Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan sosial kedua negara di masa krisis ekonomi melalui studi perbandingan yang terjadi di Finlandia tahun 1990-1993 dan Indonesia tahun 1997-1998. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen. Penelitian menggunakan konsep boom-bust cycle, teori Negara Kesejahteraan, konsep kebijakan sosial, dan kebijakan sebagai politik (policy as politics). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang diterapkan Finlandia pada masa krisis ekonomi lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Hasil ini didasarkan pada kebijakan sosial Finlandia yang mampu memberikan respon dengan baik terhadap dampak krisis yang terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang negatif, pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang meningkat. Keunggulan dari kebijakan sosial yang diterapkan Finlandia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan implementasi Negara Kesejahteraan yang sudah mapan.

---

This thesis discusses about social policies between the two countries in the economic crisis by a comparative study that took place in Finland in 1990-1993 and Indonesia 1997-1998. This study is an explanatory research that used qualitative methods through the study of documents. The study uses boom-bust cycle concept, welfare state theory, social policy concept, and policy as politics. The implementation of Finland’s social policies during the economic crisis are more institutionalized than Indonesia. Finland social policies were able to respond the impacts of the crisis properly, such as negative economic growth, unemployment, and rising poverty levels. The advantages of social policies applied in Finland cannot be separated from the established of the welfare state implementation and a well coordinated policy planning"

"Pembahasan mengenai proses pembaruan ekonomi di Vietnam merupakan sebuah ulasan mengenai pergantian sistem ekonomi sentralistik menuju sistem ekonomi pasar. Proses pembaruan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Doi Moi ini dipengaruhi oleh perkembangan di dunia internasional dan nasional Vietnam. Pada perkembangannya, proses pembaruan tersebut telah menghasilkan dampak perubahan terhadap masyarakat Vietnam. Dampak perubahan tersebut ada yang positif, namun ada juga yang negatif. Melalui penelusuran proses pembaruan ekonomi Vietnam ini, kita akan mengetahui pola perubahan bagaimanakah yang dilakukan oleh Vietnam. Selain itu kita juga bisa melihat dinamika yang menyertai proses pembaruan tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai Hegemoni Dolar yang dibedah melalui pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci. Tulisan ini mengantarkan pembaca ke dalam sebuah pemahaman bahwa Dolar menjadi elemen hegemoni yang mengantarkan Amerika Serikat sebagai negara hegemon dalam kancah ekonomi politik global. Skripsi ini menjelaskan tentang berkembangnya fungsi mata uang yang melampaui fungsi asasinya. Dolar bukan lagi sekedar alat tukar, melainkan menjadi sebuah alat dan simbol bagi proses Hegemoni Amerika Serikat. Dolar kini menjadi sebuah hiperealitas murni yang abstrak dan menjadi elemen vital dalam dinamika ekonomi politik global. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Dolar menjadi alat hegemoni karena persetujuan yang diberikan negara-negara lain kepada Amerika Serikat atas penetapan Dolar sebagai mata uang hegemon dalam kesepakatan Bretton Woods 1944.

---

This study discuss about the hegemony of the dollar which is described by Antonio Gramsci Hegemony thoughts. This paper bring readers into an understanding that the dollar became a hegemony element which deliver the United States as a hegemon country in the global political economy arena. This study explain about the development of the currency function beyond its basic function. The dollar is no longer just a medium of exchange, but became a tool and symbol of the United States Hegemony. Dollar has became a pure abstract hyper reality and became a vital element in the dynamics of the global political economy. This study concluded that the dollar became the instrument of hegemony because of the approval given by other countries to the United States for the determination of Dollar as a hegemon currency in the Bretton Woods Agreement in 1944."

"Apu yang dapat kita saksikan sekarang OrdeBaru relah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat.Mereka telah menempuh jalur hukum berda-sarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikandengan keadaan darurat atau zaman kolonial.Dengan begitulah Orde Baru mempertahankandelik-delik politik di Indonesia. Selama ini taktak ada upaya mereka untuk menyempurnakanatau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masihsebagai warisan kolonial. Artikel ini membahasdan menyoroti berbagai segi dari kejahatan po-lilik di Indonesia, baik segi yuridis maupun se-gi-segi non yuridis."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kepentingan nasional Singapura terhadap penguasaan ruang udara Kep.Riau yang ingin diambil alih kembali oleh Indonesia. Ruang udara Kep.Riau masuk ke dalam bagian dari FIR Singapura sejak tahun 1946. Indonesia sudah bertahun-tahun berusaha untuk mengambil alih ruang udara tersebut namun Singapura tetap tidak memberikan dengan alasan Indonesia belum siap. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintahannya mempercepat pengambilalihan ruang udara Kep. Riau tersebut menjadi tahun 2019, dari seharusnya akan dievaluasi pada tahun 2024. Penulis memfokuskan tulisan ini pada alasan atau faktor kepentingan nasional apa yang mendasari Singapura tidak memberikan otoritas ruang udara tersebut kepada Indonesia. Penulis akan membahas mengenai FIR Indonesia secara singkat, teknologi radar navigasi yang Indonesia miliki dan kesiapan dari Indonesia untuk mengambil alih. Selain itu penulis juga akan mengupas dari sisi Singapura, penulis akan membahas tentang FIR Singapura, posisi Bandara Changi sebagai Global-Hub dan melihat keuntungan yang didapatkan Singapura dari sektor penerbangannya. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati bahwa Singapura memiliki kepentingan ekonomi yang kuat berdasarkan keuntungan yang didapatkannya melalui sektor penerbangan. Sehingga Singapura merasa perlu untuk menguasai ruang udara tersebut dan memiliki keraguan akan kapabilitas Indonesia apabila Indonesia menguasai ruang udara tersebut.

---

ABSTRACT

This research discusses the national interest of Singapore in the control of the Kep. Riau airspace that Indonesia wants to take over. Kep. Riau's airspace has been part of the Singapore FIR since 1946. Indonesia has been trying for years to take over the airspace, but Singapore still does not giving the authority to Indonesia because Indonesia is not ready yet. In 2015, President Joko Widodo wanted his government to speed up the takeover of Kep. Riau in 2019, of which it should be evaluated in 2024. The author focuses on this article on the reasons or factors of national interest that underlie Singapore not to give the airspace authority to Indonesia. The author will briefly discuss the Indonesian FIR, the navigation radar technology that Indonesia has and the readiness of Indonesia to take over. In addition, the author will also review from the Singapore side, the author will discuss the Singapore FIR, the position of Changi Airport as a Global-Hub and see the benefits Singapore gets from its aviation sector. From the results of this study, the authors found that Singapore had strong economic interests based on the benefits it gained through the aviation sector. So Singapore feels the need to control the airspace and also Singapore has doubts about Indonesia's capability if Indonesia controls the airspace."

"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."