Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah penduduk pada kelompok usia subur yang sangat besar dapat berpotensi menimbulkan ledakan jumlah kelahiran (baby booming), oleh karena itu masalah Keluarga Berencana perlu ditangani dengan sungguh-sungguh, demikian juga bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, Tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program nasional Keluarga Berencana dengan menjadi peserta aktif di Kabupaten Bantul rata-rata sebesar 77,17 % pada tahun 2007. Dari kondisi tersebut masih terbuka peluang untuk meningkatkan tingkat partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. Dari sudut pandang ekonomi, hal itu berarti masih terbuka peluang untuk meningkatkan penjualan yang merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan kuantitas produk, namun dipengaruhi juga oleh banyak hal lainnya, misalnya selera yang berkaitan erat dengan karakteristik seseorang. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud : (1) Mengetahui proporsi akseptor menurut karakteristik tertentu. (2). Mengetahui pengaruh karakteristik akseptor suntik yang meliputi usia, jumlah anak yang dimiliki, rata-rata penghasilan keluarga perbulan, status pendidikan dan status pekerjaan terhadap pilihan metode kontrasepsinya. Metode analisis yang digunakan adalah deskripsi persentase responden menurut karakteristik tertentu dan analisis regresi multinomial logit. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari sampel peserta KB aktif di wilayah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantu! pada tahun 2008.Hasil analisis regresi multinomial logit menunjukkan hasil bahwa pilihan metode kontrasepsi dipengaruhi oleh profil responden (usia, jumlah kepemilikan anak, jumlah penghasilan, status pekerjaan dan status pendidikan). Dari analisis ini dapat diketahui sifat pengaruh (positif atau negatif) dari profil responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sisi permintaan, karakteristik seseorang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi."

"Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari Undang undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari.

---

This thesis examine about recognition as one of fringe area land rights in the area ofspecial jogjakarta Under Law 13 Year 2012 concerning the privilege jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY Under Law 13 Year 2012concerning the privilege of DIY. The principal agrarian legislation 1960 directly eliminate the existence of the autonomous regions one of which is a DIY and fringearea rights and status including the legal consequences for the landowner the right offringe area before and after the issuance of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta. This research is a juridical normative wherethe data collection tools used for the study were obtained via the literature library inthe form of books legislation and articles from the newspaper or from the internet. The results showed that the birth. The principal agrarian legislation 1960 are notdirectly remove the existence of the autonomous regions one of which is in the DIYand this is also confirmed by the birth of Act No 13 of 2012 concerning the privilegeof special regions jogjakarta that gives recognition to the status of tenant rights. Forthat need to be revised provisions in the. The principal agrarian legislation 1960 fourthdictum that should be revoked and abolished autonomous regions as well as DIY asthe area required implementing regulations of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta governing authority of tenant rights are to betransferred can be used as collateral on loans and mortgages encumbered degan onthe fringe area of land certificates."