Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis alasan pemerintah Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya pada European Union-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) padahal sebelumnya, seringkali mendapatkan penolakan dari aktor-aktor domestiknya. Metodologi yang digunakan studi ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Melalui teori two-level games, skripsi ini menjelaskan proses negosiasi dan alasan Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya melalui tiga determinan dan satu faktor pendukung dalam penelitian ini yang dirangkum dari proses negosiasi di Level I dan Level II. Pada Level I, terdapat kompromi antara Jepang dan UE terhadap tarif produk sektor agrikultur yang menguntungkan kedua belah pihak dan adanya kebijakan Abenomics dengan salah satu pilar reformasi agrikultur. Pada Level II determinan I, terdapat pengurangan dominasi aktor-aktor domestik yang tidak pro liberalisasi sektor agrikultur dan adanya kepentingan Shinzo Abe untuk melakukan kerja sama ekonomi. Pada Level II determinan II, semakin besarnya peran lembaga eksekutif Jepang (perdana menteri dan Kantei) di bawah Shinzo Abe yang intervensionis dan suara partai oposisi yang terpecah belah dan lemah. Adapun faktor pendukung yang ditemukan dalam studi ini adalah keberhasilan liberalisasi sektor agrikultur Jepang di Trans-Pacific Partnership (TPP). Berdasarkan temuan tersebut, studi ini melihat bahwa sikap proteksionis Jepang terhadap sektor agrikulturnya mengalami adaptasi seiring dengan desakan liberalisasi.

---

"

"Kemajuan ekonomi Indonesia yang pesat menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan, termasuk bagi negara-negara EFTA yang terletak di wilayah Eropa dan merupakan negara-negara maju. Namun demikian, jarak antar negara dan perbedaan kondisi negara tidak menjadi penghalang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan EFTA dalam IE-CEPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Indonesia menyetujui IE-CEPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 'website' resmi EFTA dan pemerintah Indonesia, serta studi kepustakaan dari sumber-sumber tertulis lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki motif ekonomi, politik, dan' leverage' dalam IE-CEPA. Motif ekonomi Indonesia mencakup motif memperluas akses pasar ke EFTA dan Uni Eropa melalui EFTA serta menghindari pengalihan perdagangan yang dapat dilakukan oleh EFTA kepada Indonesia. Motif politik Indonesia mencakup memperkuat hubungan damai Indonesia dengan EFTA yang terganjal dengan perbedaan pemikiran dan meningkatkan pengakuan Indonesia di ranah internasional, khususnya oleh EFTA dan mitra-mitranya. Motif 'leverage' Indonesia mencakup menyelenggarakan 'capacity building dan mempertahankan pembelajaran yang diterima dari EFTA serta menciptakan 'precedent' sebagai negara Asia Tenggara ketiga yang bekerja sama dengan EFTA.

---

Indonesia`s rapid economic progress has made Indonesia a promising market, including for EFTA countries, which are developed countries and located in Europe. However, barriers which include the distance between countries and the differences in state conditions do not stop the economic cooperation between Indonesia and EFTA in IE-CEPA. The purpose of this study is to analyze Indonesia`s motives in approving IE-CEPA. This study uses qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, EFTA and Indonesian government official websites, as well as literature studies from other written sources. The results of the study indicate that Indonesia has economic, political, and leverage motives in IE-CEPA. Indonesia`s economic motives include the motive for expanding market access to EFTA and the European Union through EFTA, as well as avoiding trade diversion that can be carried out by EFTA to Indonesia. Indonesia`s political motives include strengthening Indonesia`s relations with EFTA in peace which is hampered by the differences of mind and enhancing Indonesia`s recognition in the international sphere, especially by EFTA and its partners. The leverage motives of Indonesia are carrying out capacity building and maintaining the process received by EFTA, as well as creating precedent as the third Southeast Asian country in FTA cooperation with EFTA."

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."

"Pembahasan mengenai fenomena integrasi regional di suatu kawasan jelas merupakan fenomena yang telah sejak lama dibahas dalam dinamika internasional. Namun kemudian fenomena ini menjadi semakin berkembang sejak disepakati bersama bahwa semakin integrasi regional memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara, baik dari segi ekonomi dan politik. Salah satu proses integrasi regional yang menarik untuk dibahas yaitu proses integrasi di kawasan selatan Afrika di mana terdapat permasalahan tumpang tindih keanggotaan negara-negara dalam skema pengaturan integrasi regionald di selatan Afrika. Diperlukan adanya upaya rasionalisasi dari permasalahan tumpang tindihnya keanggotaan ini, agar integrasi regional yang terjadi dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara anggota. Kesempatan untuk terjadinya rasionalisasi kemudian terbuka dengan adanya Economic Partnership Agreement antara Uni Eropa dan negara-negara ACP. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Uni Eropa sendiri, dan didukung oleh beberapa peniliti yang menyatakan bahwa memang negosiasi EPA dapat menjadi momentum upaya rasionalisasi bagi tumpang tindih keanggotaan di Selatan Afrika. Dalam perkembangannya, EPA sebagai momentum bagi upaya rasionalisasi tidak lagi terlihat menjanjikan. Implikasi negosiasi EPA terhadap upaya rasionalisasi tersebut kemudian dipertanyakan seiring dengan tidak terlihatnya dampak positif dari negosiasi EPA terhadap upaya rasionalisasi integrasi regional di Selatan Afrika.

---

AbstractThe discussion about regional integration phenomenon ia a region has long been discussed in international dynamics. But then this phenomenon become increasingly developed since agreed that the regional integration offers many benefits for coutries, both in economic and politic. One of regional integration process that interesting to discuss is the process of regional integration in southern africa where there is problem of overlapping membership of countries in various schemes of regional integration arrangements in southern africa. There is a need of rationalisation effort so that the regional integration can provide a positive impact on member countries. Opportunities for rationalization effort comes from the Economic Partnership Agreement (EPA) negotiations process between European Union and African countries. This statement comes from European Union itself, and also from a lot of researchers that see EPA negotiations can be a momentum for the rationalization process for the overlapping membership problem in Southern Africa. In the process, EPA as a momentum for rationaliation process no longer looks promising. The implications of EPA negotiations towards the rationaliation efforts were then questioned as no sightings of the positive impact of EPA negotiations towards the rationalization of regional integration efforts in Southern Africa."

"The European Union (EU) has signed a co-operation agreement with Indonesia in form of an economic relation since the beginning of the 1980s. comparing to other co-operations is this agreement in the lowest level of economic relations without any preferential treatment in trade except for the common Generalized system of Preferences (GSP). Under the agreement like this, Indonesia doesn't receive and enjoy special treatments and facilities like the other countries grouping such as African, Caribia and Pacific (ACP) countries."

"This book offers a critical perspective from which toobserve evolution of the Euro Area and the European Union in these times ofgrowing economic and political conflict."

"The book focuses on two major topics of current academic and political interest. Firstly, it adresses the 10th anniversary of China's accession to the WTO and its implications and secondly, it deals with different legal aspects of global energy markets."