Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasiantarpemerintah yang beranggotakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara.Setelah berlakunya Piagam ASEAN (ASEAN Charter), ASEAN diberikanpersonalitas hukum dan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negaramaupun organisasi internasional. Dalam praktiknya, ASEAN telah membuatperjanjian dengan negara maupun organisasi internasional sejak sebelumberlakunya Piagam ASEAN. Selain perjanjian yang dibuat antara ASEAN sebagaientitas dengan negara maupun organisasi internasional, terdapat pula perjanjianyang dibuat oleh negara-negara ASEAN secara kolektif dengan negara bukananggota atau organisasi internasional lain. Perbedaan antara kedua jenis perjanjianinternasional tersebut tidak dinyatakan secara jelas hingga setelah adopsi Rules ofProcedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN (ROP). ROPhanya berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai entitas tersendiridan bukan oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif. Skripsi ini akanmeninjau personalitas hukum yang dimiliki ASEAN sebagai organisasiinternasional dan hubungannya dengan kedudukan ASEAN di dalam perjanjianperjanjianinternasional yang dibuat dengan negara maupun organisasiinternasional.

---

AbstractAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an intergovernmentalorganization consisting of ten South Asian countries. After the ASEAN Charterentered into force, ASEAN was conferred legal personality and the capacity toenter into international agreements with states or international organizations. Inpractice, ASEAN has concluded agreements with states or internationalorganizations on its own capacity even before the ASEAN Charter entered intoforce. There are also agreements concluded collectively by the member states ofASEAN with non-member states or other international organizations. Thedifference between these types of international agreements is not clearlyexpressed until the adoption of the Rules of Procedure for Conclusion ofInternational Agreements by ASEAN (ROP). The ROP only applies tointernational agreements made by ASEAN as an entity distinct from its membersand not by ASEAN member states collectively. This thesis analyzes the legalpersonality possessed by ASEAN as an international organization and itscorrelation with ASEAN?s position in international agreements concluded withstates or international organizations."

"Tesis ini membahas kajian mengenai kedudukan perjanjian internasional dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum antara hubungan hukum nasional dan hukum internasional, khususnya kedudukan dan pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Terlebih dalam era globalisasi dewasa ini, Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya akan semakin intens terlibat dalam hubungan antar negara yang diatur dengan perjanjian internasional. Ketidakjelasan konsepsi pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional memberikan dampak yang tidak sederhana dan kendala yang cukup rumit dalam tataran praktis, baik dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional maupun dalam tahapan pelaksanaan atau implementasi perjanjian internasional tersebut. Dalam tataran pembuatan perjanjian internasional, ketidakpastian hukum tentang hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip "predictability". Apabila pengesahan perjanjian internasional memberikan makna yang jelas maka status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional akan dapat digambarkan secara jelas pula, sebaliknya apabila pengesahan perjanjian internasional tidak memberikan makna yang jelas maka perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional pun akan terus berada pada posisi yang tidak menentu, dan pada akhirnya berakibat pada inkonsistensi pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Langkah yang harus ditempuh dalam rangka menuntaskan persoalan ini adalah dengan membentuk suatu constitutional provisions sebagai norma dasar (grundnorm) yang menyatakan secara jelas dan tegas sikap Indonesia berkaitan dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional, khususnya status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

---

This thesis discusses the status of international treaties and their implementation in national legal systems, in order to createlegal certainty between national law and international law, particularly the status and implementation of international treaties in national legal systems. Especially in today's globalization era, Indonesia as a developing country would be more intensely involved in interstate relations, governed by the international treaties.

The vagueness of the conception of treaty ratification in national legal systems may cause to a tremendous and complex impact in the practical level, not only in the treaty drafting stage but also in the treaty implementation phase. In the international treaty-making level, the legal uncertainty between international treaty and the national law may lead to the non fulfillment of the principle of "predictability".

If the ratification of a treaty gives a clear meaning then the status and position of international treaties in the national legal system will be clearly described. On the other hand, if the ratification of the treaty does not give a clear meaning to the national legal system, this would result uncertain position, and ultimately will result to an inconsistency of the treaty in the national legal system.

In order to solve this problem, there are several efforts could be made, such as establishing a constitutional provisions as the basic norm which states clearly the position of Indonesia related to the relationship between international law and national law, particularly the status and position of treaties in the national legal system."