Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."