Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak dari pers untuk menyatakan pendapatnya secara bebas namun hal itu harus dihubungkan dengan hak publik untuk mendapat pelayanan dengan menerima suatu pemberitaan yang fair dan benar, agar publik dapat mengadakan suatu penilaian yang sehat tentang persoalan-persoalan umum yang dihadapi. Di pihak lain, kebebasan pers menimbulkan persoalan krusial tentang sejauh mana dapat diterimanya pembatasan (restriksi) terhadap kebebasan pers menjadi suatu pertentangan antara prinsip kebebasan pers dengan prinsip persamaan didepan hukum serta prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum, apakah akan dianut kebebasan pers secara murni ataukah pers yang akan tetap berada dalam batasan positif. Indikasinya banyak kasus yang bermunculan dan diajukan ke tingkat peradilan formal yang pada intinya berhadapan dengan insan pers terkait dengan kasus-kasus penghinaan. Delik penghinaan adalah delik aduan, oleh karena itu pada umumnya hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dan orang yang merasa dirugikan, dalam penegakan hukum kasus penghinaan melalui pemberitaan media massa, seringkali menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan di sisi lain, masih terdapat cara yang dapat ditempuh selain menggunakan KUHP, yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang didalamnya mengatur mengenai penegakkan hukum atas kasus penghinaan di media massa dengan cara memberikan hak jawab, hak koreksi dan mediasi melalui dewan pers. pengaduan ke dewan pers dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda pertama ini menunjukkan peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah pemberitaan media dan penegakan kode etik jurnalistik dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU pers dan kode etik jurnalistik. Dengan kata lain dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui dewan pers, dan bukan melalui jalur hukum pidana atau hukum perdata. Kedua, banyaknya pengaduan ke dewan pers menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan jurnalisme kita, ada banyak masalah dalam proses penegakkan kode etik jurnalistik. Dengan indikator banyaknya pengaduan ke dewan pers menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan media dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan olehnya.

---

The presses serve the right to express their opinions freely, but it must be connected with the public's right to services to receive fair and true reports, so that the public may hold a sound judgment on issues commonly encountered. On the other hand, freedom of the press raises crucial issues about the extent to which restrictions on freedom of the press is acceptable become conflict between the principle of press freedom and the principle of equality before the law and the principles of a democratic state based on the law, whether pure freedom of the press or press which will remain in positive limits will be adopted. The indications are many cases that have sprung up and been brought to the level of formal trial and essentially they are dealing with the press in defamation (libel) cases. Offense of defamation is a crime by complaint; therefore, in general, it can only be prosecuted if there is a complaint and person who felt aggrieved. Defamation cases through mass media are often enforced using the Criminal Code as the legal basis for settling the cases. While on the other hand, there are ways that can be taken in addition to using the Criminal Code, namely by using the Law No. 40 of 1999 regarding the Press, which also regulates the law enforcement on defamation through mass media by providing the right to reply, the right to correct and mediation through the press council. The complaint to the press council can be seen from two different sides. First, it shows increased awareness of various parties to resolve the problems of media publication and enforcement of journalistic ethics by using the mechanisms as provided in the Law regarding the press and journalistic ethics. In the other words, it can be seen as increased awareness of various parties to resolve publication disputes through the press council, and not through the criminal law or the civil law. Second, many complaints to the press council shows that there are many problems with our journalism; there are many problems in the process of enforcement of journalistic ethics. Many complaints to the press council indicated that there many offenses committed by mass media and there are many parties who feel aggrieved by them."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pers yang saat ini telah berkembang menjadi pers media online ditinjau dari sudut pandang Negara demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pers serta menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus meliputi pertanggungjawaban pers media online melalui Dewan Pers Out Of Court Settlement sebanyak tiga kasus dan pertanggungjawaban pers media cetak melalui pengadilan sebanyak tiga putusan. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara konsep kebebasan pers dengan konsep negara demokrasi ditemukan di dalam ketentuan BAB II yang meliputi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Pasal 5 dan Pasal 6 sehingga konsep kebebasan pers di dalam Undang-Undang No. 40 tentang Pers merupakan manifestasi Negara demokrasi. Filosofi terbentuknya undang-undang pers di Indonesia dapat dilihat dari tiga undang-undang pers yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 ditambahkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tidak menganut kebebasan pers oleh karena ada intervensi pemerintah yang berbeda dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang telah menganut pers bebas. Jika dihubungkan dengan perkembangan pers yang saat ini di media online, maka Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 lebih mengakomodir perkembangan tersebut kemudian diatur secara internal oleh Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Implementasi pertanggungjawaban pers di Indonesia dalam menyikapi pelanggaran pers yang telah berkembang dari media cetak dan elektronik menjadi media online dapat dilakukan melalui dua ranah. Ranah tersebut yaitu ranah hukum pidana dan perdata pengadilan dan ranah di luar pengadilan melalui Dewan Pers. Adapun mengenai pelanggaran pers media online sampai saat ini belum ada yang diselesaikan melalui pengadilan. Pelanggaran pers di media online diselesaikan melalui Dewan Pers.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about liability of the press, which now has developed into online media press, in the perspective of democratic states. The method of this research is normative, which is a study of the statues, legal literature, and law doctrine which relates to liabilities of the press. The study then used three approaches, viz, statute approach, historical approach, and case approach. Case approach includes online media press liability by Press Council Out Of Court Settlement followed by three examples of cases and print media press liability by court also followed by three cases. Subsequently, the obtained data is processed qualitatively and presented systematically. The result of study concludes that the relation between the concept of press freedom and the concept of democracy are found in the provisions of Chapter II which covers into Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 and Article 6, so the concept of press freedom in the Act No. 40 of 1999 about Press is a manifestation of the democratic state. The philosophy of creating press act in Indonesia can be seen in three Acts about press, to wit Act No. 11 of 1966 added by Act No. 4 of 1967 and Act No. 21 of 1982 that does not apply the freedom of the press in consideration of government intervention, and it has different circumstances after the applicable of Act No. 40 of 1999 which has implemented the freedom of the press. If it is linked with the development of the press in the current online media, the Act No. 40 of 1999 has better accommodated these developments and then internally organized by the Press Council Regulation No. 1 Rule DP III 2012 on Guidelines for Cyber Media Coverage. The implementation of press liability in Indonesia, to grapple with press violation which has evolved from print and electronic media into online media, can be resolved by two spheres. The spheres are the criminal and civil law or by court and out of court settlement by the Press Council. In fact, none of the online media press violation has been resolved by the court so far. Violation of the press in the online media is only settled by the Press Council."