"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1996
