Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7929 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sumarah Adhyatma
Jakarta : Himpunan Keramik Indonesia, 1987
738.2 SUM k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sumarah Adhyatma
[place of publication not identified]: Himpunan Keramik Indonesia [1987],
R 666.6 Adh k
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Sumarah Adhyatma
Jakarta: Himpunan keramik Indonesia, 1987
R 738.3 SUM k
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Wahyudi
"

Diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Akses air minum dan sanitasi yang buruk adalah pendorong utama penyakit ini. Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyediakan air minum yang baik dan akses sanitasi yang layak bagi semua masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDG) dalam kategori sanitasi dan air bersih pada tahun 2019 dengan tema 'universal access'. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanitasi dan air yang tidak layak menyebabkan penyakit diare di Indonesia dan untuk membahas perkembangan penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia sehingga apakah Indonesia dapat mencapai target SDG pada tahun 2019. Penellitian ini menggunakan linear growth method dan logistic regression untuk membuat proyeksi dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data Sosio-Ekonomi Indonesia (SUSENAS) untuk 2011 dan 2015. Studi ini menemukan bukti bahwa air yang buruk dan sanitasi yang buruk secara terus menerus menyebabkan diare di Indonesia. Kami juga memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia gagal mencapai target SDG pada tahun 2019.


Diarrhea remains one of the main causes of death of young children, particularly in developing countries. Poor water and sanitation are the main drivers of this disease. Indonesia still faces problems in providing improved drinking water and proper sanitation access for all communities. The Government of Indonesia has pledged to meet the target of SDGs in sanitation and clean water in 2019 with ‘universal access’. This study objective to examine whether the relationship between unimproved sanitation, unimproved water and diarrhea diseases in Indonesia and to discuss the latest development of sanitation and clean water provision in Indonesia using Indonesia’s Socio-Economic Survey (SUSENAS) data for 2011 and 2015. This research uses linear growth method and logistic regression to make projection and analysis. The study finds evidence that poor water and poor sanitation continue to cause diarrhea in Indonesia. We also predict that the Indonesian Government cannot achieve the target of SDG in 2019."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2018
T52003
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ratria Anggraini Sudarsono
"ABSTRAK
RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian target akses universal air minum tahun 2019 sehingga diperlukan upaya mencapai target tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian kebijakan 100 akses air minum berdasarkan tren pendanaan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk, serta mengetahui pendanaan yang paling berpengaruh terhadap cakupan air minum. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah regresi data panel, dilengkapi analisis deskriptif. REM menunjukkan variabel pendanaan, PDRB per kapita, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel cakupan air minum sebesar 23,57 , sementara sisanya dijelaskan variabel diluar model. PDRB per kapita merupakan variabel berpengaruh terbesar terhadap cakupan, diikuti variabel Kepadatan Penduduk. Untuk pendanaan, APBN merupakan variabel yang signifikan memberikan pengaruh tertinggi terhadap cakupan, diikuti variabel APBD, sedangkan variabel pendanaan lain tidak signifikan. Cakupan air minum tahun 2019 berdasarkan perhitungan harga satuan adalah 80,21 , artinya target akses universal tidak tercapai. Investasi berpengaruh positif pada cakupan, namun investasi total per kapita yang tinggi belum tentu memberikan tambahan cakupan yang tinggi. Dana pemerintah berpengaruh positif terhadap cakupan, meskipun pada level investasi per kapita yang sama, tambahan cakupan yang dihasilkan berbeda dengan range yang cukup besar. Intervensi publik untuk infrastruktur air minum mutlak diperlukan karena besarnya distribusi layanan dan besarnya kemungkinan kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai akses universal, diperlukan peningkatan pendanaan yang substansial sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita dan kepadatan penduduk di wilayah pelayanan. Kata kunci: Data Panel; Akses Universal; Air Minum; Pendanaan.

ABSTRACT
RPJMN 2015 2019 mandates the achievement of universal access of drinking water in 2019 so that efforts are needed to achieve these targets. This study aims to analyze the achievement of 100 access of drinking water based on funding trend, considering the economic condition and population density, as well as to find the most impacted funding to water coverage. Quantitative approach used is panel data regression, equipped with descriptive analysis. REM shows variables of funding, GRDP per capita, and population density is able to explain the drinking water coverage variables of 23.57 , while the rest are explained by variables outside the model. PDRB per capita has the biggest impact on coverage, followed by Population Density. On funding, APBN is a significant variable that giving the highest impact on coverage, followed by APBD, while other funding variables are not significant. The drinking water coverage in 2019 based on unit cost calculation is 80.21 , so that universal access target is not reached. Investment has a positive effect on coverage, but high per capita total investment may not necessarily provide high coverage. Government funds have a positive effect on coverage, although at the same level of investment per capita, the additional coverage generated will be different with a considerable range. Public intervention for drinking water infrastructure is absolutely required because of large distribution of services and the high probability of market failure. Therefore, to achieve universal access, substantial funding is required in line with increasing per capita GDP and population density in service areas. Keywords Panel Data Universal Access Safe Drinking Water FundingJEL Classification C23 H54 H76."
2018
T49117
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Rais
"Pada perusahaan industri, sistem kelistrikan merupakan bagian penting dalam proses produksi dimana sistem kelistrikan yang baik dan sesuai standar dapat meningkatkan kinerja produksi perusahaan. Karena sistem kelistrikan sangat penting maka perlu memperhatikan kualitas sistem agar sesuai standar yang ada. Salah satu caranya adalah dengan mengevaluasi sistem kelistrikan yang ada. Evaluasi dilakukan dengan simulasi studi aliran daya dan hubung singkat menggunakan perangkat lunak ETAP PowerStation 12.6.0. Hasil analisis aliran daya keadaan normal dan darurat menunjukan bahwa jatuh tegangan pada jaringan tegangan menengah berkisar 0,04%-0,05% dan pada tegangan rendah berkisar 0%-3,36%, yang berarti sistem sudah sesuai standar SPLN 72 tahun 1987 dan PUIL 2011. Analisis aliran daya juga menunjukan penurunan persentase pembebanan pada kabel dan transformator sebesar 2,34%-5,74% dan pada kondisi darurat genset dapat menyuplai listrik dengan persentase pembebanan 44,92% ketika dibebankan seperti keadaan normal. Analisis aliran daya juga menunjukan perbaikan nilai faktor daya dari 0,778 lagging menjadi 0,975 lagging. Mengikuti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011, maka perusahaan tidak perlu membayar biaya listrik tambahan karena nilai faktor daya lebih dari 0,85. Hasil analisis hubung singkat menunjukkan terdapat peralatan pemutus yang kapasitasnya dibawah arus hubung singkat sehingga peralatan tersebut dapat mengalami kerusakan dan arus hubung singkat terbesar adalah 26.828 Ampere. Berdasarkan hasil analisis aliran daya, rancangan sistem jaringan listrik milik PT. Aqua Golden Mississipi sudah sesuai standar PLN. Dan berdasarkan hasil analisis hubung singkat, peralatan pemutus yang bermasalah harus diganti untuk mengurangi kerusakan akibat gangguan hubung singkat

In industrial companies, the electrical system is an important part in the production process where a good and standardized electrical system can improve the company's production performance. Because the electrical system is very important, it is necessary to pay attention to the quality of the system to match existing standards. One way is to evaluate the existing electrical system. Evaluation is done by simulating power flow and short circuit studies using ETAP PowerStation 12.6.0 software. The results of the analysis of normal and emergency power flow shows that the voltage drop on the medium voltage network ranges from 0.04%-0.05% and at low voltage ranges from 0%-3.36%, which means the system is in accordance with the SPLN 72 1987 standard and PUIL 2011 standard. Analysis of power flow also shows a reduction in the percentage of loading on cables and transformers by 2.34%-15.74% and in emergency conditions the generator can supply electricity with a loading percentage of 44.92% when charged under normal circumstances. Power flow analysis also shows an improvement in the value of the power factor from 0.778 lagging to 0.975 lagging. Following Presidential Regulation No. 8 of 2011, the company does not need to pay additional electricity costs because the power factor value is more than 0.85. The results of the short circuit analysis there is a breaker equipment whose capacity is below the short circuit current so that the equipment can be damaged and the largest short circuit current is 26.828 Amperes. Based on the results of the analysis of power flow, the design of the electrical network system owned by PT. Aqua Golden Mississipi complies with PLN standards. And based on the results of the short circuit analysis, the problematic breaker equipment must be replaced to reduce damage due to short circuit interference."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sharfina Sabila
"Penelitian ini membahas mengenai privatisasi pengelolaan air minum DKI Jakarta dari sudut pandang hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan privatisasi air di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sedangkan di DKI Jakarta, diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisasi adalah tindakan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dan memperbanyak peran pihak swasta.
Privatisasi air diartikan berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor privat. Privatisasi air pun membawa isu terkait air sebagai bagian dari hak asasi manusia. (3) Privatisasi air di DKI Jakarta bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan privatisasi pengelolaan air minum di DKI Jakarta dibolehkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). Penentuan tarif pun melibatkan pihak swasta yang memegang andil besar di dalamnya, dimana seharusnya pemerintah yang memegang kontrol atas penentuan tarif air tersebut.

This research describes the privatisation of water management in DKI Jakarta from the point of view of state administrative law. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews. This research shows, (1) Water privatisation in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. While in Jakarta, is regulated in DKI Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisation is an act to reduce government intervention and increase the role of private sector.
Water privatisation is defined the transfer partly or whole of water management from public sector to the private sector. Water privatisation will carry water-related issues as a part of human rights. (3) Water privatisation in in DKI Jakarta is not in accordance with the concept of state authorization in Article 33 section (2) and section (3) of the 1945 Indonesian Constitution. While privatisation of drinking water management in Jakarta is allowed by the Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). The determination of water tariff involving private parties who hold an important role in it, where should government retained control over the determination of the water tariff.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54332
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Seina Rizky Priambodo
"Perkembangan‌ ‌jumlah‌ ‌masyarakat/penduduk‌ ‌yang‌ ‌tidak‌ ‌diikuti‌ ‌dengan‌ ‌perkembangan‌ ‌fasilitas‌ ‌serta‌ ‌utilitas‌ ‌yang‌ ‌memadai‌ ‌tentu‌ ‌akan‌ ‌mengakibatkan‌ ‌defisit‌ ‌dalam‌ ‌pemenuhan‌ ‌kebutuhan‌ ‌masyarakat‌ ‌tersebut.‌ ‌Terdapat‌ ‌isu‌ ‌terkait‌ ‌ terbatasnya‌ ‌penawaran‌ ‌(supply)‌ ‌air‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌wilayah‌ ‌DKI‌ ‌Jakarta‌ ‌yang‌ ‌disebabkan‌ ‌oleh‌ ‌bertambahnya‌ ‌jumlah‌ ‌penduduk,‌ ‌terbatasnya‌ ‌supply‌ ‌air‌ ‌baku,‌ ‌tingginya‌ ‌tingkat‌ ‌pencemaran‌ ‌sebagai‌ ‌sumber‌ ‌air‌ ‌permukaan,‌ ‌eksploitasi‌ ‌air‌ ‌secara‌ ‌besar-besaran,‌ ‌dan‌ ‌berkurangnya‌ ‌daerah‌ ‌tangkapan‌ ‌air‌ ‌akibat‌ ‌menurunnya‌ ‌jumlah‌ ‌wilayah‌ ‌serapan.‌ ‌Tujuan‌ ‌ untuk‌ ‌menganalisa‌ ‌bagaimana‌ ‌kualitas‌ ‌air‌ ‌minum‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌Jabodetabek‌ ‌berdasarkan‌ ‌data‌ ‌sekunder‌ ‌Susenas‌ ‌(Survei‌ ‌ Sosial‌ ‌Ekonomi‌ ‌Nasional)‌ ‌dan‌ ‌keterkaitannya‌ ‌dengan‌ ‌kondisi‌ ‌sosial,‌ ‌ekonomi,‌ ‌dan‌ ‌demografi‌ ‌rumah‌ ‌tangga‌ ‌dengan‌ ‌ menggunakan‌ ‌metode‌ ‌penelitian‌ ‌kuantitatif‌ ‌analisis‌ ‌menggunakan‌ ‌regresi logistik binary. Hasil menunjukkan pada Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki akses sumber air minum layak 90.62% dan Bodetabek sebesar 80.03%. Namun masih terdapat 9.38% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan 19.97% wilayah Bodetabek rumah tangga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Analisis regresi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan faktor seperti status migrasi, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran kapita, daerah lokasi rumah tinggal, keluhan terhadap penyakit, dan kepemilikan asuransi berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air minum layak. Sedangkan pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan faktor jumlah ART, status menikah, jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir, pengeluaran kapita, status kepemilikan rumah, dan daerah rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan fisik air minum yang layak.

The development of the number of communities / residents who are not followed by the development of facilities and adequate utilities will certainly result in a deficit in the fulfillment of the needs of the community. There are issues related to the limited supply (supply) of water in the DKI Jakarta area caused by increasing population , The limited supply of raw water, the high level of pollution as a surface source, massive water exploitation, and reduced water catchment areas due to the decline in the amount of absorption area. The purpose of analyzing how the quality of drinking water in Jabodetabek is based on Secondary Susenas data (National Socio-Economic Survey) and its relevance to household social, economic, and demographic conditions using the research method AND quantitative analysis using binary logistic regression. The results showed that in DKI Jakarta Province already had access to drinking water sources worth 90.62% and Bodetabek was 80.03%. But there are still 9.38% of households in DKI Jakarta Province and 19.97% of household bodetabek areas that do not get these access. Regression analysis in DKI Jakarta Province showed factors such as migration status, household head education, capita expenditure, residential location area, complaints against disease, and insurance ownership significantly influence the availability of decent drinking water. Whereas the Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi regions show factor number of ART, married status, KRT gender, last education, capita expenditure, home ownership status, and household regions have a significant effect on the physical availability of decent drinking water."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Natsar Desi
"Menurunnya ketersediaan air permukaan salah satu disebabkan menurunnya mutu daerah tangkapan air (Catchment area) akibat pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman. Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air setiap tahun mengalami kerusakan mencapai 1,5 juta ha per tahun, yang berakibat terjadi kehilangan air akibat run off yang tinggi maupun evaporasi. Terjadi kesidakseimbangan jumlah air pada musim kemarau dan hujan, Permintaan air bersih pada tahun 2015 untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 81 juta m3, dan jika dilihat dari tahun 2000 terjadi peningkatan tahunan sebesar 6,7%. Angka itu belum termasuk kebutuhan air bersih dan sektor pertanian yang mencapai 98% konsumsi air Indonesia dan meningkat 6,67% per tahun sampai 2015 (KLH, 2004).
Tanggal 26 Maret 2004, telah terjadi bencana berupa runtuhnya dinding Kaldera Gunung Bawakaraeng yang merupakan hulu Sungai Jeneberang di Sulawesi Selatan. Dinding kaldera yang runtuh diidentifikasi sebagai tebing yang sermasuk Gunung Sarongan (elevasi 2.514 m dpl). Volume massa yang runtuh diperkirakah atitara 2{70 -- 300 juta m3, sepanjang daerah aliran Sungai Jeneberang. Sungai Jeneberang merupakan salah satu sungai besar dan penting di Sulawesi Selatan mengingas alurnya yang melalui Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar. Sumber air baku PDAM Kota Makassar menggunakan air permukaan yaitu : (a) Sungai Maros dari Kabupaten Maros dengan kapasitas 1300 lld pada kondisi normal, (b) Sungai Jeneberang dari Kabupaten Gowa dengan kapasitas 3500 lld dan yang terpakai 1500 11d (Musagani, 2005).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan mengunakan teknik pengumpulan data berupa observasi laboratorium dan dokumentasi. Observasi laboratorium digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas air pada Sungai Jeneberang sesuai dengan parameter yang diamati. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai macam data sekunder dalam menunjang data primer. Melalui metode dokumentasi dilakukan pencatatan informasi dari berbagai sumber tentang kualitas air Sungai Jeneberang. Pemilihan sampel dengan metode persimbangan (Purposive) untuk menentukan waktu dan ternpat pcngambilan sampel dilakukan secara Acak (random).
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan lahan yang memberikan kontribusi besar pada besarnya laju erosi tanah dan menurunkan kualisas air baku Sungai Jeneberang adalah ladang/tegalan sebesar 479,81 ton/km2/tahun. Parameter kualitas air baku yang diteliti dan melampaui baku (PP No. 82 Tahun 2001) akibas longsor adalah TSS maksimal sebesar 26560 mgll, BOD maksimal sebesar 4,17 mg/l dan COD maksimal sebesar 11,38 mgll, sedangkan parameter kualitas air minum yang melampaui baku mutu (SK. MENKES No. 907 Tahun 2002) adalah kekeruhan maksimal sebesar 6,3 mg/I clan pH maksimal sebesar 8,66. Pemanfaatan lahan dan longsor pada hulu DAS Jeneberang, berimplikasi pada jenis bangunan pengolahan air minum yaitu jika pH basa maka terjadi kerak pada jenis bangunan pengolahan air, perlakuan proses pengolahan pada tingkat kekeruhan di atas 6000 NTU beralih dari kapur dan tawas ke PAC (Poll aluminium clorite) dan Polymer. Biaya pemakaian bahan kimia PAC (Poll aluminium clorite) dan polymer meningkat rata-rata tiap tahun sebesar Rp 0,25/liter.
Untuk mengatasi permasalahan kualitas air baku yang disebabkan pemanfaatan lahan dan Iongsor, disarankan membuat perasuran mengenai perunsukan kawasan hulu Sungai Jeneberang sebagai kawasan penyangga, memperbanyak cekdam agar material longsoran Gunung Bawakaraeng yang setiap turun hujan akan Iangsung jatuh ke Sungai dapat diperlambat. Disarankan meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air minum dan memproduksi air minum pada tingkat kekeruhan yang rendah, kemudian menyimpan air minum dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke pelanggan. Dan perlu kajian lebih lanjut tentang perubahan teknologi pengolahan air minum PDAM Kota Makassar yang masih menggunakan sistem konvensional ke sistem pengolahan air minum yang lebih moderen. Perlu penelitian lebih terpadu dengan melihat berbagai aspek kepentingan Iingkungan hidup, sosial dan ekonomi dari hulu sampai hilir dalam pengelolaan DAS Jeneberang.

Indonesia's currents and future needs for water are increasing despite relatively steady supplies spread across the country. To ensure sustainable development in Indonesia, the basic principle regarding water resources would be so sufficiently satisfy the needs for water of all people of Indonesia and all the development sectors, taking into account the aspects of water resource carrying capacity and conservation.
Declining supplies of surface water is partly a result of shrinking water catchments areas as forests are opened up for settlements. Every year, 1.5 million hectares of forests that function as water catchment areas are cleared, and the resulting water loss due to high run-off and evaporation leads to imbalance water supplies during dry and rainy seasons. The estimated domestic demand for clean water in 2015 is 81 million cubic meters with an annual increase of 6.7% compared with the 2000 statistics. This does not include the clean water demand of the agriculture sector which makes up 98% of Indonesia's water consumption which is increasing annually by 6.67% up to 2015 (Ministry of Environmental Affairs, 2004).
On March 26, 2004, a disaster occurred: the collapse of the crater of Mount Bawakaraeng where Jeneberang River in South Sulawesi has its upper reaches. The collapsed section was identified as the crater rim which was part of Mount Sarongan (elevation: 2,514 m above sea level). The estimated volume of the mass covering the Jeneberang watershed area was 200-300 million cubic meters. The river Jeneberang is one of the largest and most important rivers in South Sulawesi because it flows across the regencies of Gowa and Takalar and the city of Makassar.Data show that following the disaster, Makassar's regional water company is facing a very serious problem, threatening the supply of water particularly to Makassar. The water company uses surface water from: (a) Maros river flowing from Maros regency with a capacity of 1,300 liter per second on normal condition, and (b) Jeneberang river flowing from Gowa regency with a capacity of 3,500 liters per second, of which only 1,500 liters arc used (Musagani, 2005).
The research on the Impact of Watershed Quality on Drinking Water was conducted using the descriptive-analytical method. Purposive method was used for sample selection, while random method was used for times and places of sample collection.
Results showed that the declining water quality of Jeneberang river resulted from the large 479,81 ton/km2/ year. Studied parameters of undistilled water quality and of above-standard water quality due to collapsed crater rim (Government Regulation No. 82 of 2001) were maximum TTS of 26560 mgll, maximum GODS of 4.17 mgll and maximum COD of 11.38 me; while parameters of the quality of water which was exceeding the prescribed standard (Decision of the Minister of Health No. 907 of 2002) were maximum turbidity of 6.3 mgtl and maximum pH of 8.66. Land use and landslides occurred at she watershed areas upstream of Jeneberang affected the water processing facility, i.e. non-neutral pH would result in corroded components and produce slags/crusts. For turbidity of more than 6000 NTU, PAC (poll aluminum chlorite) and Polymer should be used instead of limessone and alum in she water processing. The cost for using PAC and polymer is increasing annually by Rp 0.25 per liter.
In order so deal with the problem of degrading quality of undistilled and clean water due so improper land use and occurring landslides, the government should make a policy on the use/allotment of Jeneberang river areas and also find a solution to stop materials on Mount Bawakaraeng from falling down to Jeneberang. Another alternative to deal with the problem of drinking water processing is to increase the capacity of the water processing plant to enable it to produce water with turbidity of less than 6000 NTU and to store a large amounts of water to be dissributed to customers. Further studies are required on the replacement of the undistilled water processing system at Makassar Water Company. More integrated researches would also be necessary to identify various environmental, social and economic aspects of the management of upstream to downstream watershed areas of Jeneberang.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T16833
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>