Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemecatan Fahri Hamzah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BPDO dalam putusan Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 yang menyatakan bahwa Fahri Hamzah diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS. Akibat langsung dari pemecatan yang dilakukan antara lain hilangnya jabatan publik yang dipegang oleh Fahri Hamzah. Jabatan publik tersebut adalah Anggota dan Wakil Ketua DPR-RI. Dengan menempuh jalur hukum, Fahri Hamzah berhasil melakukan penolakan pemecatan dirinya. Keberhasilan ini didorong oleh adanya tiga faktor, yaitu faktor kepercayaan, faktor komitmen, dan faktor efikasi diri yang berasal dari teori Meredith Watts. Teori yang digunakan untuk menunjang teori tersebut adalah 1) Teori Perwakilan Politik oleh Jane Mensbridge dan Teori Tiga Bentuk Modal oleh Pierre Bourdieu. Untuk memperoleh data sebagai dasar analisis maka tulisan ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai upaya untuk memperoleh data primer. Adapun untuk menguatkan temuan yang diperoleh dari proses wawancara, tulisan ini akan menggunakan beberapa literatur ilmiah terkait sebagai data pendukung (data sekunder) penelitian berupa data tertulis. Penelitian ini menemukan bahwa Fahri Hamzah menggunakan kekuatan hukum negara untuk mengintervensi keputusan internal PKS. Keberhasilan yang diraih Fahri Hamzah menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor kepercayaan, komitmen, dan efikasi diri yang dimiliki, Fahri Hamzah berhasil meyakinkan pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung bahwa dirinya bukan merupakan pihak yang bersalah dalam kasus ini.

---

The dismissal of Fahri Hamzah was based on a recommendation from the BPDO in the decision of the Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 which stated that Fahri Hamzah was dismissed from all levels of PKS' membership. The direct result was the dismissal from his position as the deputy chairman in DPR-RI. By taking legal action, Fahri Hamzah managed to refuse his dismissal. This success is driven by the existence of three factors, namely the trust factor, commitment factor, and self-efficacy factor derived from the theory of Meredith Watts. The theory used to support Watts' theory is 1) Political Representation Theory by Jane Mensbridge and The Three Forms of Capital Theory by Pierre Bourdieu. To obtain data as a basis for analysis, this resarch is using in-depth interviews technique in an effort to obtain primary data. As for reinforcing the findings obtained from the interview process, this research is using some related scientific literature as supporting data (secondary data) in the form of written data. This study found that Fahri Hamzah used the power of state law to intervene in PKS internal decisions. The success achieved by Fahri Hamzah shows that the combination of the trust, commitment and self-efficacy factors possessed by him could convince the District Court, High Court and Supreme Court that he was not guilty."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh Kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu mempertahankan Partai Golkar ditengah desakan pembubaran pasca jatuhnya orde baru. Tidak hanya bertahan, Golkar mampu meraih suara yang signifikan pada pemilu tahun 1999 dengan peringkat kedua setelah PDIP. Pada pemilu 2004 Partai Golkar mampu memenangkan pemilihan umum mengalahkan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, penellitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana model kepemimpinan yang dijalankan Partai Golkar pada masa transisi menuju demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan, Kepemimpinan Transformasional, perilaku Kepemimpinan Transformasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu bertahan ditengah desakan pembubaran disebabkan sosok pemimpin Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung memiliki kharisma dimana kharisma ini membuat para kader dan simpatisan bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan visi pemimpinnya. Sosok pemimpin memberikan perhatian yang personal kepada para kader dan simpatisan yang membuat kader dan simpatisan merasa diakui keberadaannya di Partai serta merasa dekat dengan pemimpinnya. Kemudian kepemimpinan Partai Golkar era transisi dengan kebijakan dan program yang dijalankannya memberikan stimulasi kepada para kader sehingga mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi di partai dalam upaya membangun kemandirian Partai Golkar. Yang terakhir adalah, sosok pemimpin yang dalam menjalankan roda organisasi pantang menyerah dan terus bekerja sehingga para kader Partai Golkar menjadi termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi.

---

This thesis is motivated by the Golkar Party leadership in transition era which is able to maintain the Golkar Party dissolution amid insistence after the fall of the New Order. Even after facing dissolution notion, Golkar also able to achieve a significant vote in the 1999 election, only behind PDIP. During 2004 election, Golkar Party was able to win the general election. Therefore, this research was conduct to find the model of Golkar Party leadership during democracy transition period. The study uses the theory of leadership, transformational leadership, transformational leadership behaviors. The method used in this study is qualitative method.

The results of field studies showed that the survival of Golkar Party during transition era came from leadership figure of the Golkar Party, Akbar Tandjung. The Golkar Party leader had certain quality of charisma which makes the cadres and sympathizers willing to obey in accordance with Akbar Tandjung visions. In Golkar Party case, a leader gives personal attention to cadres and sympathizers which made the cadres and sympathizers felt acknowledged within the party and felt close, strong bonded to the leaders. The Golkar Party leadership in transition era stimulated the cadres with policies and programs that provide a more space to build independence of Golkar Party. Lastly, Akbar Tandjung who was running the organization never gave up the party and continued to work.With this model of leader, Golkar Party cadres were motivated to contribute more toward party."

"Perubahan terhadap UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku. Perubahan tersebut meliputi jenis dan jumlah lembaga negaranya, serta sistem pemerintahan yang dianut, sistem peradilan dan sistem perwakilannya. Pada Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 nampak bahwa kekuasaan eksekutif digeser oleh kekuasaan legislatif. Pergeseran kekuasaan tersebut telah mengakibatkan kaburnya nuansa Presidensiil. Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah dirubah memberikan indikasi pelaksanaan sistem Presidensiil, namun dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem Presidensiil ini masih belum dilaksanakan secara murni. Ketidakjelasan dari hubungan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan sebenarnya disebabkan salah satunya oleh karena ketidakjelasan sistem pemerintahan, karena hubungan legislatif dan eksekutif sangat ditentukan oleh pola sistem pemerintahan baik parlementer maupun Presidensiil. Kerumitan terhadap sistem pemerintahan ditambah dengan ketidaklengkapan konstitusi dalam mengatur hubungan antar lembaga negara secara keseluruhan, mengundang perdebatan yang berkepanjangan baik dari kalangan akademik maupun dalam kaitan konflik Presiden dan DPR. Dalam kepustakaan hukum, soal hubungan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif biasa disebut hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) antara pemerintah dan parlemen atau, konkritnya untuk negara kita ialah hubungan antara Presiden dan DPR. Segi lain dari hubungan antara pemerintah dan parlemen ini ialah hubungan riil politik, yakni realitas politik yang mempengaruhi kedudukan dari masing-masing lembaga yaitu apakah kedudukan pemerintah tergantung pada parlemen, dengan kata-kata lain, apakah pemerintah dapat “dijatuhkan” atau dilepas dari jabatannya (removed from office) oleh Parlemen? Sebaliknya apakah parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah? Penelitian ini bermaksud menguraikan tentang prospek hubungan antara kedua institusi dalam perkembangan praktek ketatanegaraan di Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif. Di damping itu, penelitian ini akan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-historis dan yuridis-komparatif. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang bersifat normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data dan informasi yang diperoileh akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif-analitis."