Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"" In Arab Revolution in the 21st Century?, Nader Fergany presents a compassionate analysis of the Arab popular uprisings in the 21st century, with particular reference to the cases of Egypt and Tunisia. Under authoritarian rule, relentless injustice creates the objective conditions for expressions of popular protest which may culminate in popular uprisings, as witnessed in many Arab countries at the end of the first decade of the 21st century. Unsurprisingly, the slogans of the Arab Liberation Tide (ALT) popular revolts centered around freedom, implying sound democratic governance, social justice, and human dignity for all. In reality, the short-lived governance arrangements which followed the January 2011 popular revolt in Egypt, for example, were little more than extensions of the authoritarian governance system the revolt set out to overthrow. There were differences, of course, between the three short-lived regimes that took power since then, but in form, rather than substance. This book uses a structuralist political economy framework rather than a detailed historical account as it considers how the ALT may prove to be an historic opportunity for human renaissance in the Arab World - or alternatively a disaster of epic proportions. "--"The monograph aims to present a compassionate analysis of the Arab popular uprisings in the 21st century, with particular reference to two important cases, Egypt and Tunisia, in an analytic framework anchored in a structuralist political economy framework rather than a detailed historical account of the popular uprisings"--"

"After the Second World War, Turkey and Egypt were among the most dynamic actors in the Middle East. Their 1950s foreign policies presented a puzzle, however: Turkey's Democrat Party pursued NATO membership and sponsored the pro-Western Baghdad Pact regionally, while Egypt's Free Officers promoted neutralism and pan-Arab alliances. This book asks why: what explains this divergence in a shared historical space? Rethinking foreign policy as an important site for the realisation of nationalist commitments, Abou-El-Fadl finds the answer in the contrasting nation making projects pursued by the two leaderships, each politicised differently through experiences of war, imperialism and underdevelopment. Drawing on untapped Turkish and Arabic sources, and critically engaging with theories of postcolonial nationalism, she emphasises local actors' agency in striving to secure national belonging, sovereignty and progress in the international field. Her analysis sheds light on the contemporary legacies of the decade which cemented Turkey's position in the Western Bloc and Egypt's reputation as Arab leader."

"Negara-negara Arab dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis. Budaya patriarkis yang male-centres ini memandang laki_-laki lebih berkuasa, mengakibatkan peran perempuan selalu dibatasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa negara yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik dunia kerja, bidang politik dan lain-lain. Namun ada juga beberapa negara yang telah membuka ruang seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Hasil yang telah mereka peroleh saat ini adalah berkat perjuangan mereka sendiri. Mesir adalah salah satu negara yang kaum perempuannya dapat menikmati kebebasan dalam berbagai bidang, dari mulai pekerjaan sampai politik. Kebebasan bagi perempuan Mesir saat ini tidak terlepas dari perjuangan yang telah dilakukan pada dekade kedua abad ke-20. Kaum perempuan kelas atas atau yang biasa disebut harem menjadi pionir dalam memperjuangkan persamaan hak ketika itu. Padahal sampai dekade awal abad ke-20, kehidupan mereka masih sangat dibatasi terutama untuk muncul di ruang publik. Namun berkat keikutsertaan mereka dalam perjuangan Revolusi Mesir di tahun 1919, pintu gerbang untuk bergerak di ruang yang lebih luas lagi mulai terbuka. Gerakan mereka di dalam revolusi tersebut memotivasi untuk terus bergerak menuntut hak-hak yang selama ini dibatasi. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa gerakan nasionalisme berkaitan erat dan saling mendukung dengan gerakan perempuan. Revolusi Mesir di tahun 1919 terbukti membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan perempuan di Mesir. Di tahun-tahun berikutnya, suara-suara mereka mulai didengar oleh para pembuat kebijakan negara. Mereka menuntut agar hukum dan undang-undang yang ada juga mempertimbangkan dan memperhatikan kaum perempuan. Lebih lanjut, pengaruh yang terjadi adalah berseminya feminisme yang berafiliasi ke Barat. Paham inilah yang juga membuat kaum perempuan Mesir terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka."