Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah Perumusan Kembali ke Khittah NU 1926 hingga Muktamar Situbondo 1984), SKRIPSI, Januari 2000, Jurusan Asia Barat Program Studi Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir tahun 1984 melalui mukatamarnya di Situbondo, menyatakan sikap kembali ke khittah 1926. Sebelum menjadi keputusan penting Munas Situbondo dan dipertegas kembali pada Muktamar setahun kemudian, gagasan kembali ke khittah 1926 ini sudah melalui proses perjalanan panjang, berdasarkan introspeksi dari kalangan tokoh-tokohnya sendiri, yakni dari kalangan alarm dan generasi muda NU. Karena kiprahnya sebelum itu bukan saja telah mengabaikan tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat sesuai misinya mengembangkan ajaran ahlussunnah wal jarna'ah, melainkan juga telah menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan pada tingkat interen NU. Dalam perjalanan yang ironis tersebut, NU dapat pula diibaratkan seperti pisau cukur yang hanya digunakan untuk mengiris bawang rnerah, yang berarti tidak sesuai dengan peran sesungguhnya. Penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan kembali ke khittah 1926 yang mencapai tahap kematangannya pada pemikiran K.H. Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda pembaharu NU yang tergabung dalam Majelis 24 dan Tim Null. Dan rumusan-rumusan yang digulirkan inilah yang kemudian secara meyakinkan diterima sebagai keputusan monumental pada Munas dan Muktamar ke-27 Situbondo, yang selanjutnya diakui sebagai naakah resmi khittah NU 1926. Dari basil penelitian ditemukan bahwa keterlibatan yang terlalu berlebihan kepada orientasi politik, menjadikan peran dan prestasi NU selalu dikaitkan dengan sebnah prestise jabatan atau kekuasaan yang justru pada perkembangannya menghambat kemajuan serta kejayaan NU. Sebagai upaya mengembalikan kejayaannya yang pernah dicapai pada periode awal berdirinya, langkah kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa NU berkiprah dengan landasan dan sikap yang sesuai dengan wawasan keagamaannya. Sementara itu, keputusan kembali ke khittah 1926 sewajarnya akan membawa beberapa konsekuensi logis dan tantangan ke depan NU, baik secara organisatoris maupun politis. Secara organisatoris misalnya, NU akan mengembalikan pola. kepemimpinannya kepada supremasi ulama. Hal ini disebabkan sebagai organisasi keagamaan. (arniyyah dintyah), NU memerlukan kharisma ulama yang berperan sebagai pemandu, pengelola dan sekaligus pengawas program-program NU. Sedangkan secara politis, NU telah meninggalkan gelanggang politik praktis dan memfokuskan kegiatannya pada peran sosial kemasyarakatan yang lebih terkoordinasi. Tujuan luhur dan strategis ini akan tercapai manakala Para pemimpin NU, baik pada tataran masyarakat maupun dalam kepengurusannya tetap konsisten dan menjadikan butir-butir khittah 1926 sebagai panduan dalam berkiprah, bukannya sebagai ajang mencari kebenaran dan kepentingan pribadi semata. Upaya selanjutnya yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan pemahaman tentang khittah NU 1926 kepada masyarakat secara umum, sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan NU tentang khittah 1926 beserta perangkat program dan nilai-nilai keagamaan yang mendukungnya."

"Studi ini bertitik tolak dari tesis Clifford Geertz yang menyebutkan bahwa kyai di Jawa menjadi besar karena perannya sebagai broker budaya, dan tidak mempunyai pengalaman apa-apa dalam bidang politik. Penulis mencoba untuk mengunggakpkan kembali mengenai peranan kyai dan ulama, khususnya di daerah Priangan pada masa colonial Belanda, yaitu sekitar tahun 1900-1942. Dan penelitian kearsipan, kepustakaan, dan lapangan (wawancara), dalam studi ini ditemukan bahwa kyai tradisional di daerah Jawa Barat pada umumnya, kyai menjadi besar dan kharismatis, bukan semata-mata karena perannya sebagai broker budaya, melainkan juga karena sebagai agent of change (agen perubahan). Kemampuan mereka.Dalam menjawab persolan yang muncul di kalangan ummat Islam, membuat peranan mereka menjadi begitu penting. Namun di pihak lainnya, terutama pihak penguasa colonial, kemampuan kyai seperti itu justru dianggap sebagai ancaman yang dapat menggoyahkan wibawa dan kedudukan mereka. Olehkarena itu seringkali mereka dituduh sebagai penghalang kemajuan atau dalang kekacauan. Tidak terkecuali kaum reformis menganggap para kyai tradisional sebagai pihak yang memperbodoh ummat Islam, sehingga Islam menjadi mundur"

"Tesis ini merupakan rekonstruksi terhadap peran kiai dalam menghadapi suatu ujian yang sulit, yaitu mengenai kemampuan otoritas kiai saat berhadapan dengan kekuatan perubahan yang besar, mulai dari sistem pemerintahan hingga sektor ekonomi masyarakat. Tesis ini bermaksud untuk menganalisa ulang titik tekan konsep peran kiai sebagai ?makelar budaya? dalam periode kekinian. Berdasarkan analisa terhadap beberapa sumber informasi, ditemukan pola-pola adaptasi peran kiai yang menggambarkan perannya sebagai seorang pemilik otoritas di bidang agama sekaligus politik. Dari rangkaian analisa tersebut, akhirnya ditemukan satu kesimpulanmengenai penyempitan otoritas kiai dalam bidang politik terkait dengan perannya sebagai?makelar budaya?

---

The focus of this thesis is the reconstruction of kiai?s role to face a big challenge, that is about the ability of his authority to face up to a huge power of change, starting from the change of governmental system to economic society sector. The aim of this thesis is to reanalyze the emphasize of the kiai?s role as a ?cultural broker? in nowadays. Based on the analysis from several source of information, was found the adaptation forms of kiai?s role that describing his role as the owner of religion and political authority. From the analysis combination, finally found a conclusion about the tight squeeze of kiai?s authority in politic, related to his role as a ?cultural broker?."