Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang peneliti mengangkat penelitian ini adalah adanya catatan sejarah depolitisasi pada masyarakat Tionghoa dalam perjalanan demokrasi dan alur politik bangsa Indonesia. Diantaranya perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru baik secara politik, sosial maupun kultural. Diskriminasi inilah yang pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Tionghoa menarik diri dari percaturan politik nasional maupun lokal, fenomena dan streotif yang berkembang kemudian adalah masyarakat Tionghoa anti politik dan partisipasi politik mereka sangat rendah. Setelah reformasi digulirkan sebagian besar payung hukum serta bentuk-bentuk diskriminasi tersebut telah dihilangkan artinya masyarakat Tionghoa memiliki kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kancah politik nasional maupun daerah. Untuk itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu di wilayah DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria keterwakilan. Informan terdiri dari Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, anggota legislatif, ketua- ketua paguyuban, dan pengusaha dari etnis Tionghoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat etnis Tionghoa bukanlah masyarakat yang apolitis, mereka memiliki partisipasi politik yang cukup tinggi, dengan indikator mereka terlibat aktif dalam proses-proses politik, baik memberikan suara, kritik, saran/usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, melakukan lobying dan melakoni peran sebagai tim sukses pemenangan calon pemimpin.

---

Background researchers raised this study is the historical record depoliticization of the Chinese community in the course of democracy and political groove of Indonesia. Including discrimination against the Chinese community in the New Order government both politically, socially and culturally. Discrimination is what ultimately makes the most of Chinese people withdrawing from the national and local politics, and streotif growing phenomenon then is anti-politics of Chinese society and their political participation is very low. After the reforms initiated by the majority of legal protection as well as other forms of discrimination has been removed means that Chinese society has an opportunity and a wider space to participate in national and local politics. The aim of this study was to determine how the influence of the political culture of the political participation of Chinese community in the election in Jakarta. Data collected by using in-depth interviews, observation, literature review and documentation. Informants in this study were selected based on criteria of representativeness. Informants consisted of Minister of Transportation, The Governor of Jakarta, legislators, chairmen of associations, and entrepreneurs from Chinese community. The results showed that the Chinese community is not a community that is apolitical, they have a fairly high political participation, with indicators they are actively involved in political processes, both provide sound, criticism, suggestions / proposals to the policies made by the government, do lobying and plays a role as a successful winning team leaders."

"Pemilihan umum (pemilu) seringkali tidak mencerminkan murni keputusan rasional individual pemilih. Salah satu faktor yang mempengaruhi prilaku pemilih adalah komunikasi politik yang tidak terlepas dari bingkai konstruksi sosial pada skala lokal. Konstruksi sosial pada skala lokal inilah yang dimaksudkan dengan place. Penelitian ini berfokus meneliti variasi karakteristik place pada wilayah pengaruh politik lokal, dan pengaruhnya terhadap komunikasi politik kandidat pada pemilu legislatif Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 2014. Metode analisa yang digunakan adalah analisa spasial deskriptif dengan mengamati fenomena komunikasi politik kandidat pada setiap variasi place yang terkonstruksi pada setiap wilayah politik lokal. Hasil yang diperoleh adalah karakteristik place terbagi atas tiga tipe, yaitu place dengan tipe hirarkis, egaliter dan hirarkis-egaliter. Pada tipe hirarkis, keberhasilan komunikasi politik kandidat ditentukan oleh kekuatan relasi antara kandidat/kader dengan tokoh-tokoh lokal di lingkungan. Pada place tipe egaliter, keberhasilan komunikasi politik kandidat ditentukan oleh kekuatan relasi antara kandidat/kader dengan konstituen baik melalui komunikasi massa ataupun secara interpersonal. Sementara pada place tipe hirarkis-egaliter, keberhasilan komunikasi politik kandidat ditentukan oleh kekuatan relasi antara kandidat/kader dengan segmen tokoh lokal baik simbolik atau organisasi yang dominan pada suatu wilayah politik lokal.

---

Elections often do not reflect real rational voter decisions. One of the factors that influence the behavior of voters is a political communication that can not be separated from the social construction of the frame on a scale of local community. This local scale is called a place. The study focuses on examining the variety of place characteristics on the territory of local political influence, and influence on political communication candidates in legislative elections Sukmajaya District of Depok 2014. The analytical methods used are descriptive spatial analysis by observing the phenomena of candidates of political communication at any place constructed variations on each local political territory. The characteristic place is divided into three types, namely the type of place with hierarchical, egalitarian and hierarchical-egalitarian. In the hierarchical place, the success of candidates of political communication is determined by the strength of the relationship between candidates / caders with local figures in the neighborhood. In the type of egalitarian place, the success of candidates of political communication is determined by the strength of the relationship between candidates / caders with constituents through mass communication or interpersonal. While the hierarchical type-egalitarian place, the success of candidates of political communication is determined by the strength of the relationship between candidates / caders with local leaders segment either symbolic or dominant organization on an area of local politics."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pemasaran politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 di Wilayah Tangerang Raya. Perlu diketahui bahwa PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mengalami kekalahan setelah berhasil menang dan menguasai perolehan kursi pada Pemilu 2019 di Wilayah Tangerang Raya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, peneliti menganalisis perubahan pemasaran politik yang dilakukan PDI Perjuangan dengan menggunakan teori pemasaran politik melalui dua pendekatan yakni push marketing dan pull marketing. Sementara untuk memperoleh data dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer peneliti melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh peneliti melalui studi literatur. Adapun temuan dari penelitian yang dilakukan bahwa perubahan yang terjadi dalam pemasaran politik PDI Perjuangan terlihat pada pemasaran melalui push marketing dan pull marketing. Pada push marketing perubahan yang terjadi yakni dari sepuluh caleg yang mengikuti pemilu, hanya tiga calon legislatif yang memiliki tim relawan. Berbeda pada Pemilu 2019 bahwa terdapat lima calon legislatif yang memiliki tim relawan. Sementara sebagian besar caleg yang tidak memiliki tim relawan bergantung pada jaringan relawan dari partai politik. Akan tetapi, konflik internal partai membuat kinerja dan solidaritas jaringan relawan terganggu yang membuat pemasaran politik menjadi tidak optimal. Kemudian, pada pull marketing terjadi perubahan dari dukungan partai politik dalam pendistribusian merchandise untuk pemasaran mengalami penurunan. Bahkan partai tidak lagi memberikan dukungan terkait penggunaan baliho sehingga sebagian besar caleg hanya memanfaatkan brosur yang disebarkan secara terbatas.

---

This study aims to understand the changes in political marketing carried out by PDI Perjuangan during the 2024 elections in the Tangerang Raya area. It is known that PDI Perjuangan experienced a loss in the 2024 elections after successfully winning and dominating the seats in the 2019 elections in the Tangerang Raya area. To analyze this phenomenon, the researcher examines the changes in political marketing undertaken by PDI Perjuangan using political marketing theory through two approaches: push marketing and pull marketing. To obtain data for the research process, the researcher employs a qualitative research method using two data sources: primary data and secondary data. For primary data, the researcher conducts interviews, and for secondary data, the researcher collects information through literature studies. The findings of the research indicate that changes in PDI Perjuangan's political marketing are evident in both push marketing and pull marketing. In push marketing, the change is seen in that out of the ten legislative candidates who participated in the election, only three candidates had their own personal volunteer teams, compared to the 2019 elections where six candidates had their own personal volunteer teams. Meanwhile, candidates without personal volunteer teams relied on the volunteer network from the political party. However, internal party conflicts disrupted the performance and solidarity of the volunteer network, resulting in suboptimal political marketing. In pull marketing, the change is evident from the decreased support from the political party in utilizing campaign tools. The party no longer provided support for the use of billboards, so most candidates only used brochures that were distributed in a limited manner."

"Indonesia yang menganut sistem multi partai merupakan konsekuensi logis dari banyaknya partai yang tumbuh di Indonesia. Pada era reformasi diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimamana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan rakyat mendirikan partai politik. Hal ini membuat partai politik tumbuh bagaikan jamur. Keberadaan partai politik dalam jumlah besar inl banyak kalangan mengkawatirkan berakibat pada ketidaksehatan kehidupan demokrasi, karena banyak partai politik yang ada tidak menjalankan peran dan fungsi partai politik sebagaimanamestinya yang ada adalah pragmentasi partai politik. Dari latar belakang permasalahan tersebut ada keinginan untuk melakukan penyederhanaan jumlah terhadap partai politik yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya sistem kepartaian yang sehat dari dewasa yaitu sistem multi partai sederhana. Dalam sistem multi partai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerjasama menuju sinerji nasional. Pemerintah sudah tidak mungkin lagi bertindak sewenang-wenang untuk membatasi dan melarang berdirinya partai politik, apalagi untuk membubarkannya. Penyederhanan yang dilakukan adalah secara alamiah oleh seleksi rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan electoral threshold sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu No, 3 Tahun 1999 Pasal 39 ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c yang menerapkan aturan electoral threshold atau ambang Batas yang harus dipenuhi bagi partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum. Jika tidak mencapai electoral threshold partai tersebut harus membubarkan diri atau membuat partai baru. Dari hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 banyak partai politik yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, sehingga banyak partai politik yang berguguran, membubarkan diri dan mengganti baju baru. Untuk mendirikan partai politik itu harus memenuhi berbagai persyaratan sebagiamana diatur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada dasarnya partai politik di Indonesia juga dapat disederhanakan. Berdasarkan ideologi, karena sebenarnya jumlah partai politik dapat disatukan dalam kelompok ideologi yang sama. Kelompok sekuler (nasionalis kebangsaan dan nasionalis kerakyatan) dan kelompok agamis (Islam konservatif dan Islam Moderat) dari sisi tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menerapkan prosentase electoral threshold. Disamping itu sistem kepartaian dan sistem pemilu berkaitan erat dengan keberadaan partai politik dalam suatu negara, namun sistem tersebut harus disesuaikan dengan latar belakang budaya setempat, sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik. Dalam perubahan sistem harus diperhatikan juga kondisi objektiv suatu masyarakat dalam negara, dan tidak bisa dipaksakan penerapannya sistem secara murni karena latar belakang budaya suatu bangsa yang berbeda."