Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini mengkaji tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta tahun 1940. Kontrak Politik merupakan sebuah kontrak yang mengatur pemerintahan di daerah swapraja dan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial. Terdapat beberapa perbedaan baik dalam proses perundingan maupun hasilnya jika dibandingkan dengan kontrak terdahulu. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, seperti arsip, koran sezaman, buku serta jurnal yang berkaitan dengan kajian mengenai kontrak politik dan Kesultanan Yogyakarta. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas mengenai kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX setelah penobatan. Fokus kajian ini terdapat pada pembahasan mengenai proses perundingan kontrak politik sebelum Sultan Hamengku Buwono IX bertakhta yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta hasil dari kontrak tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan dan pola asuh yang didapatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX mempengaruhi pemikirannya dalam perundingan kontrak politik. Hal ini dapat ditemukan pada laporan-laporan dan koran sezaman yang menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan pengaruh pendidikan dan budaya barat. Pendidikan tersebut menyebabkan adanya keterbukaan pemikiran yang sangat berpengaruh pada hasil dari perundingan kontrak politik

---

This article discusses the thoughts of Sultan Hamengku Buwono IX on Yogyakarta Sultanate’s Political Contract 1940. A political contract is a contract that regulates government in the self-governing territory and their relation with the Dutch East Indies Government. There are some differences in both the negotiation process and the outcome when compared to the previous contract. This study uses the historical method which includes four stages, heuristic, criticism, interpretation and historiography. The primary and secondary sources such as archives, newspapers, books and article journals that related to the political contract and Yogyakarta Sultanate were used in this article. This study was different from other studies that discuss the life of Sultan Hamengku Buwono IX after his coronation. The focus of this study is to discuss the political contract negotiation process that was affected by the life of Sultan Hamengku Buwono IX before his coronation. This study proves that the educational background and upbringing obtained by Sultan Hamengku Buwono IX affected his thoughts during the political contract negotiation process. It can be found from reports and newspapers that mention Sultan Hamengku Buwono IX was influenced by western education and culture. This education leads to open-mindedness which greatly influences the outcome of political contract negotiations."

"Multiculturaliam has become a central feature of social and political life in the contemporary world, raising profound and novel challenges for theory and policy which, argues Parehk, the traditions that have dominated Western political thought for centuries are ill-equipped to address. Parekh develops a new approach that places at centre stage the dialectical interplay between shared humanity and its cultural mediation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kontestasi kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017, sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HTI secara terbuka sejak masa awal reformasi (2000).Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut kejelasan adanya peran NU sebagai kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan (pressure groups) untuk menjelaskan upaya tarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara kepentingan negara, HTI dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam Nusantara". Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevansi isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan perilaku dan sikap elit politik. Kondisi struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HTI. NU diidentikan dengan Islam moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo, sehingga nilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

---

ABSTRACTThis study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded HTI on the grounds that HTI is a radical mass organization that is considered to be deviant because it want to enforce the khilafah system. This is thought to have political content because the dissolution process was conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the beginning of the reform period (in 2000).The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and interview methods as data collection instruments.The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HTI and NU. The interests of the state are ideological interests in guarding Pancasila and public security. NU rejects the Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo group influenced the decision to dismiss HTI. NU is identified with moderate Islam which supports Jokowi and HTI is identified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI."