inlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerin_tah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pember_dayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu."

"Masa antara tahun 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan kurun waktu yang sangat menarik perhatian banyak orang untuk membicarakannya. Periode ini disebut periode Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah organisasi pemuda dari Djawatan Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT). Bagi AMPTT sebagai organisasi pemuda jawatan yang sehari-harinya berhubungan dengan penguasa asing, permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan kekuasaaan asing tersebut. Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi harus disertai dengan realisasi pemindahan kekuasaan. Akhirnya dilaksanakan pengambilalihan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT dari tangan Jepang pada tanggal 27 September 1945. Pemuda PTT sangat menyadari fungsi jawatan dan keahlian yang dimilikinya untuk membantu perjuangan, Keberadaan AMPTT sebagai salah satu badan perjuangan pada masa revolusi dapat dilihat dari potret dirinya. Pertama, memalalui ide pengambilalihan kekuasaan Kantor Pusat Jawatan PTT dari kekuasaan asing. Kedua, tindakan untuk merealisasikan, membantu pemuda-pemuda melakukan perebutan obyek-obyek panting, mendirikan radio perjuangan Benteng Hitam, dan ikut berjuang bersama rakyat dan badan lainnya menghadapi sekutu. Ketiga, hasil dari semua itu antara lain memberi inspirasi kepada pemuda jawatan lain untuk ikut mengambil alih jawatannya, membentuk organisasi pemuda jawatan. Hubungan kamunikasi dalam masa pergolakan yang dirasakan sulit, menjadi Iebih memungkinkan berkat usaha yang gigih dari pegawai PTT dan AMPTT. Masa antara 27 September 1945 sampai 23 Maret 1946 adalah masa yang sangat singkat. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu sebuah organisasi pemuda atau badan perjuangan manapun dapat bergerak banyak, akan tetapi revolusi memungkinkan berbuat segalanya, dan AMPTT membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan itu telah dapat menyumbangkan peranannya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia."

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."