Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi akan membahas fenomena terbentuknya kelompok intra partai politik dan bagaimana peran dalam politik dalam negeri. Secara spesifik akan mengkaji bagaimana kelompok Euro-Skeptis dalam Partai Konservatif Inggris. Penelian ini dipandu dengan pertanyaan penelitian bagaimana kelompok EuroSkeptis pada Partai Konservatif turut serta memberi pengaruh pada proses Referendum Inggris 2016. Teori yang digunakan untuk menjelaskan kasus yang diangkat adalah konvergensi partai dan diferensiasi kebijakan oleh Budge dkk. untuk menjelaskan penyebab antar partai politik terdapat persamaan dan perbedaan kebijakan yang diambil, teori dimensi organisasi dan motivasi faksionalisme oleh Kim Eric Bettcher untuk menjelaskan faktor dorongan terbentuknya kelompok intra partai, dan teori hubungan partai politik dengan faksionalisme oleh Frank Belloni dan Dennis Beller untuk menjelaskan pola hubungan faksi dengan partai politik tempatnya berada. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur berdasarkan keterkaitan dengan teori yang pilih dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapat berdasarkan pada panduan pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah kelompok intra partai mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan politik baik dalam maupun luar partainya. Kemampuan kelompok intra ini untuk mengakses sumber daya materil maupun materil dapat menarik semakin banyak pendukung ke kelompok tersebut sebagai modal untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan partainya. Pada kondisi di mana pimpinan partai tidak mampu mengendali kelompok intra ini, maka posisi pimpinan partai dapat diambil alih oleh kelompok intra tersebut sebagai awal untuk melakukan perubahan yang lebih besar.

---

Thesis will discuss the phenomenon of the formation of intra groups political parties and how it role in domestic politics. Specifically it will examine how the Euro Skeptics group in the British Conservative Party. This study is guided by research questions on how the Euro Skepticism of the Conservative Party contributes to the process of the British Referendum 2016. The theories used to explain the case are party convergence and policy differentiation by Budge et al.

To explain the causes of inter political parties there are similarities and differences in policy taken, the theory of organizational and motivation dimensions of factionalism by Kim Eric Bettcher to explain the factors of encouragement of intra party groups, and the political party and factionalism by Frank Belloni and Dennis Beller to explain the pattern of relationships Factions with the political parties in which they are formed.

This research will use qualitative research methods, data collection through literature study based on the relevance of selected theories and drawing conclusions from the data that have been obtained based on the research question guides.

The findings of this study are that intra party groups have the ability to change the political situation both within and outside their party. The ability of these intra groups to access material and non material resources can attract more supporters to the group as part of power to influence their party 39 s policy making process. In conditions where party leaders are unable to control this intra group, party leadership positions can be taken over by the intra group as a beginning to make larger changes."

"Setelah diangkat sebagai pemimpin Repulik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012, Xi Jinping memperkenalkan konsep “The Chinese Dream”, yaitu cita-citanya untuk menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara adikuasa pada 2049. Untuk mencapainya, Xi mendorong aksi sentralisasi kekuasaan untuk memusatkan kekuasaan dan wewenang pada dirinya sendiri. Fenomena sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Xi Jinping ini tentu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, seperti pada konflik wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping tampak lebih agresif dan provokatif di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua variabel di atas — sentralisasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan aktivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan — dengan menggunakan teori state assertiveness milik Andrew Chubbs. Dengan merujuk pada tipologi yang diturunkan dari teori, analisis dapat dilakukan dengan mengukur jenis dan frekuensi dari aksi dan pernyataan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok sejak Xi Jinping menjadi pemimpin. Hal ini mengimplikasikan adanya pengaruh sentralisasi kekuasaan Xi Jinping terhadap tingkat state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan meningkatnya tindakan state assertiveness sejak tahun 2012. Sentralisasi kekuasaan Xi Jinping yang didukung oleh faktor domestik, ekonomi, militer, geopolitik, dan personal telah membuat tingkat state assertiveness menjadi lebih agresif selama masa kepemimpinanya.

---

After being appointed as the leader of the People's Republic of China in 2012, Xi Jinping introduced the concept of "The Chinese Dream," which is his vision to transform China into a powerful nation by 2049. To achieve this goal, Xi advocated for the centralization of power to concentrate authority and decision-making in his own hands. This centralization of power by Xi Jinping has had significant implications for the policymaking process in China, particularly concerning the territorial conflicts in the South China Sea. Under Xi Jinping's leadership, China appears to be more assertive and provocative in the region. This research aims to analyze the relationship between the two variables mentioned above: Xi Jinping's centralization of power and the activities of the People's Republic of China in the South China Sea. The study employs Andrew Chubbs' theory of state assertiveness. By referring to typologies derived from the theory, the analysis measures the types and frequency of actions and statements made by China regarding the South China Sea from 2009 to 2022. The findings of this research indicate an increase in China's state assertiveness since Xi Jinping assumed leadership. This suggests that Xi Jinping's centralization of power has influenced China's level of assertiveness in the South China Sea, leading to a rise in state assertiveness actions since 2012. The centralization of power under Xi Jinping, supported by domestic, economic, military, geopolitical, and personal factors, has made China's state assertiveness more aggressive during his tenure."