Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi yang berjudul: "Konstruksi Realitas Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam Berita Suratkabar -- Analisis Kritis terhadap Makna Pesan Politik yang Disampaikan dengan Menggunakan Konsep Ajaran Kepemimpinan Jawa" ini mencoba menjawab masalah teks dan makna teks. Untuk menjawab masalah tersebut dalam penelitian ini digunakan perspektif konstruktivisme (Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 1966), yang dititikberatkan pada produksi makna oleh pelaku sosial pada tahap-tahap eksternalisasi dan obyektivikasi. Untuk menjelaskan fenomena eksternalisasi realitas oleh pelaku sosial konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain teori fungsi bahasa (Gilian Brown & George Yule, 1996), teori speech-act (J.L. Austin, 1962), dan teori communicative action (Jurgen Habenmas, 1984). Untuk menjelaskan fenomena obyektivikasi realitas oleh praktisi media konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan antara lain konsep citra realitas atau picture in our heads (Waiter Lippman, 1936, 1965), cultivation theory (George Gerbner, 1970), konsep berita sebagai konstruksi realitas (Gaye Tuchman, 1980), teori pola hubungan institusi media dan kekuasaan (Jay Blamer & Michael Gurevitch, 1975), teori fungsi isi media (Switzer, McNamara & Ryan, 1999), teori fungsi bahasa dalam penyusunan teks (Giles & Wieman, 1987; Antonio Gramsci, 1971). Sedangkan untuk menjelaskan fenomena obyektivikasi realitas oleh pembaca konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan antara lain konsep kekuasaan budaya (James Lull, 1998), teori semiotika budaya (Roland Barflies, 1957; Charles Morris, 1964), dan teori kriteria penilaian wacana (Jurgen Habermas, 1984).Teks yang dianalisis adalah berita surat kabar, dan surat kabar yang diteliti dipilih secara purposive berdasarkan usia dan kredibilitasnya sebagai media berita, terdiri dari dua surat kabar yang diterbitkan di daerah Ibukota Jakarta yakni Kompas (surat kabar pagi), dan Suara Pembaruan (surat kabar sore), dan satu surat kabar yang diterbitkan di daerah pusat budaya Jawa Yogyakarta yakni Kedaulalan Rakyat (surat kabar pagi). Berita yang dianalisis mencakup seluruh berita yang menunjukkan adanya pernyataan atau pesan-pesan politik Presiden Soeharto yang disajikan dalam tiga surat kabar itu selama era kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998.Teks dan makna teks dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis dua tahap signifikasi (Roland Barthes, 1957), dan didukung dengan kerangka analisis hubungan tanda, nilai dan tindakan (Charles Morris, 1964). Untuk tujuan mendukung hasil analisis kualitatif tersebut di sini juga dilakukan prosedur triangulasi berupa content analysis secara kuantitatif. Secara keseluruhan analisis dilakukan dengan membagi periodesasi kepemimpinan Presiden Soeharto menurut perspektif budaya Jawa, menurut tahap-tahap dalam proses ngelmu untuk mewujudkan visi dan nisi hidupnya lnanggayuh kasampurnaning hoerip, yaitu periode awal (masa jabatan I), periode pengamalan dan pematangan (masa jabatan II, III, IV dan V), dan periode puncak dan akhir (mass jabatan VI dan VII).Temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini secara umum menghasilkan kesimpulan bahwa: Pertama, konstruksi realitas kepemimpinan yang dibuat oleh Presiden Soeharto melalui ucapan-ucapan tidak selalu sama dengan konstruksi realitas yang dibuatnya melalui tindakan-tindakan. Meskipun ucapanucapan yang dikemukakanya menunjukkan bahwa ia mengucapkan konsep-konsep kepemimpinan Jawa, tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak selalu mencerminkan nilai-nilai budaya kepemimpinan Jawa. Kedua, konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibuat dalam media surat kabar menunjukkan perbedaan dengan konstruksi yang dibuat oleh Presiden Soeharto sendiri. Konstruksi realitas yang dibuat dalam media surat kabar tidak selalu merefleksikan realitas eksternal kepemimpinan Presiden Soeharto, baik yang berupa realitas politik obyektif maupun realitas subyektif yang dibuat oleh Presiden Soeharto melalui ucapan dan tindakan-tindakan pada setiap periode. Selain itu, selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998, media surat kabar telah mengkonstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya memenuhi standard kualitas teknik jurnalistik, hanya sekedar menyajikan ucapan atau pemyataan-pernyataan Presiden Soeharto tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan realitas eksternal termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang berfungsi sebagai konteks pemaknaan realitas.Ketiga, isi dan cara penyajian berita berbeda diantara satu surat kabar dan surat kabar lainnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, perbedaan diantara konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibuat oleh masing-masing surat kabar mencakup aspek-aspek waktu penyajian dan fokus ajaran kepemimpinan Jawa yang disajikan di dalam berita. Keempat, oleh karena menunjukkan adanya konsep-konsep ajaran kepemimpinan Jawa maka konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto dalam berita surat kabar menimbulkan mitos-mitos bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan kepemimpinan Jawa. Meskipun demikian, khususnya pada periode pengamalan dan pematangan serta periode puncak dan akhir, karena isinya tidak sesuai dengan realitas eksternal yang menunjukkan tindakan-tindakan Presiden Soeharto bertentangan dengan nilai-nilai budaya kepemimpinan Jawa maka berita surat kabar menimbulkan makna konotatif bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto bukan merupakan kepemimpinan Jawa. Selain itu, simbol kepemimpinan Presiden Soeharto juga mengalami perubahan dan perkembangan dari satu periode ke periode selanjutnya. Kelima, media suratkabar bukan merupakan alat hegemoni kepemimpinan Jawa.Apabila menyajikan kutipan konsep-konsep ajaran kepemimpinan Jawa, berita surat kabar hanya sekedar memberikan informasi bahwa Presiden Soeharto telah mengucapkan kata/istilah dan ungkapan-ungkapan bahasa Jawa tertentu, tanpa memberikan penjelasan mendalam yang bisa membantu pembaca dalam memaknai bentuk-bentuk bahasa tersebut. Secara kuantitatif, berita surat kabar yang menunjukkan teks kepemimpinan Jawa khususnya dan teks budaya Jawa umumnya jumlahnya relatif kecil, bahkan terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah berita-berita lainnya.Media surat kabar bukan merupakan penyebab terjadinya hegemoni budaya kepemimpinan Jawa karena nilai-nilai budaya tersebut sudah sejak lama tertanam dalam sebagian besar pelaku sosial."

"Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie telah menimbulkan perubahan bagi kebijakan penyaluran dana bantuan resmi ODA Jepang ke Indonesia. Kebijakan Jepang yang merupakan 'tekanan' agar Indonesia menerima penerapan kondisionalitas nonekonomi di dalam penyaluran dana ODA-nya, telah memberikan berbagai interpretasi yang luas, yang secara langsung nampak terkait erat dengan proses dan akibat pergantian kepemimpinan nasional dimaksud.Terjadinya fenomena Baru tersebut mendorong suatu pemikiran mengenai kemungkinan adanya korelasi antara konsep kredibilitas negara dan pemimpin negara sebagai aktor utama hubungan internasional yang menjadi faktor sebab akibat bagi penerapan kondisionalitas non-ekonomi kepada Indonesia. Aspek - aspek yang relevan dan mengait erat selama masa kepemimpinan Presiden Habibie yang berhubungan dengan penerapan kondisionalitas, dalam konteks tatanan hubungan internasional yang saling memberikan manfaat, merupakan kerangka pemikiran utama bagi penulisan tesis ini.Penelitian tesis ini bersifat kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Selanjutnya tesis ini memberikan gambaran tentang reaksi domestik serta masyarakat internasional terhadap proses pengangkatan maupun selama masa kepemimpinan B.J. Habibie. Pada akhirnya telah ternyata bahwa kondisionalitas non-ekonomi bagi penyaluran ODA diterapkan Jepang semasa pemerintahan Presiden Habibie."

"Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat Penelitian ditngukan untuk menjawab permasalahan. Apakah gaya kepemimpinan yang mendorong teljadinya perilaku koruptif setelah program refonnasi birokrasi dilalmanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjlmg Priok. Penelitian ini menggunakau dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dau kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kanter Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dijakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lébih besar.

---

Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok.

This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A li/Iain Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization.

The researcher concludes two things from this research. First, there is an eHort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of coruptive behavior."

"Dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, politik, dan bernegara, diperlukan sikap kepemimpinan. Namun, kepemimpinan itu tidak serta merta melekat pada posisi dan jabatan seseorang, atau kepemimpinan itu sendiri tidaklah identik dengan sebuah posisi pimpinan. Adalah visi, integritas, keberanian, kepedulian, kebijaksanaan, semangat, komitmen, dan ketulusan yang menjadi modal utama keberhasilan seorang pemimpin. Khusus untuk kasus di Indonesia sendiri, politik praktis menjadi magnet yang menarik banyak kalangan dari partai politik dan non-partai politik (professional) untuk menjadi pemimpin partai dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Lobi politik pun dilakukan untuk meraih lebih banyak lagi simpati dari rakyat. Jika mereka tidak terpilih menjadi kepala daerah, apakah mereka akan tetap memperhatikan masyarakat bawah? Peliknya isu kepemimpinan ini mengharuskan seorang pemimpin memiliki kecerdasan jamak dalam memimpin Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika."

"Tesis ini berupaya memperlihatkan bagaimana proses rekrutmen politik dilakukan oleh panai politik di Kota Depok menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005. Studi ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh tiga parpol (PKS, PD dan PAN) untuk pcncalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Depok.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang mengkaji sifat proses rekrutmen, apakah bersifat terbuka atau tertutup, berorientasi pada achievement oriented style (kecakapan) atau ascriptive style (ketokohan). Studi ini melihat bahwa keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seseorang berkaitan dengan beberapa faktor seperti ketokohan, kemampuan finansial, keturunan, latar belakang organisasi, agama, gender serta pendidikan dan pengalaman.Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan kunci dan telaah terhadap dokumen tertulis yang bersumber dari dokumen partai maupun artikel Surat kabar.Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa rekrutmen untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya tidak melibatkan masyarakat secara mendalam sehingga menimbulkan protes dan pengalihan dukungan dari kader partai politik kepada calon lain di luar yang ditetapkan partainya.Studi ini memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen relevan dalam memahami proses rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti Indonesia.

---

This thesis aims to discuss the process of political recruitment conducted by political parties in Depok for the Direct Mayoral Election in 2005. This study only focuses on the discussion of recruitment process conducted by three political parties' (PKS, PD and PAN) to select the candidates for the election.

Analysis to the recruitment process employs theories of recruitment that analyze the nature of recruitment process, whether it is open or closed, achievement oriented style or astrictive style. The study shows that the decision to recruit or not to recruit someone is related with several factors such as figure, financial capability, descends, organizational background, religion, gender as well as education and experience.

The research undergoes several phases; data collection is conducted through in-depth interview with key informants and a review of some documents from the parties or articles in the newspaper.

The study finds that recruitment for the prospective Mayor and Deputy Mayor of Depok does not involve the community at large so it triggers protests and shift in support from the cadres that eventually give their votes to the candidates from other parties.

This study shows that the theories of political recruitment are still relevant in analyzing recruitment process in the countries that are still in the stage of consolidation towards democracy, including Indonesia."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian harapan masyarakat dan kinerja pemerintah pada Kotamadya Tangerang Selatan, dan untuk menentukan strategi alternatif dengan harapan agar sesuai dengan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Metode penelitian ini adalah: inportance dan analisis kinerja (IPA), data diperoleh berasal dari informan seperti kepala kantor dari semua aspek kehidupan. Hasil penelitian adalah: Kesesuaian harapan dan kinerja dari 9 aspek, yaitu: pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, sumber daya manusia, infrastruktur, politik, budaya, keamanan. Strategi alternatif adalah untuk menghentikan pengembangan Mall, akan lebih baik untuk pasar tradisional, dan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan layang.

---

The objectives of the research are : To describe the suitability and performance of society on the government of the Mayor of the Municipality of South Tangerang, and To determine alternative strategies in order expectation of the society fit on the performance of the government.

The method of the research is : Inportance and Performance Analysis (IPA), collected data was from the informan such as chief officer of all aspect of life.

The research finding are : The suitability of expectation and performance are 9 aspect, those are : education, health, agriculture, energy, human resources, infrastructure, politics, cultur, security. The alternative strategies are : To stop development of Mall, it would be better to develop traditional market, and to built more infrastructure such as fly over."

"Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik.

---

This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai autentisitas kepemimpinan politik pada pesan yang dikembangkan Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa pada akun media sosial mereka, yakni Instagram. Penilaian tersebut berbasis pada konsep autentisitas termediasi media sosial (Enli, 2015; Luebke, 2021), komunikasi politik populis (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007; Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), dan kepemimpinan autentik (Luthans & Avolio, 2003). Dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan forensik komunikasi (Hamad, 2018) sebagai metode penelitian. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penelitian yang menunjukkan kebaruan. Autentisitas pemimpin politik dapat diforensik dengan basis artefak komunikasi di media sosial sehingga bisa mengungkap siapa paling autentik, motif, kontruksi motif, dan kebenaran representasinya. Pemimpin politik mengonstruksi pola autentisitasnya untuk menunjukkan kepada publik mereka bisa berbeda dengan pemimpin autentik lainnya. Pemimpin autentik mengonstruksi drama politik di media sosial dengan berbagai dialog, klimaks, dan emosi yang dimainkan dengan cara skenario dan spontanitas. Dengan media sosial, autentisitas bukan saja ditampilkan dalam bentuk kemasan oleh pemimpin politik, tetapi mengandung substansi yang membedakan antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Autentisitas bukan suatu ideologi, melainkan suatu strategi yang ditempuh seseorang pemimpin politik di media sosial untuk menunjukkan atau mempresentasikan dirinya. Meskipun bukan suatu ideologi yang menjadi cara pandang dan pemikiran, autentisitas tetap mengandung nilai dan standar. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori autentisitas termediasi media sosial, komunikasi politik populis dan kepemimpinan autentik. Penelitian ini mendorong agar publik perlu membangun kesadaran kolektif terkait autentisitas kepemimpinan politik.

---

This study aims to assess the authenticity of political leadership in messages developed by DKI Governor Anies Baswedan, West Java Governor Ridwan Kamil, Central Java Governor Ganjar Pranowo, and East Java Governor Khofifah Indar Parawangsa on their social media accounts, namely Instagram. The assessment is based on the concept of social media mediated authentication (Enli, 2015; Luebke, 2021), populist political leadership (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007;  Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), and authentic leadership (Luthans & Avolio, 2003). With a constructivist paradigm, this study uses a qualitative approach with communication forensics (Hamad, 2018). Based on the analysis and interpretation of the data, this research produces several research findings that show novelty. The authenticity of political leaders can be forensically based on communication artifacts in social media so that they can reveal who is the most authentic, their motives, motives construction, and the truth of their representation. Political leaders construct their patterns of authenticity to show the public that they can be different from other authentic leaders. Authentic leaders construct political drama on social media with various dialogues, climaxes, and emotions that are played out by means of scenarios and spontaneity. With social media, authenticity is not only shown in the form of packaging by political leaders, but contains substance that distinguishes one leader from another. Authenticity is not an ideology, but a strategy adopted by a political leader on social media to show or present himself. Even though it is not an ideology that becomes a perspective and way of thinking, authenticity still contains values and standards. This research contributes to the development of social media mediated authentication theory, populist political communication and authentic leadership. This research encourages the public to build collective awareness regarding the authenticity of political leadership."