Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya polarisasi solidaritas perjuangan bangsa Arab dalam mencita-citakan persatuan Arab."

"ABSTRAKPenulis ingin mengemukakan Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia Timur, khususnya pada Masa Revolusi (Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949). Penulis merasa penulis_an sejarah pada Masa Revolusi mengenai daerah Indonesia Timur masih sedikit. Selain itu penulis ingin mengetahui pertama, latar belakang dibentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). Kedua, alasan yang menyebabkan golongan nasionalis di Indo_nesia Timur bersedia turut di dalam NIT. Ketixa, sumbangan yang diberikan NIT dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Skripsi ini membahas tentang NIT dalam perjuangannya __. mempertahankan Persatuan Indonesia, _ serta mewujudkan Negara Republik Indonesia Serikat (Negara RIS). Uraian dibagi dalam tiga bab. Bab pertama, tentang proses pembentukan NIT, sejak Konferensi Mauna, Konferensi Pangkal Pinang hingga Konferen_si Denpasar. Namun sebelum itu, penulis merasa perlu memberi_kan sedikit gambaran mengenai kaadaan di Indonesia Timur, se_jak Proklamasi hingga datangnya Belanda. Di sini penulis kemu_kakan mengenai, berbagai partai politik di Indonesia Timur. NIT menganut bentuk Kabinet Parlementer. Di dalam ne_gara yang menggunakan bentuk tersebut, peranan Parlemen cukup besar. Karena itu di dalam bab kedua ini, penulis selain meng_uraikan Kabinet NIT, penulis kemukakan pula tentang peranan Parlemen NIT. Uraian ini dimulai dart Kabinet NIT yang pertama _

---

"

"Pembukaan konstitusi proklamasi, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ( UUD NRI 1945) merupakan kristalisasi dari cita negara dan cita hukum negara republik Indonesia . Dalam pembukaan konstitusi tersebut terkandung alasan, tujuan dan misi negara berlandaskan nilai dasar pancasila.embukaan dianggap bertentangan dengan semangat pembukaan dianggap bertentangan dengan konstitusi."

"Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Selain itu, Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945' itu merupakan pula Cita Hukum (Rechtsidee) dan sekaligus Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), hal ini membawa akibat bahwa setiap peraturan perundang-undangan selain harus bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, juga harus sesuai dengan Pancasila sebagai Cita Hukum, serta sesuai pula pada UUD 1945 balk Pembukaannya (Pancasila) yang merupakan Norma Fundamental Negara, maupun Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Aturan Pokok/Dasar Negara. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang mengatur lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing merupakan suatu peraturan yang dibentuk dalam rangka menghadapi Era Globalisasi, di mana di dalamnya menyangkut hal-hal yang termasuk 'sektor-sektor yang penting bagi negara, dan memenuhi hajat hidup orang banyak' yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ditentukan penguasaannya diserahkan pada Negara. Walaupun Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersumber dari kewenangan delegasi dari Undang-undang, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut ternyata bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang dibentuk terdahulu, dan juga tidak sesuai dengan Sistem Pemerintahan Negara, Cita Hukum serta Norma Fundamental Negara Republik Indonesia.(MFIS)."

"ABSTRAK. Penelitian mengenai partai politik Permi ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1957. Tujuannya untuk me_ngetahui perjuangan Permi pada masa pergerakan nasional yang semula merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan kemudian berubah menjadi partai politik yang radikal di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan berupa buku-buku, arsip, majalah.den surat kabar juga melalui Wa_wancara dengan salah seorang anggota Permi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Permi merupa_kan sebuah partai politik yang radikal di Sumatera Barat yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan azasn-ya Islam dan Kebangsaan serta taktik perjuangan non kooperasi. Untuk mencapai tujuannya Permi mengadakan aksi-aksinya de_ngan rapat-rapat umum dalam usaha menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda. Oleh karena kegiatan-kegiatan Permi yang radikal pemerintah Belanda mengadakan penangkapan dan larangan berapat bagi Permi, sehingga akhirnya karena teka_nan-tekanan yang keras dari pemerintah Belanda, Permi terpaksa dibubarkan oleh pengurusnya pada tahun 1937."