Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sesungguhnya telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami dari UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada paham kedaulatan rakyat, negara yang berdasar pada hukum serta sistem Konstitusi. Artinya berdasarkan ketiga pilar tersebut maka adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dari Demokrasi, Negara Hukum dan Sistem Konstitusi yang harus diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensinya Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi bagi semua orang yang harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai hal ini telah ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945. Namun sepanjang perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia ternyata masih ada praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak mencerminkan adanya jaminan terhadap kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi yang merupakan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh adalah praktik diskriminasi rasial yang tetap menjadi current issue di semua rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan di era Reformasi yang menyatakan sebagai pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia justru praktik diskriminasi rasial yang berujung pada konflik horisontal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan diskriminasi rasial sangat potensial terjadi di Indonesia, mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak dengan berbagai suku bangsa, ras dan etnis (multi etnis) serta tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Sementara harus diakui bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan belum dapat menghentikan praktik-praktik diskriminasi rasial. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan berbagai peraturan perundang-undangan tidak cukup menjawab persoalan mengenai diskriminasi ras dan etnis. Studi tentang etnis Tionghoa yang dilakukan secara komprehensif diharapkan mampu untuk memetakan problematika diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sekaligus membangun kesadaran bagaimanakah wujud perlindungan hukum yang tepat untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang secara terus menerus menyuarakan perlawanan terhadap praktik diskriminasi rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa, namun di sisi yang lain dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa juga disebut sebagai sebab praktik diskriminasi rasial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap etnis yang lain. Model pendekatan hukum hak asasi manusia dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap orang namun disisi yang lain juga diperlukan adanya pembatasan kebebasan dengan tujuan untuk menghormati kebebasan tersebut. Hukum hak asasi manusia memuat larangan diskriminasi atas dasar apapun termasuk larangan diskriminasi rasial, namun untuk mewujudkan prinsip kesetaraan diperlukan juga langkah-langkah khusus (tindakan affirmatif) yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tindakan affirmatif adalah pembedaan yang tidak boleh dinilai sebagai perbuatan diskriminatif. Selain itu untuk sampai pada penyelesaian akar masalah diskriminasi rasial maka memaknai keadilan yang diwujudkan dalam sistem hukum yang intergratif dan tersedianya mekanisme penegakan yang komprehensif adalah sebuah keharusan dalam paham konstitusionalisme.

---

Since the beginning the Republic of Indonesia in fact, already had commitment to respect and uphold human rights. This could be understood from Constitution of Republic Indonesia 1945 which stated that Indonesia is a country based on the understanding of sovereignty, which is based on Rule of Law and Constitution system. That is based on three pillars guarantees the recognition and protection of human rights is one of the principles of Democracy, Rule of Law and Constitution System should be realized in Constitutional law system. This brought a consequence for the State, which has obligation to guarantee freedom, equality and the principle of non-discrimination for all people that should be reflected in governance. This matter has been specified in Paragraph I of Article 28 (4) and (5) the Constitution of Republic Indonesia 1945. However, throughout as long as the experiences of Indonesia, the lack of state enforcement practices that do not reflect a guarantee of liberty, equality and non-discrimination principles which is the essence of the protection of human rights. One example is the practice of racial discrimination that remains as current issue in all regimes of governance in Indonesia, even in reformation era that states as a more democratic government and respect for human rights is precisely the practice of racial discrimination that leads to horizontal conflicts occur in various areas Indonesia. The issue of potential racial discrimination occurred in Indonesia, considered the vast amount of people from different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low. While it must be admitted that so far, the efforts have not been able to end the practice of racial discrimination. The motto Unity in Diversity and the various laws and regulations do not adequately addressed the question of racial and ethnic discrimination. The study of ethnic Chinese that has been done, hopefully will be able to comprehensively map the problem of racial and ethnic discrimination in Indonesia as well as build awareness on how to form the legal protection to end the practice of racial discrimination in Indonesia. Ethnic Chinese is one of the ethnic that continually active engaged in opposition to practice of racial discrimination faced by ethnic Chinese, but on the other hand by the Chinese economic dominance also mentioned as the reason for the practice of racial discrimination committed by the Chinese against other ethnic groups. Model approach to human rights law can be used as an analytical knife to stop the practice of racial discrimination in Indonesia. Human rights law guarantees freedom of every person, but on the other also required the restriction of freedom in order to respect these freedoms. Human rights law includes the prohibition of discrimination on any ground, including the prohibition of racial discrimination, but to embody the principle of equality is also required special measures (affirmative action) aimed at specific communities. Affirmative action is a distinction that should not be considered as discriminatory acts. In addition to the completion of the root of the problem of racial discrimination, therefore to make sense of justice embodied in the legal system integrative and the availability of a comprehensive enforcement mechanism is a necessity in understanding of constitutionalism."

"Artikel ini berfokus pada diskriminasi rasial yang terjadi di Prancis pada lagu rap Jeune de Banlieue karya Disiz La Peste. Lagu ini menjelaskan mengenai kehidupan yang dialami oleh narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kesengsaraan akibat adanya ketidakadilan di lingkungan tempat tinggalnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika yang mengacu pada teori Roland Barthes melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Jeune de Banlieue karya Disiz La Peste mengangkat salah satu permasalahan yang sering terjadi di Prancis, yaitu diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial dalam lagu ini diperlihatkan melalui gambaran kehidupan narator Aku dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, serta kondisi fisik, yang memberikan dampak buruk terhadap kaum imigran di Prancis terutama di banlieue.

---

This article focuses on racial discrimination found in France according to the rap song Jeune de Banlieue by Disiz La Peste. This song tells the life experienced by the narrator, I, as an immigrant, who lives in misery due to injustice in his neighborhood. The theory used in this study is the theory of structural analysis and semiotic analysis which refers to the theory of Roland Barthes through the analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that Jeune de Banlieues rap song by Disiz La Peste raises one of the social issues that has become a polemic in France, that is racial discrimination. Racial discrimination in this song is shown through the description of the narrators life in various aspects of life such as social, economy and physical conditions, which had a negative impact on immigrants in France, especially in banlieue."

"Penelitian ini membahas tentang peran Edith Windsor untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Amerika Serikat khususnya menghapus praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Edith Windsor dalam upaya menggugat praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA) di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan teori queer serta konsep homoseksual digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Edith Windsor berhasil memenangkan gugatannya dengan harus melewati berbagai judicial review yang diajukan oleh mereka yang anti-homoseksual. Adapun cara Edith Windsor dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi litigasi (citizen law suit). Dari peran yang dilakukan, Edith Windsor berhasil mengangkat kembali isu diskriminasi hingga terbentuk usulan draft RUU pernikahan yang baru di Kongres. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan Edith Windsor berhasil menyatakan Pasal Ketiga DOMA sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

---

This research discusses about the role of Edith Windsor to eliminate discrimination against homosexuals in the United States in particular eliminate the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA). The problem in this research is how the role of Edith Windsor in an attempt to sue the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA) in the Supreme Court of the United States and how the results. This research is an explanatory research using qualitative approach. This research employs theory of new social movement, queer theory and also homosexuals concepts.

The results of this study are Edith Windsor won the lawsuit that must passed through various appeals judicial review by those who are anti-homosexual. As for how Edith Windsor in an effort to eliminate such discrimination, which is through litigation advocacy (citizen law suit). Of the role played by, Edith Windsor successfully raised the issue of discrimination and formed the proposed draft new marriage bill in congress. This research concluded that the struggle by Edith Windsor managed to declare Article Third DOMA as unconstitutional."

"Riset ini berkonsentrasi pada deksripsi setra interpretasi sikap diskriminatif yang dialami oleh migran yang kembali ke tanah asalnya. Saya berargumen bahwa diskriminasi terjadi karena migran dianggap tidak memiliki rasa senasib sepenanggungan serta solidaritas ketika kondisi negara sedang tidak stabil. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memanggil kembali migran agar kembali pulang ke negaranya kerap kali tidak direspon baik oleh masyarakat lokal. Mereka cenderung mendiskriminasi serta menolak eksistensi migran yang kembali sebagai saudara. Kondisi ini berkonsekuensi pada ide identitas etnis mereka sebagai bagian dari suatu etnis tertentu. Pada umumnya identitas etnis dikorelasikan dengan hubungan darah, namun diskriminasi yang dialami oleh para migran ini membuat identitas etnis mereka menjadi tersamarkan. Saya memilih film Hwanghae 2010 karya sutradara Na Hong Jin sebagai korpus riset karena film ini mengandung representasi dari tindakan diskriminatif terhadap etnis tertentu yang menjadi topik riset. Dalam konteks ini, etnis yang direpresentasikan dalam film tersebut adalah Joseonjok orang Korea-Cina . Penulisan riset ini menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data serta metode analisis wacana kritis dalam menganalisis korpus data penelitian.

---

This research focuses on the description and the interpretation of discrimination discriminatory abuse experienced by migrants returning to their homeland. I argue that discrimination occurs because migrants are considered to have no sense of belonging to their nation, especially when the country is in an unstable state. Government efforts to bring migrants back from their residence country are often not responded well by the local community. They tend to discriminate an object the existence of returning migrants. This condition has consequences on the idea of their ethnic identity as part of a particular ethnicity. In general, ethnic identity is correlated with blood relations however, the discrimination experienced by these migrants makes their ethnic identity become more obscure. I chose Hwanghae 2010 movie by director Na Hong-Jin as the research corpus because this movie shows representations of discriminatory action against certain ethnic which become this research topic. In this context, the ethnic which represented in this movie is Joseonjok Korean-Chinese . The writing of this research is using literature review method in collecting research data and critical discourse analysis method in analyzing the corpus of research data."