Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is the biggest archipelago country,Unfortunately, the result of national development has not yet evenly distributed to remote Islands along the borderlines

---

"

"An appropriate step to maintain national resilience & unity of the NKRI is by linguistic approach. In this case the frontier community on Batam Island.The basic assumption is to analyze their language,then,characteristic of the speakers might be acquired

---

"

"The objective of this research was evaluated the resistance of four hot papper to antracnose on pre harveshed and (2) evaluated the best method to needed inoculated of the resistance antracnose and (3) to findthe superior genotipe of resistance antracnose

---

"

"To find out the influential factors on social integration of spcial life inter ethnic relation in the society of Medan city was conducted by ...."

"Penelitian ini adalah mengenai pola pengembangan Sistem Infomasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Direktorat Jenderak Imigrasi. Dalam penelitian ini dianalisis alasan dan faktor-faktor yang melandasi mengapa pengembangan core business SIMKIM dari awal terbentuk sampai saat ini masih menggunakan bantuan dari pihak ketiga tanpa bisa melakukan swadaya teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana akan berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta positif dan negatif yang terjadi pada pengembangan SIMKIM dilihat dari konsep dan teori yang ada mengenai pengelolaan Sistem Informasi berbasis teknologi bersama pihak ketiga (outsourcing). Dengan melakukan analisa pola pengembangan SIMKIM oleh pihak ketiga, maka diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses yang dilakukan, kualitas hasil pengembangan dan masalah yang dihadapi. Masalah tidak berkembangnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi karena ketergantungan dengan pihak ketiga dilihat dari fungsi SIMKIM dalam hal penegakan hukum dan pengamanan Negara dalam hal Ketahanan Nasional menjadi atensi penting pimpinan untuk masa depan Direktorat Jenderal Imigrasi.Dari hasil pengolahan data dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pola pengembangan SIMKIM oleh pihak ketiga dapat dikatakan masih relevan sampai saat ini, walaupun menjadi kekhawatiran dimasa depan, sehingga memerlukan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme para pemakai SIMKIM untuk dapat mencapai tujuan dari SIMKIM tersebut.

---

This research is about the development pattern of immigration management information system in Directorate General of Immigration (DGI). This rearch analyzed the factors and reasons of outsorcing usage in immigration management information system development pattern without any self-supporting basis. This research used qualitative method which describes positives and negatives facts of immigration management information system development pattern based on the existing theories of outsorcing information system management usage. By analyzing the development pattern of immigration management information system, this research shown the management process, output quality, and obstacles of the implementation. Undeveloped human resources issue was caused by relying on the third party should be a focus of DGI decision maker in the future, especially concerning law enforcement and security aspects of national resilience.From data processing and interviews, it has concluded that the implementation of immigration management information system by the third party is currently seemed relevant, despite there are concerns in the future. Therefore, DGI should improve the human resources quality and professionalism of personnel in order to fulfill the goal of immigration management information system."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"

"Tugas akhir ini berisi analisis penerapan dan usulan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) di PT. A, sebuah BUMN di bawah Departemen Perhubungan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan jasa bandar udara di Indonesia (profil perusahaan lihat lampiran 1). Sebagai salah satu sub sistem dalam pembinaan pegawai berdasarkan prestasi (merit system) di PT. A maka terapkanlah PKP sejak tahun 1994. Pada kenyataannya sistem PKP ini tidak berjalan dengan semestinya. Salah satu penyebabnya adalah sistem PKP di PT. A menggunakan sistem penilaian multi-raters. Sistem penilaian ini mengharuskan bawahan menilai alasan, sedangkan budaya perusahaan belum siap menerimanya. Sistem PKP yang sudah ada juga kurang spesifik mengukur hasil kerja karena belum ada Sasaran Kerja Individu-nya. Selain itu masih ada hal-hal lain yang belum diatur pada sistem PKP PT. A antara lain tidak adanya féedback dan jabatan khusus yang bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya PKP. (lihat analisis data pada halaman 15-32).Menanggapi kondisi di PT.A, penulis menginformasikan bahwa PKP sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja harus kongruen dengan strategi, tujuan dan budaya dari Suatu organisasi Sementara itu masih ada faktor-faktor eksternal (di luar sistem PKP) yang dapat memuluskan jalannya PKP di suatu organisasi, seperti dukungan yang signifikan dari manajemen senior dan dijadikannya PKP sebagai masalah strategis dalam organisasi.Berdasarkan analisis sistem PKP di PT. A, penulis memberikan usulan sistem PKP yang disesuaikan dengan budaya PT. A. Penyesuaian terdapat pada sistem penilaian dan penerapan PKP’ berbasis sasaran (SKI) yang salah satu sasarannya kerjanya adalah menjalankan PKP dengan tepat waktu Sehingga jalannya PKP terjamin dan terpantau. Usulan juga diberikan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam sistem PKP PT. A seperti pemberian feedback dan jabatan khusus Dari dua alternatif sistem penilaian yang ada (single-rarer dan multi-raters), penulis merekomendasikan sistem penilaian tetap multi-ratersnamun bawahan tidak lagi sebagai penilai. Atasan I, atasan II, rekan sekerja dan diri sendiri menjadi penilai pemegang jabatan manajer atau supervisor. Untuk penerapan SKI diusulkan agar dikerjakan oleh konsultan bekerjasama dengan personalia PT. A."